Penilaian Hartanah Di Pada Njkb Bijak Need Your Vevo Tambah Menjual The

Liputan6.com, New Delhi - Perdana Menteri IndiaNarendra Modi mengatakan telah memaafkan para pelajar yang melontarkan makian kepadanya dalam aksi protes bulan lalu. Ia menyebut mereka sebagai anak-anak yang tersesat dan perlu dibimbing ke jalan yang benar, bukan dituntut dan dihukum.

Krisis politik terbesar pada masa jabatan ketiga Modi itu bermula dari meluasnya dukungan terhadap gerakan protes cockroach atau kecoak yang dipelopori kaum muda. Gerakan tersebut muncul pada Mei setelah sebuah ujian penting dibatalkan akibat kebocoran soal. Lebih dari dua juta peserta terpaksa mengikuti ujian ulang pada bulan berikutnya.

Para demonstran menamakan kelompok mereka Cockroach Janta Party atau Partai Rakyat Kecoak setelah Ketua Mahkamah Agung India menyebut pemuda pengangguran dan aktivis sebagai kecoak.

Gerakan itu awalnya hanya berupa kampanye di media sosial yang menyerukan reformasi pendidikan melalui meme yang tersebar luas. Namun, kampanye tersebut kemudian berkembang menjadi gerakan massa yang menggerakkan puluhan ribu orang di ibu kota New Delhi serta memicu aksi serupa di berbagai kota di India.

Aksi protes akhirnya berakhir setelah pemerintahan Modi menyetujui seluruh tuntutan demonstran, termasuk pengunduran diri menteri pendidikan. Pemerintah juga berjanji tidak akan melanjutkan proses hukum terhadap siapa pun yang mengikuti aksi tersebut.

Namun, meski Modi telah memberikan jaminan itu, aparat di sejumlah negara bagian yang dikuasai Partai Bharatiya Janata atau BJP tetap memproses hukum ratusan demonstran. Sebagian dari mereka terlibat bentrokan dengan aparat keamanan dan meneriakkan slogan berisi makian terhadap perdana menteri.

Para pendukung politik nasionalis Hindu sayap kanan ekstrem yang diusung Modi juga menyebarkan identitas dan data pribadi demonstran perempuan, termasuk mereka yang masih remaja, di media sosial. Para demonstran tersebut mendapat ancaman pemerkosaan dan pembunuhan, sementara pendukung Modi mendesak aparat setempat mengambil tindakan hukum terhadap mereka.

"Mereka adalah anak-anak yang tersesat. Sudah menjadi kewajiban kita untuk menunjukkan jalan yang benar kepada mereka. Menghukum mereka, membuat mereka harus bolak-balik ke pengadilan, atau menyiksa mereka di tengah masyarakat tidak akan mengubah keadaan," kata Modi dalam video yang diunggah ke media sosial pada Jumat (31/7) malam.

Ia mengatakan makian menjijikkan telah diarahkan kepada dirinya dan mendiang ibunya selama aksi protes.

"Dari sisi budaya, hal ini sangat mengejutkan bagi kami. Bagaimana mungkin putri-putri kita menggunakan bahasa seperti itu?" katanya, sebelum menambahkan, "Saya ingin memaafkan mereka."

Ketegangan antara demonstran dan aparat keamanan pecah di sejumlah wilayah India selama rangkaian aksi bulan lalu. Di New Delhi, massa yang berusaha bergerak menuju gedung parlemen dihadang dengan gas air mata, tembakan peluru pelet, dan pemukulan menggunakan pentungan.

"Modi bungkam soal kekerasan terhadap para pelajar di ibu kota, tetapi kemudian muncul di Instagram untuk menggambarkan dirinya sebagai korban," kata Radhika Kumar, mahasiswa Universitas Delhi berusia (21) kepada Al Jazeera.

"Selama bertahun-tahun, para pendukung pemerintah ini menyerang perempuan di dunia maya dan mengintimidasi mereka agar bungkam. Sekarang, perdana menteri kita justru menggurui kami soal moral."

Gerakan protes cockroach pada Senin (27/7) menyatakan bahwa "ratusan" pelajar telah ditangkap di berbagai negara bagian. Penangkapan itu dinilai melanggar komitmen pemerintah untuk menghentikan proses hukum terhadap para demonstran.

Kelompok oposisi terus mendesak pemerintah memecat Menteri Dalam Negeri Amit Shah, orang kepercayaan dekat Modi yang membawahi urusan keamanan dan ketertiban di Delhi. Desakan itu disampaikan menyusul tindakan keras aparat terhadap para pelajar.

Aksi protes juga mendorong pemerintahan Modi mengajukan rancangan undang-undang di parlemen untuk mengubah aturan mengenai penyelenggaraan ujian publik. Rancangan itu mengusulkan hukuman penjara yang lebih lama dan denda lebih besar bagi pihak-pihak yang terlibat dalam kebocoran soal ujian.

Di Hyderabad, India selatan, polisi juga membuka perkara terhadap pimpinan Meta India, Arun Srinivas.

"Langkah itu berkaitan dengan sejumlah video di Facebook yang dianggap menampilkan Modi dengan cara yang menghina," kata seorang perwira senior polisi pada Jumat.

Juru bicara Meta menuturkan, "Kami telah berkomunikasi dengan lembaga-lembaga terkait dan bekerja sama dengan mereka untuk menyelesaikan masalah ini."

Sejak Februari, platform digital wajib menghapus konten yang dinyatakan melanggar hukum oleh pengadilan atau pemerintah dalam waktu tiga jam, jauh lebih singkat dibandingkan batas sebelumnya yang mencapai 36 jam.