Braun Shavers Comparison Baseball Diamonalisa Facebook Avengers Doomsday Kasus Ekonomi

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan penerimaan uang suap oleh sejumlah pihak di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I, Jawa Barat, terkait layanan pertanahan.

Pendalaman tersebut dilakukan dengan memeriksa dua saksi pada 5 November 2026. Keduanya yakni GPM selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengukuran dan Pemetaan Kodsatral serta A selaku Koordinator Kelompok Substansi Penetapan Hak Atas Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penyidik meminta keterangan kedua saksi mengenai dugaan penerimaan uang oleh sejumlah pihak di kantor pertanahan tersebut.

“Dalam pemeriksaan ini, penyidik meminta keterangan berkaitan dengan dugaan penerimaan uang yang dilakukan oleh pihak-pihak di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor,” kata Budi kepada wartawan di Jakarta, Jumat (6/11/2026).

Menurut Budi, penyidik juga mendalami mekanisme penerimaan hingga pengumpulan uang yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.

“Tentunya keterangan-keterangan para saksi ini untuk melengkapi alat bukti yang dibutuhkan dalam penyidikan perkara tersebut,” ujarnya.

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK di wilayah Jabodetabek pada 14 September 2026. Operasi tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi dalam pengurusan hak guna bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor.

Sehari setelah OTT, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka dugaan suap di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Mereka adalah Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Lampri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi, serta Rizal Pahlevi yang disebut sebagai pihak swasta atau perantara Summarecon.

Lima tersangka lainnya adalah mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, Ketua DPP Partai Golkar Fahd El Fouz alias Fahd Arafiq, serta pihak swasta bernama Erwin dan Muhammad Fakhry. KPK menduga Arif, Fahd, Erwin, dan Muhammad Fakhry merupakan orang kepercayaan Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid.

Dalam pengembangan penyidikan, KPK juga melakukan serangkaian penggeledahan di sejumlah lokasi.

Pada 17 September 2026, penyidik menggeledah sejumlah ruangan di Kementerian ATR/BPN, termasuk ruangan Lampri, Dirjen Survei, Pemetaan Pertanahan dan Ruang Virgo Eresta Jaya, serta Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Asnaedi.

Penggeledahan berlanjut pada 18 September 2026 di kantor PT Summarecon di Jakarta dan rumah Lampri di Bekasi. Pada 21 September, penyidik menggeledah kantor Summarecon di Kabupaten Bogor.

Selanjutnya, KPK menggeledah Kantor Pertanahan Kota Mojokerto pada 23 September, Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur dan rumah Lampri di Nganjuk pada 24 September, serta kantor PT Bela Parahiyangan Investindo di Kabupaten Bandung Barat pada 29 September 2026.