Movieboxx 6 Indonesia Nggak Lulus Temukan Rekomendasi Film Animasi Sama

Liputan6.com, Jakarta -Adopsi kripto juga mempengaruhi dunia politik. Berdasarkan data, di Amerika Serikat (AS) menunjukkan Partai Republik terlihat lebih antusias untuk mengadopsi kripto.

Mengutip CNBC, ditulis Senin, (22/6/2026), data menunjukkan Partai Republik telah mengadopsi kripto dengan lebih antusias dari pada Partai Demokrat dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini bertepatan dengan naiknya Donald Trump menjadi Presiden AS untuk masa jabatan kedua. Ia juga mendukung industri kripto.

Berdasarkan jajak pendapat Pew Research Center, sekitar 22% dari Partai Republik investasi, berdagang dan memakai kripto antara lain bitcoin dan ether. Sebaliknya, hanya 17% dari Partai Demokrat yang memakai kripto. Pew men-survei 8.512 orang dewasa Amerika Serikat (AS) pada akhir Januari.

"Kripto selalu memiliki kecenderung libertarian, dan pengadopsi awalnya cenderung seleras dengan etos itu, skeptisisme terhadap kekuasaan terpusat dan solusi pemerintah,” ujar the Head of Government Relations Solana Policy Institute, Colin McLaren.

McLaren menambahkan, DNA ideologis itu lebih sesuai dengan naluri sayap kanan. Seiring hal itu tidak mengherankan melihat kepemilikan oleh Partai Republik meningkat seiring teknologi tersebut yang makin populer.

Berdasarkan temuan Pew, baru-baru ini muncul kesenjangan partisan dalam penggunaan kripto oleh investor.

Sebelum 2026, Demokrat dan independen yang condong ke Demokrat, serta Republik mengatakan memiliki kripto. Namun, penggunaan di kalangan Republik telah meningkat enam persen sejak 2021, dari 16%. Sedangkan pemakaian di kalangan Demokrati tidak berubah.

"Ada kesenjangan partisan yang sangat besar,” ujar Analis Morning Consult, Eli Yokley.

Mengutip data Morning Consult, Yokley menuturkan, kesenjangan itu mulai muncul sekitar pertengahan 2023 dan meningat waktu pemilihan 2024.

“Salah satu alasan yang mungkin untuk pergeseran itu, dukungan dan adopsi kripto oleh Trump,” kata Yokley.

Sementara itu, Direktur Public Citizen, Rick Claypool menuturkan, meskipun sektor kripto mengklaim bersifat bipartisan, prioritasnya deregulasi dan penarikan penegakan hukum, selalu condong ke kebijakan yang ramah korporasi, meski tidak eksklusif, dikaitkan dengan Partai Republik.

Tak Ada "Koin Obama"

Sikap Trump terhadap kripto telah berubah sejak masa jabatan pertamanya.

Pada 2019, Trump menulis di media sosial, ia bukan penggemar kripto. Ia menilai, kripto tidak diatur dan dapat memfasilitasi perilaku melanggar hukum, termasuk perdagangan narkoba dan aktivitas ilegal lainnya.

Namun, dalam beberapa tahun, Trump telah terjun ke bisnis aset digital, meningkatkan kekayaan keluarga.

Pada 2022, ia meluncurkan koleksi token non-fungible (NFT) pertama yang dikenal sebagai NFT, serangkaian kartu perdagangan digital senilai US$ 99 atau Rp 1,76 juta (asumsi kurs dolar AS terhadap rupiah di kisaran 17.840). NFT itu menampilkan gambar kartun Trump dalam berbagai pose dan pakai heroic.

Ia dan keluarganya sejak itu telah meluncurkan penawaran digital lainnya, termasuk NFT tambahan, usaha kripto World Liberty Financial dan memecoin $trump dan $melania.

Berdasarkan Pew Research Center, Gedung Putih juga telah mendorong menjadikan AS sebagai ibu kota kripto dunia selama masa jabatan kedua Trump. Hal ini termasuk langkah-langkah untuk memungkinkan perusahaan kripto menjadi bank.

Berdasarkan data Morning Consult, pada kuartal kedua 2025, kesenjangan partisan dalam pemakaian kripto mencapai puncak sekitar 11%. Secara spesifik, 27,9% dari Partai Republik telah membeli dan menjual kripto dalam 12 bulan terakhir, dibandingkan 17,3% dari Partai Demokrat.

Berdasarkan Morning Consult, kesenjangan itu menurun menjadi sekitar lima poin dari 23,6% menjadi 17,7%. “Sulit untuk memisahkan peningkatan adopsi kripto oleh Partai Republik dari dukungan keluarga Trump terhadapnya,” ujar Yokley.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.