Skandal Rasuah Petrobras International Scandal Survey Of View Praktik The

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah menyampaikan bahwa pemulihan infrastruktur dan layanan dasar di tiga provinsi di Sumatera yang terdampak banjir pada akhir November tahun lalu terus menunjukkan kemajuan.

Hal tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera Tito Karnavian saat membuka Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Sumatera, Senin (26/10).

Tito menjelaskan bahwa dari sisi infrastruktur, jalan dan jembatan yang terdampak secara umum telah kembali berfungsi.

Perbaikan tersebut dilakukan melalui kerja sama Kementerian Pekerjaan Umum (PU), TNI, Polri, dan berbagai unsur lainnya.

Kendati demikian, sejumlah jembatan daerah masih memerlukan penanganan lebih lanjut, terutama karena beberapa di antaranya kembali terdampak bencana susulan.

“Jembatan, jalan rata-rata semuanya sudah fungsional, kecuali beberapa jembatan daerah dan ini dikeroyok semua, baik oleh PU, TNI, Polri semua bergerak,” ujar Tito seperti dikutip dari keterangan resmi.

Selain infrastruktur, Tito menyampaikan bahwa layanan dasar di wilayah terdampak banjir juga berangsur pulih.

Ia mencontohkan aktivitas pemerintahan di Kabupaten Aceh Tamiang yang sebelumnya terganggu akibat timbunan lumpur kini telah kembali berjalan. Kabupaten tersebut sebelumnya merupakan salah satu wilayah yang terdampak paling parah akibat bencana.

Tito juga menjelaskan bahwa layanan komunikasi seluler telah pulih, sementara sebagian besar fasilitas kesehatan telah kembali beroperasi. Namun, enam puskesmas pembantu di Sumatera Utara masih memerlukan penanganan lebih lanjut.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono, dalam rapat yang sama, mengatakan bahwa pembangunan kembali sekolah-sekolah terdampak serta penyediaan hunian tetap dan hunian sementara berjalan sesuai rencana.

Berdasarkan laporan kepala daerah dan perkembangan di lapangan, Sugiono menyebut realisasi rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak banjir Sumatera telah mencapai 96–98 persen dari target.

"Memang, (rehabilitasi dan rekonstruksi) di beberapa tempat harus kita lakukan akselerasi, tapi saya kira semua itu bisa terlaksana dengan baik sesuai dengan yang kita harapkan," jelas Sugiono.

Berdasarkan data Satgas PRR per 26 Oktober 2026, banjir yang terjadi pada akhir tahun lalu berdampak pada 53 kabupaten/kota, 498 kecamatan, dan 4.533 desa/kelurahan. Meski demikian, seluruh pengungsi yang sebelumnya berjumlah lebih dari 2 juta jiwa kini telah kembali ke rumah atau tempat tinggal lainnya, sehingga tidak ada lagi pengungsi yang tinggal di tenda.

Meski rehabilitasi dan rekonstruksi pascabanjir Sumatera menunjukkan kemajuan, Tito mengingatkan bahwa wilayah-wilayah terdampak masih berpotensi mengalami banjir susulan seiring tingginya curah hujan menjelang akhir tahun.

Banjir susulan bahkan telah terjadi di sejumlah wilayah, antara lain Kota Padang, Kabupaten Solok, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Pidie Jaya, dan Kabupaten Aceh Tamiang. Akibatnya, sejumlah ruas jalan dan jembatan yang sebelumnya telah diperbaiki kembali mengalami kerusakan.

Untuk mengantisipasi banjir susulan, pemerintah akan memprioritaskan normalisasi 137 sungai di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Upaya ini diharapkan dapat mengurangi sedimentasi di sungai-sungai terdampak, yang berisiko mempersempit aliran sungai dan memicu luapan air.

Karena itu, Tito meminta Kementerian PU mempercepat penanganan sungai yang mengalami sedimentasi guna mengurangi risiko banjir susulan. Langkah ini diperlukan agar kerusakan infrastruktur tidak terus berulang dan upaya rehabilitasi serta rekonstruksi dapat berjalan lebih optimal.

“Begitu sedimennya tinggi, ada curah hujan tinggi, dia meluber menjadi banjir. Artinya ada terus susulan-susulan (bencana) dan kita sedang bekerja (menangani itu),” jelasnya.