Last Surprise And Dewa The Document Provides Gimana Berkongsi

Liputan6.com, Jakarta - Perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) mulai mengubah cara perusahaan menjalankan bisnis dan mengelola tenaga kerja. Teknologi ini menawarkan efisiensi dan peningkatan produktivitas, tetapi pada saat yang sama memunculkan kekhawatiran terhadap keberlangsungan sejumlah jenis pekerjaan.

Pekerjaan administratif dan repetitif menjadi salah satu bidang yang berpotensi terdampak. Bahkan, profesi yang selama ini identik dengan pekerja terdidik, seperti jurnalis, akuntan, hingga analis, tidak sepenuhnya terbebas dari ancaman otomatisasi. Pekerja kelas menengah pun menghadapi tantangan untuk menyesuaikan keterampilan dengan kebutuhan dunia kerja yang terus berubah.

Praktisi Ketenagakerjaan Timboel Siregar menilai disrupsi AI tidak bisa dihindari. Namun, menurut dia, perkembangan teknologi juga membuka peluang pekerjaan baru. Persoalannya, pemerintah harus memastikan tenaga kerja Indonesia memiliki keterampilan yang sesuai dengan arah investasi dan kebutuhan industri.

Berikut wawancara reporter Liputan6.com dengan Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI), Timboel Siregar mengenai ancaman AI dan masa depan pekerja Indonesia.

Seberapa besar ancaman AI terhadap pekerjaan kelas menengah di Indonesia dalam beberapa tahun ke depan?

Kemajuan teknologi digitalisasi dan AI merupakan keniscayaan. Teknologi ini dimanfaatkan dunia usaha untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Memang, perusahaan harus mengeluarkan investasi untuk menghadirkan teknologi tersebut, tetapi dalam jangka panjang mereka berharap bisa memperoleh hasil yang lebih besar dengan proses kerja yang lebih efisien.

Konsekuensinya, bisa terjadi pengurangan karyawan. Namun, apakah dengan adanya AI seluruh lapangan kerja akan tertutup? Tidak. Kemajuan teknologi juga membuka peluang dan tantangan baru yang bisa menghadirkan jenis pekerjaan baru. Ini akan mengubah wajah hubungan kerja kita ke depan.

Yang perlu diperhatikan, investasi yang masuk ke Indonesia sekarang cenderung padat modal dan padat teknologi. Dunia usaha mulai menggunakan robot dan teknologi otomatisasi. Arahnya memang ke sana. Konsekuensinya, investasi yang masuk akan membutuhkan lebih sedikit pekerja dibandingkan investasi padat karya.

Jadi, kita tidak bisa hanya melihat AI dari sisi pengurangan tenaga kerja. Ada peluang pekerjaan baru, tetapi persoalannya apakah tenaga kerja kita siap memenuhi kebutuhan tersebut.

Apakah pekerja terdidik seperti jurnalis, akuntan, dan analis justru menjadi kelompok yang rentan kehilangan pekerjaan?

Iya, semuanya akan terkena. Jurnalis juga terancam dengan kemajuan teknologi yang membuat sumber informasi semakin mudah didapat. Pekerjaan administratif kemungkinan akan berkurang karena sebagian tugasnya bisa dikerjakan dengan teknologi.

Perbankan, misalnya, sekarang sudah banyak menggunakan layanan digital. Dulu, perbankan cenderung padat karya karena banyak proses dilakukan secara manual dan membutuhkan banyak karyawan. Sekarang, sebagian proses sudah bisa dilakukan secara digital.

Namun, bukan berarti seluruh pekerjaan manusia akan hilang. AI juga bisa membantu pekerjaan dan memunculkan tanggung jawab baru. Di sektor perbankan, misalnya, teknologi bisa membantu penilaian agunan atau appraisal, termasuk mendapatkan informasi mengenai nilai tanah dan kesesuaian tata ruang. Hasil pekerjaan teknologi itu tetap membutuhkan proses administrasi dan pengelolaan lebih lanjut.

Artinya, ada pekerjaan yang berkurang, tetapi ada pula kebutuhan pekerjaan baru. Tantangannya adalah bagaimana pekerja bisa menyesuaikan keterampilannya dengan perubahan tersebut.

Jika investasi semakin padat modal dan teknologi, apakah Indonesia sedang menuju pertumbuhan ekonomi yang tidak lagi membutuhkan banyak tenaga kerja?

Investasi yang masuk sekarang memang mengarah pada padat modal dan padat teknologi. Walaupun mungkin belum sepenuhnya terjadi dalam tiga tahun ke depan, kecenderungannya sudah terlihat.

Dulu, pada era 1980-an, 1990-an, hingga 2000-an, investor datang dan biasanya melatih tenaga kerja terlebih dahulu. Mereka masih bersedia menyiapkan pekerja sesuai kebutuhan perusahaan. Sekarang karakteristik investor berubah. Mereka datang membawa dana dan ingin langsung menjalankan bisnis. Mereka tidak mau lagi melatih pekerja dari awal.

Ini menjadi tantangan bagi Indonesia. Kalau kita tidak menyediakan SDM yang sesuai, investor bisa mencari tenaga kerja dari negara lain atau menggunakan tenaga kerja asing. Padahal, Undang-Undang Ketenagakerjaan pada prinsipnya berorientasi pada penggunaan tenaga kerja Indonesia. Tenaga kerja asing dapat digunakan apabila tenaga kerja dalam negeri belum mampu memenuhi kebutuhan tersebut.

Karena itu, pemerintah harus memastikan SDM kita tersedia sebelum investasi masuk. Jangan sampai investor datang, tetapi kita tidak memiliki tenaga kerja yang dibutuhkan. Akhirnya, kita hanya menjadi penonton, kemudian mempertanyakan mengapa perusahaan tidak menggunakan pekerja Indonesia.

Dengan sekitar 53 persen angkatan kerja berpendidikan SMP ke bawah, bagaimana mereka bisa bersaing di tengah otomatisasi?

Ini menjadi ancaman sekaligus peluang. Menurut data BPS, sekitar 53 persen angkatan kerja kita merupakan lulusan SMP ke bawah. Kalau investasi padat modal dan padat teknologi semakin banyak, kelompok ini berisiko tersisih apabila tidak dibekali keterampilan yang sesuai.

Karena itu, pemerintah harus mendorong pelatihan dengan anggaran yang memadai. Kita perlu mengetahui arah investasi yang akan masuk dan jenis SDM yang dibutuhkan. Jangan sampai kita melatih orang untuk keterampilan A, padahal industri membutuhkan keterampilan B. Itu fatal.

Informasi tersebut bisa diperoleh melalui komunikasi dengan calon investor di luar negeri. Kedutaan Besar dan Konsulat Jenderal Indonesia tidak hanya bertugas memasarkan produk Indonesia, tetapi juga perlu menggali kebutuhan tenaga kerja dari investor yang berencana masuk. Misalnya, investor dari Jepang akan bergerak di sektor apa dan membutuhkan kualifikasi SDM seperti apa.

Informasi itu kemudian harus diteruskan kepada pihak yang berwenang agar kebutuhan pelatihan dan anggarannya bisa disiapkan. Komite Vokasi juga perlu merancang kebutuhan tenaga kerja untuk satu tahun, lima tahun, hingga 10 tahun mendatang. Hasilnya harus disambungkan dengan kurikulum pendidikan, mulai dari SMA hingga perguruan tinggi.

Kita tidak mungkin terus-menerus mempertahankan pola investasi padat karya dengan menolak perkembangan teknologi. AI tidak bisa dilawan dengan cara seperti itu. Kita harus menyiapkan SDM agar mampu memenuhi kebutuhan industri yang terus berubah.

Apakah pemerintah sudah punya strategi konkret menghadapi ancaman AI, atau masih sebatas program pelatihan?

Menurut saya, belum terfokus. Pelatihan yang dilakukan masih banyak berupa pelatihan biasa. Padahal, yang dibutuhkan adalah keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.

Contohnya, Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sebenarnya memiliki manfaat upskilling dan reskilling bagi pekerja yang terkena PHK. Namun, pemanfaatannya masih perlu lebih didorong. Kita tidak harus terus-menerus membuat program baru. Program yang sudah ada perlu diperkuat dan diarahkan agar benar-benar produktif.

Jangan sampai pemerintah hanya mengeluarkan anggaran untuk pelatihan, kemudian menganggap programnya berhasil karena sudah ada sejumlah orang yang mengikuti pelatihan. Ukurannya bukan sekadar berapa banyak orang yang dilatih, tetapi apakah keterampilan mereka dibutuhkan industri dan apakah mereka kemudian mendapatkan pekerjaan.

Program Magang Hub juga harus dievaluasi berdasarkan tingkat penyerapan pesertanya. Kalau yang direkrut setelah magang hanya 20 sampai 30 persen, pemerintah harus melihat apa yang terjadi dengan peserta lainnya. Anggaran yang dikeluarkan harus menghasilkan manfaat nyata.

Jangan sampai program pelatihan hanya menjadi kegiatan yang menghabiskan anggaran, tetapi tidak menjawab kebutuhan dunia usaha. Pemerintah harus memastikan tempat pelatihan atau perusahaan yang terlibat memang memiliki kebutuhan dan rencana perekrutan tenaga kerja.

Bagaimana nasib pekerja berusia 40 tahun ke atas yang kesulitan beradaptasi dengan AI?

Kalau tidak mengikuti perkembangan, ya bisa tersingkir. Saya punya teman di sektor perbankan yang tidak lulus penilaian kemampuan untuk mengikuti perubahan. Padahal, dia sudah lama bekerja. Akhirnya, perusahaan menganggap dia tidak mampu melanjutkan perubahan tersebut.

Di sektor perbankan, misalnya, ada penilaian secara bertahap. Perusahaan harus berubah mengikuti perkembangan teknologi. Pekerja yang tidak mampu mengikuti perubahan itu bisa kehilangan pekerjaannya, meskipun sudah memiliki masa kerja yang panjang.

Jadi, sumber daya manusia harus mengikuti perkembangan. Tidak ada urusan sudah bekerja 10 atau 20 tahun. Setiap pekerja harus mau berubah dan meningkatkan kemampuan agar tidak terdampak oleh perubahan pasar kerja.

Apakah perusahaan punya tanggung jawab menyiapkan pekerja menghadapi AI, atau pemerintah yang harus mengambil peran lebih besar?

Perusahaan punya kebutuhan sehingga mereka melatih karyawannya. Kalau perusahaan membutuhkan keterampilan tertentu, mereka akan mengalokasikan anggaran karena ada kepentingan langsung terhadap produktivitas bisnisnya.

Sementara pemerintah sering mengatakan peduli, tetapi belum melakukannya secara serius karena berkaitan dengan anggaran. Pemerintah harus berani mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk menyiapkan SDM. Anggaran pelatihan tidak boleh kurang karena kalau kita tertinggal, lapangan kerja yang masuk ke Indonesia juga bisa semakin sedikit.

Ini harus dilihat sebagai investasi, bukan sekadar pengeluaran. Kalaupun SDM yang dilatih pemerintah kemudian bekerja di perusahaan asing, mereka tetap membayar pajak penghasilan dan memiliki daya beli yang berkontribusi terhadap konsumsi masyarakat.

Sebaliknya, kalau banyak pekerja terkena PHK, penerimaan PPh 21 bisa berkurang. Pekerja yang beralih ke sektor informal juga belum tentu memiliki kontribusi pajak yang sama. Karena itu, pemerintah harus melihat pelatihan SDM sebagai investasi untuk rakyatnya sendiri, sebagaimana perusahaan melihat pelatihan sebagai kebutuhan bagi pekerjanya.

Jika AI membuat perusahaan semakin efisien tetapi mengurangi kebutuhan tenaga kerja, siapa yang harus menanggung dampaknya?

Ini menjadi tanggung jawab pemerintah untuk mengantisipasi. Pemerintah harus menyiapkan SDM dan memastikan ada lapangan kerja formal yang berkualitas.

Angkatan kerja kita tumbuh sekitar 2 sampai 3 juta orang setiap tahun. Sementara pengangguran terbuka mencapai sekitar 7,2 juta orang. Ada pula kelompok setengah penganggur yang jumlahnya hampir 11 juta. Mereka masih mencari pekerjaan, tetapi sementara bekerja di sektor lain, misalnya menjadi tukang parkir atau penjaga.

Kalau lapangan kerja formal tidak dibuka lebar, kita hanya mengandalkan pekerjaan informal yang kualitasnya belum tentu baik. Padahal, pekerjaan formal lebih menjanjikan dari sisi pendapatan dan peningkatan keterampilan. Investasi yang masuk juga diharapkan bisa membuka lapangan kerja formal.

Pemerintah harus berani mengalokasikan anggaran untuk menyiapkan SDM sekaligus mendorong pembukaan lapangan kerja formal. Pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya mengandalkan konsumsi sesaat. Konsumsi masyarakat harus ditopang pendapatan riil dari pekerjaan yang berkualitas. Dengan begitu, konsumsi dan investasi bisa tumbuh secara berkelanjutan.

Apakah kemampuan menggunakan AI nantinya akan menjadi syarat dasar untuk mendapatkan pekerjaan?

Iya, itu keniscayaan di segala lini pekerjaan. Saya ingin mengatakan bahwa kita jangan melawan perkembangan AI, tetapi memanfaatkannya sebagai tantangan ke depan. Kalau kita melawan, kita akan tertinggal.

Pelatihan harus memiliki sasaran yang jelas. Menurut saya, generasi muda perlu menjadi salah satu prioritas karena mereka memiliki potensi dan minat untuk menguasai teknologi. Sekitar 16 persen pengangguran berada pada kelompok usia 18 sampai 24 tahun. Ini kelompok usia produktif yang potensial untuk dibekali keterampilan AI.

Pelatihan jangan sekadar diberikan kepada semua orang tanpa melihat kebutuhan dan minatnya. Pemerintah perlu menilai siapa yang paling membutuhkan pelatihan dan seberapa besar dampaknya. Anggaran juga harus mengikuti Regulatory Impact Assessment (RIA), sehingga program yang dijalankan benar-benar tepat sasaran.

Selain itu, perlu diperhatikan bahwa tidak semua orang memiliki perangkat yang memadai untuk mengakses AI. Ini juga menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Jangan sampai teknologi berkembang pesat, tetapi sebagian masyarakat tidak memiliki akses dan kemampuan untuk memanfaatkannya.

Kita harus menerima bahwa AI akan masuk ke berbagai lini pekerjaan. Daripada melawan, lebih baik kita memanfaatkannya untuk meningkatkan keterampilan dan membuka peluang kerja baru. Pemerintah perlu serius menyiapkan anggaran agar tenaga kerja Indonesia tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga mampu memenuhi kebutuhan industri ke depan.