Menggunakan Acewincuci Untuk Keluarga Pakaian Olahraga Memerlukan Sensitif Keperluan

Liputan6.com, Jakarta - Mantan Kepala Seksi Intelijen Cukai P2 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Budiman Bayu Prasojo, dituntut hukuman lima tahun penjara dalam perkara dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Selain pidana penjara, Budiman juga dituntut membayar denda dan uang pengganti dengan total mencapai Rp 953 juta.

Tuntutan tersebut dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026).

"Menyatakan Terdakwa Budiman Bayu Prasojo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi," kata jaksa dalam surat tuntutannya.

"Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Budiman Bayu Prasojo dengan pidana penjara selama 5 tahun serta pidana denda sejumlah Rp 300.000.000 (Rp 300 juta) subsidair pidana penjara pengganti selama 100 hari," tambah jaksa.

Selain pidana selama lima tahun, JPU KPK juga menutut Budiman Bayu Prasojo dengan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti senilai Rp 653 juta. Terdakwa diharuskan melakukan pembayaran tersebut selambat-lambatnya 1 bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

"Jika dalam jangka waktu tersebut Terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut," kata jaksa.

"Dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara pengganti selama 1 tahun," sambungnya.

Budiman Bayu Prasojo dinyatakan bersalah oleh jaksa penuntut umum karena melanggar Pasal 12 huruf B juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta sejumlah pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru tahun 2023.

Tuntutan itu dijatuhkan oleh jaksa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Budiman dinilai jaksa tidak mendukung program pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Selain itu perbuatan terdakwa juga disebut jaksa telah merusak citra Direktorat Jenderal Bea Cukai dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Sementara untuk hal-hal yang meringan, terdakwa Budiman dianggap bersikap sopan di persidangan dan belum pernah dihukum sebelumnya.

"Terdakwa bersikap kooperatif di persidangan dan dengan telah menerangkan perbuatannya sendiri, orang lain, dan tidak berbelit-belit yang terjadi, serta telah mengungkap peran pelaku yang lebih tinggi," ucap jaksa.

Dalam perkara ini, Budiman Bayu Prasojo didakwa menerima gratifikasi dengan total nilai mencapai Rp 7,69 miliar dalam bentuk mata uang rupiah dan asing pada kurun waktu September 2024 hingga Januari 2026.

Penerimaan uang tersebut diduga dilakukan secara mandiri maupun bersama-sama dengan mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan (P2) Bea Cukai, Rizal; serta mantan Kasubdit Intelijen P2, Sisprian Subiyaksono. Sumber dana itu berasal dari pengurus kargo PT Blueray (Bluerey Cargo Group) hingga sejumlah pengusaha rokok.

Perkara ini bermula dari mufakat jahat terkait pengaturan jalur importasi barang ke Indonesia yang menyeret jajaran pejabat intelijen Bea Cukai serta petinggi operasional kargo swasta. Selain Budiman, lembaga antirasuah juga telah memproses sejumlah tersangka lain dalam pusaran kasus ini.

Mereka adalah Rizal (Direktur P2 DJBC 2024-2026), Sisprian Subiaksono (Kasubdit P2 DJBC), Orlando Hamonangan (Kasi Intel DJBC), Gatot Heroe Hernanda (eks Kasubdit P2 DJBC), dan Ahmad Dedi (pegawai DJBC). Sementara dari unsur swasta menjerat John Field (Pemilik PT Blueray), Andri (Ketua Tim Dokumen Importasi PT Blueray), dan Dedy Kurniawan (Manajer Operasional PT Blueray).