Cara Menggunakan Baru Pengguna Efektif Menyimpan Lagu Berdasarkan Berada Senarai

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman memastikan kondisi keamanan Indonesia masih kondusif di tengah kasus dugaan penyadapan yang menyeret empat jenderal polisi.

Dudung mengaku tidak bisa memastikan apakah jumlah tersangka dalam kasus dugaan penyadapan tersebut akan bertambah. Saat ini, empat orang telah ditetapkan sebagai tersangka, yakni Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi, dan Irjen Slamet Uliandi.

"Saya tidak tahu. Itu proses hukum. Belum menyentuh, belum, belum menyentuh politik dan keamanan. Masih Pak Yusril (Menko KumHAM Imipas Yusril Ihza Mahendra) itu," ujar Dudung di Kantor Kemenko Polkam, Senin (9/11/2026).

Dia mengatakan, sebagai warga negara, dirinya menilai penyadapan secara ilegal tidak diperbolehkan.

"Secara pribadi tentunya juga sebagai warga negara penyadapan itu kan tidak diperbolehkan. Kecuali kalau ada kepentingan dalam rangka penyidikan, apalagi kepada kepala negara. Ya kita ikuti sesuai hukum yang berlakulah," tutur Dudung.

Dudung juga mengaku tidak ada kegiatan "bersih-bersih" di lingkungan Kemenko Polkam di tengah kabar dugaan penyadapan tersebut.

"Tidak ada. Tidak ada (bersih-bersih)," kata Dudung.

Saat ditanya apakah dirinya termasuk salah satu pihak yang ikut disadap, Dudung tidak memberikan jawaban pasti.

"Kan ada disampaikan 6.000 yang disadap. Ya, termasuk kita semuanya ada," kata dia.

Dudung lantas memastikan kondisi keamanan di Indonesia saat ini cukup baik.

"Kondusif, saat ini keamanan situasinya cukup kondisi baik," jelas Dudung.

Sebelumnya, jumlah jenderal polisi yang terlibat dalam kasus dugaan penyadapan nomor ponsel Presiden Prabowo Subianto bertambah. Jika sebelumnya terdapat tiga tersangka, kini jumlahnya menjadi empat orang.

Tersangka baru tersebut adalah Irjen Slamet Uliandi (SU). Tiga tersangka lainnya ialah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Eko Hadi.

Direktur Tindak Pidana Siber (Dirtipidsiber) Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Suhermanto, mengatakan penetapan Slamet Uliandi sebagai tersangka baru dilakukan berdasarkan hasil gelar perkara.

"Penyidik menyimpulkan bahwa Saudara SU telah terpenuhi unsur perbuatan melawan hukum," kata Suhermanto dalam konferensi pers, Kamis (5/11/2026).

Peran Slamet Uliandi dalam kasus ini adalah mengizinkan tersangka Ahrie Sonta menghapus jejak penyadapan Prabowo. Saat itu, Slamet Uliandi menjabat Dewan Pembina Monitoring Center Bareskrim Polri.

"Pada awal Oktober 2026, tersangka AS meminta izin untuk melakukan penghapusan hasil penyadapan kepada SU, dan tersangka SU meng-ACC melakukan penghapusan terhadap file hasil penyadapan selama ini," jelas Suhermanto.

Penyadapan terhadap nomor ponsel Prabowo diduga berlangsung pada 2025 hingga 2026. Tidak hanya Prabowo, sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, hingga pengusaha juga disebut menjadi sasaran penyadapan.