Lambor68 Kenderaan Keluarga Bijak Bijak Memiliki Lambor68 Menjanjikan Melakukan Aksesori Memeriksa

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa mekanisme pembayaran impor minyak dari Rusia merupakan kewenangan PT Pertamina (Persero). Kementerian Keuangan hanya bertugas memastikan pembayaran subsidi dan kompensasi energi kepada Pertamina dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Purbaya mengatakan pemerintah tidak menangani skema pembayaran pembelian minyak Rusia tersebut. Menurutnya, informasi detail mengenai nilai transaksi maupun mekanisme pembayaran sebaiknya dikonfirmasi langsung ke pihak Pertamina.

“Untuk minyak Rusia, Anda boleh bertanya ke Pertamina bayarnya bagaimana. Yang jelas, tagihan dari Pertamina kami bayarkan tepat waktu sesuai dengan peraturan yang ada,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN Kita di Kementerian Keuangan, Selasa (21/7/2026).

Purbaya menjelaskan pemerintah tetap rutin menyalurkan pembayaran kompensasi sebesar 70% setiap bulan kepada Pertamina. Sementara itu, pembayaran subsidi energi dipastikan terus dipenuhi hingga September 2026.

“Setiap bulan ada 70% kompensasi. Kita masih subsidi dipenuhi sampai September nanti. Oktober, November, Desember kita audit, lalu dibayar awal tahun depan,” ujarnya.

Ia menambahkan, sisa pembayaran subsidi dan kompensasi untuk periode Oktober hingga Desember akan dihitung terlebih dahulu melalui proses audit sebelum dicairkan pada awal 2027.

Skema audit ini diterapkan untuk memastikan seluruh pembayaran kepada Pertamina sesuai dengan realisasi dan ketentuan fiskal pemerintah.

Sebelumnya, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Wakil Menteri ESDM), Yuliot Tanjung mengatakan, minyak impor dari Rusia akan menjadi cadangan penyangga energi nasional. Dia belum bisa memastikan minyak impor Rusia itu sudah tiba di Indonesia.

Pemerintah berencana untuk mendatangkan 150 juta barel minyak dari Rusia. Itu menjadi kesepakatan usai Presiden Prabowo Subianto bertemu Presiden Rusia, Vladimir Putin.

"Belum (diolah). Jadi penyangga, cadangan penyangga energi nasional," kata Yuliot di Kompleks Parlemen, Jakarta, ditulis Jumat (17/7/2026).

Ketika dikonfirmasi mengenai kabar sudah tibanya minyak impor Rusia di Indonesia, Yuliot belum bisa memastikan. Dia mengaku masih harus mengecek sumber minyak yang sudah masuk wilayah Balikpapan, Kalimantan Timur.

"Untuk itu pengadaan minyak, itu ada Indonesia blend. Indonesia blend itu ini minyak itu melalui supplier yang ada. Jadi supplier yang ada ya kita terima di dalam negeri adalah dalam bentuk blending, Nusantara blending," terangnya.

"Jadi saya rasa itu dari mana asalnya, apakah itu ada yang dari Rusia, berapa jumlahnya kami cek dulu ya," imbuh Yuliot, ingin memastikan sumber minyak yang masuk Indonesia.

Untuk diketahui, Pemerintah menugaskan Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (BBPMGB) Lemigas untuk melakukan impor minyak mentah dari Rusia. Hal tersebut diungkapkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

"Ya, salah satu di antaranya (impor migas dari Rusia),” ujar Bahlil, Senin, 8 Juni 2026.

Langkah tersebut merupakan bagian dari realisasi komitmen impor minyak sebesar 150 juta barel dari Rusia yang akan dilakukan secara bertahap hingga akhir 2026, yang merupakan hasil kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia. 

Sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto melalui Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2026 mengatur tentang Pengadaan Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak dan/atau Liquified Petroleum Gas (LPG) untuk Ketahanan Energi Nasional, Bahlil menyampaikan akan melakukan komunikasi dengan Lemigas.