Pentingnya Inovasi Unik Terbesar And Temukan Ragam Achievements Memberikan

Liputan6.com, Jakarta - Kepastian upah, batas waktu kerja, hak cuti, hingga jaminan pesangon menjadi sejumlah persoalan penting dalam hubungan industrial. Melalui UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, pemerintah mengatur berbagai aspek untuk memperkuat hak dan perlindungan pekerja atau buruh.

Salah satu ketentuan yang diatur adalah waktu kerja maksimal 40 jam dalam seminggu. Pekerja juga mendapat perlindungan terkait pelaksanaan lembur. Perusahaan wajib memperoleh persetujuan pekerja dan memberikan perintah tertulis atau digital, dengan batas maksimal 4 jam sehari dan 18 jam seminggu, kecuali sektor tertentu. Aturan ini juga mewajibkan pembayaran upah lembur.

Dari sisi kesejahteraan, pekerja berhak atas cuti tahunan minimal 12 hari kerja setelah bekerja selama 12 bulan berturut-turut. Perusahaan juga wajib menyusun struktur dan skala upah serta memastikan pekerja memperoleh upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.

UU ini turut mengatur pelindungan pekerja alih daya, keselamatan dan kesehatan kerja, serta hak pekerja perempuan. Dalam hal pemutusan hubungan kerja (PHK), perusahaan wajib mengupayakan pencegahan terlebih dahulu.

Jika PHK tidak terhindarkan, pekerja berhak atas pesangon dan hak lainnya. Pengusaha juga diwajibkan menyediakan dana cadangan pesangon, kecuali usaha mikro dan kecil.

Pemerintah menilai pelindungan hak pekerja perlu berjalan seiring dengan upaya menjaga iklim investasi. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor menegaskan, kepastian berusaha harus tetap memperhatikan keselamatan dan kesejahteraan tenaga kerja.

"Pemerintah berkomitmen menjaga iklim investasi yang kondusif. Hal ini harus berjalan seiring dengan pelindungan hak, keselamatan, dan kesejahteraan pekerja," ujarnya.

Menurut Afriansyah, persoalan hubungan industrial juga perlu ditangani dengan mengedepankan keadilan, transparansi, dan kepatuhan terhadap hukum.

Dari kalangan buruh, Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea menyambut positif pengesahan aturan tersebut. Ia menyebut sekitar 90 persen substansi UU telah sesuai dengan ekspektasi pekerja.

"Kami mengucapkan terima kasih banyak. Hari ini kami sudah menerima salinan UU Perlindungan Ketenagakerjaan dan isinya sekitar 90 persen sesuai dengan ekspektasi buruh," kata Andi Gani dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (6/11/2026).

Sementara itu, Wakil Presiden KSPSI R. Abdullah menyebut sebagian besar aspirasi pekerja telah diakomodasi, termasuk pengaturan pengupahan untuk 2027. Ia juga mengimbau serikat pekerja menyambut aturan tersebut dengan tenang, menjaga ketertiban, dan meningkatkan produktivitas.

Penguatan pelindungan pekerja tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan hak tenaga kerja, tetapi juga berpotensi memberikan dampak lebih luas bagi perekonomian. Ekonom sekaligus Direktur Ekonomi Digital CELIOS Nailul Huda menilai kepastian pendapatan dan jaminan sosial dasar menjadi faktor penting dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja.

Menurut Nailul, kepastian tersebut mencakup upah yang layak, hak cuti, serta berbagai hak dasar lainnya. Dengan adanya kepastian itu, pekerja diharapkan memiliki perlindungan yang lebih baik dalam menjalani hubungan kerja.

"UU Ketenagakerjaan bisa memberikan kepastian terhadap pendapatan atau perlindungan sosial minimal bagi pekerja, termasuk soal hak cuti dan hak-hak dasar lainnya," ujar Nailul kepada Liputan6.com, Senin (9/11/2026).

Ia menjelaskan, peningkatan kesejahteraan pekerja juga dapat berdampak terhadap produktivitas dan kapasitas produksi perusahaan. Di sisi lain, pendapatan yang lebih terjamin berpotensi memperkuat daya beli dan konsumsi rumah tangga.

Dampaknya bahkan dapat meluas ke pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sekitar kawasan industri. Nailul mencontohkan pedagang makanan yang sehari-hari mengandalkan pekerja pabrik sebagai konsumen.

"Tentu ini bukan hanya meningkatkan ekonomi dari pekerja saja, tetapi ekonomi di sekitar pabrik juga ikut terangkat. Penjual UMKM makanan, misalnya, yang berjualan untuk buruh pabrik pasti akan merasakan dampaknya. Efek berganda (multiplier effect) dari kenaikan kesejahteraan pekerja ini sangat luas," tuturnya.