Eńau Negara Lucu Netizen Quran Muhammad Menyatukan Jazirah Browse Shah Productivity

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Komisi III DPR sekaligus Sekretaris Fraksi NasDem DPR Ahmad Sahroni menyebut partainya belum menyampaikan sikap. Namun NasDem berkomitmen untuk mengikuti prosedur konstitusi yang ada.

“Untuk saat ini, kami di Partai NasDem belum menyatakan sikap karena belum ada arahan dari ketua umum, namun NasDem siap mengikuti prosedur konstitusional yang ada. Jadi sekali lagi, saat ini kami masih menunggu arahan Ketum Pak Surya Paloh,” ujar Sahroni kepada wartawan, Selasa (10/11/2026).

Terkait niatan Wapres Gibran yang ingin membuktikan jenjang pendidikannya, Sahroni menyerahkan sepenuhnya kepada mekansime dan prosedur yang telah diatur.

“Apapun niat dan keputusannya harus dilaksanakan sesuai prosedur. Kan di negara ini apalagi posisi pimpinan tertinggi tidak bisa asal mundur, jadi semua pihak ikuti saja prosedurnya yang ada,” kata dia.

Senada, Sekretaris Jenderal Partai NasDem Hermawi Taslim meminta persoalan pengunduran diri Gibran diselesaikan melalui mekanisme ketatanegaraan. Menurutnya, bangsa ini masih memiliki banyak pekerjaan yang lebih mendesak.

“Niat mundur sebagai wapres harus tetap diproses sesuai dengan konstitusi. Kita harus menyudahi drama ini secepat mungkin agar bangsa ini pulih kembali dan segera mengejar ketertinggalannya dalam berbagai hal,” kata Hermawi.

Dia menegaskan, kepentingan rakyat tidak boleh tersisih akibat dinamika politik yang berkepanjangan. Pemerintah, kata dia, harus tetap mengutamakan pelayanan publik dan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Rakyat harus tetap menjadi fokus, pelayanan harus menjadi sentral menuju kemajuan dan menyejahterakan,” ujarnya.

Ia menilai terlalu banyak waktu yang tersita untuk persoalan yang justru menghambat pelayanan kepada masyarakat. “Terlalu banyak waktu yang kita buang hanya untuk urusan-urusan yang memperlambat pelayanan publik,” katanya.

Bukan di Tangan Presiden

Anggota Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia buka suara ihwal Gibran Rakabuming Raka yang berniat mundur dari jabatan Wakil Presiden.

"Keputusannya bukan di Pak Presiden. Kan tidak ada diatur dalam konstitusi kita bahwa pengunduran diri soal wakil presiden itu diserahkan ke presiden dan presiden yang kemudian menyetujui, kan tidak ada aturan yang seperti itu,” kata dia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Doli menuturkan, DPR nantinya akan menilai pengunduran diri tersebut apabila benar terjadi. Namun, dia menyoroti pernyataan yang disampaikan Gibran masih bersifat pengandaian dan niatan.

DPR, lanjutnya belum mengetahui secara pasti apakah surat pengunduran diri Gibran benar-benar ada.

"Jangan di-spin, sekali lagi ini kan pertanyaannya seandainya nih tadi kan. Seandainya kalau seperti itu, nah nanti DPR lagi yang menilai apakah pengunduran diri itu, bukan presiden," ujarnya.

Doli juga menyebut pengisian jabatan Wapres apabila terjadi kekosongan harus dilakukan melalui sidang istimewa MPR.

"At the end nanti ya kalau untuk mencari penggantinya ya harus sidang MPR, sidang istimewa MPR," ucap Doli.

Meski begitu, dia belum dapat memastikan secara terperinci mekanisme administrasi pengunduran diri Gibran. Sebab, DPR belum melihat dokumen yang disebut-sebut telah disampaikan oleh Gibran kepada Presiden Prabowo.

"Kita kan enggak tahu nih sekarang posisinya seperti apa. Yang beritanya tadi ada kan disampaikan, terus kemudian dijelaskan oleh Istana bahwa tidak ditolak, gitu. Kita juga kan saya baru dapat beritanya juga tuh sekarang. Kita belum lihat suratnya apa ada benar ada apa enggak," katanya.

Sebelumnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengajukan pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Pengunduran diri disampaikan saat keduanya bertemu pagi tadi.

"Beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri," kata Mensesneg Prasetyo Hadi dalam jumpa pers singkat di Istana Negara, Selasa (10/11/2026).

Dalam kesempatan yang sama, Prasetyo sempat menanggapi bergulirnya hak menyatakan pendapat (HMP) di DPR. Istana menghormati itu.

"Itu tentunya adalah proses politik yang juga sama-sama kita hormati Karena bagaimanapun memang ada hak-hak yang dimiliki oleh DPR maupun oleh anggota DPR," ujarnya.