Imenangonline Plataforma Oficial Agar Penyelesaian Start With Why Atau First Think

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Sosial (Kemensos) menghadirkan Portal Perlindungan Sosial (Perlinsos) sebagai layanan digital untuk mempermudah masyarakat mengakses dan mengajukan bantuan sosial (bansos) secara mandiri.

Melalui laman resmi perlinsos.kemensos.go.id, masyarakat dapat mendaftarkan diri sebagai calon penerima bantuan sekaligus memantau berbagai program perlindungan sosial yang tersedia.

Portal ini mencakup sejumlah program bantuan pemerintah, di antaranya Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) atau Program Sembako.

Kehadiran Perlinsos diharapkan dapat menyederhanakan proses pendataan calon penerima bantuan sosial, meningkatkan transparansi, serta membantu pemerintah menyalurkan bantuan secara lebih tepat sasaran.

Lantas, siapa saja yang bisa mendaftar melalui Portal Perlinsos, apa persyaratannya, dan bagaimana cara mengajukan bantuan tersebut?

Pendaftaran melalui Portal Perlinsos ditujukan bagi masyarakat Indonesia yang membutuhkan perlindungan sosial, khususnya kelompok masyarakat miskin dan rentan secara ekonomi.

Berdasarkan informasi dari laman resmi Kemensos, terdapat dua program bantuan utama yang dapat diakses masyarakat sesuai kriteria penerima, yakni PKH dan BPNT.

PKH merupakan bantuan sosial bersyarat yang diperuntukkan bagi keluarga kurang mampu dengan komponen penerima tertentu. Kriteria tersebut mencakup keluarga yang memiliki ibu hamil, balita, anak usia sekolah, penyandang disabilitas, serta lanjut usia (lansia).

Sementara itu, BPNT atau Program Sembako ditujukan untuk membantu keluarga kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan pangan dan gizi sehari-hari.

Masyarakat yang merasa membutuhkan bantuan dapat mengajukan pendaftaran melalui portal tersebut. Namun, pengajuan tidak secara otomatis menjadikan seseorang langsung ditetapkan sebagai penerima bansos.

Pemerintah tetap akan melakukan verifikasi data dan penilaian kelayakan berdasarkan ketentuan yang berlaku sebelum menetapkan penerima manfaat resmi.

Sebelum melakukan pendaftaran, masyarakat perlu menyiapkan sejumlah dokumen dan identitas pendukung untuk proses verifikasi.

Mengutip Antara, Selasa (10/11/2026), berikut persyaratan yang perlu disiapkan berdasarkan informasi layanan Perlinsos:

• Warga Negara Indonesia (WNI).
• Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang valid.
• Memiliki KTP elektronik (e-KTP) dan Kartu Keluarga (KK).
• Memiliki Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang telah diaktifkan untuk mengakses sistem.
• Menyiapkan PIN IKD untuk proses masuk ke layanan.
• Menyiapkan nomor pelanggan PLN apabila diminta dalam proses pengajuan.
• Memastikan data kependudukan sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Setelah seluruh persyaratan disiapkan, masyarakat dapat mengikuti tahapan pendaftaran online berikut:

1. Buka situs resmi Portal Perlinsos melalui alamat https://perlinsos.kemensos.go.id/.
2. Pilih menu "Masuk dengan IKD".
3. Masukkan NIK dan PIN IKD yang telah diaktifkan.
4. Ikuti proses verifikasi identitas dan biometrik wajah sesuai petunjuk sistem.
5. Setelah berhasil masuk, pilih menu pendaftaran bantuan sosial.
6. Tentukan jenis bantuan yang ingin diajukan, yakni PKH atau BPNT.
7. Lengkapi data diri dan informasi lain yang diminta dalam formulir.
8. Periksa kembali seluruh data yang telah dimasukkan.
9. Berikan persetujuan penggunaan data pribadi untuk keperluan verifikasi.
10. Kirim pengajuan dengan mengikuti instruksi yang tersedia pada portal.

Bagi masyarakat yang belum memiliki IKD, aktivasi dapat dilakukan melalui kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) setempat dengan membawa e-KTP dan Kartu Keluarga.

Masyarakat juga diimbau untuk memahami bahwa proses pendaftaran bukan jaminan pasti langsung memperoleh bantuan. Setiap pengajuan akan melalui tahapan verifikasi teknis dan penilaian kelayakan oleh pihak Kemensos.

Oleh karena itu, pastikan seluruh informasi yang diberikan benar. Masyarakat juga diminta untuk berhati-hati terhadap segala bentuk penipuan yang meminta imbalan sejumlah uang dengan mengatasnamakan pendaftaran bansos Kemensos.