Menghadapi Cabaran Mengatasi Peningkatan Bagi Pemula Menghadapi Terbaik Tahu Masa

Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPP PDIP yang juga Wakil Ketua Komisi XIII DPR Andreas Hugo Pareira belum bisa memastikan fraksinya mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Ia menyebut komunikasi antaranggota dewan terus berjalan dinamis menjelang rapat paripurna.

“Ya, komunikasi lah antara anggota selama ini berjalan. Cuma apakah akan ada yang menyampaikan, ya itu biasa kalau di dalam paripurna seperti ini. Kita lihat lah nanti,” kata Andreas di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Ketika ditanya apakah HMP akan langsung diajukan dalam rapat paripurna hari ini, Andreas menegaskan langkah tersebut belum akan ditempuh.

“Belum, saya kira nanti dulu, kan prosesnya masih panjang,” tegasnya.

Meski demikian, Andreas menuturkan, penggunaan HMP lebih tepat dibandingkan opsi lain, terutama dari sisi waktu dan efektivitas proses.

“Saya kira hak menyatakan pendapat itu yang paling rasional, dan efisien, efektif dari segi waktu,” jelas Andreas.

Dia meyakini, dengan adanya pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK) dan putusan Mahkamah Agung (MA) hal ini akan ditindaklanjuti.

“Sudah ada dua keputusan MK dan MA. Oleh karena itu, saya melihat ini harus ditindaklanjuti di DPR,” kata Andreas.

Sebelumnya, MA mengabulkan permohonan kasasi terkait pembatalan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Gugatan perkara ini dilayangkan oleh advokat Subhan dengan memosisikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah cq Sekretaris Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai pihak tergugat yang menerbitkan surat keterangan penyetaraan tersebut.

"Kabul Kasasi, Batal Putusan Judex Facti, Adili Sendiri: Kabul Gugatan Penggugat Seluruhnya," demikian seperti dikutip dari laman kepaniteraan MA, Jumat (30/10/2026).

Adapun, putusan perkara nomor 742 K/TUN/2026 tersebut ditetapkan oleh majelis kasasi yang diketuai Ketua Kamar Tata Usaha Negara MA, Yulius pada Jumat 30 Oktober 2026.

Dalam mengadili perkara ini, Yulius didampingi oleh Hakim Anggota Maftuh Effendi, dan Hari Sugiharto, serta Panitera Pengganti Michael Renaldy Zein.

Melalui putusan kasasi ini, MA membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Nomor 62/G/2026/PTUN.JKT yang sebelumnya menyatakan gugatan Subhan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard/NO).

Kala itu, PTUN Jakarta menilai dirinya tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut karena substansi sengketa berkaitan dengan syarat administratif calon wakil presiden dalam Pemilu 2024.

Putusan PTUN Jakarta itu sempat dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi TUN Jakarta melalui Putusan Nomor 130/B/2026/PT.TUN.JKT, sebelum akhirnya Subhan menempuh upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung.

Adapun gugatan Subhan ke PTUN yaitu:

Mengabulkan Gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya.

Menyatakan Surat Keterangan Nomor: 9149/D.D1/KS/2019, yang diterbitkan di Jakarta pada tanggal 06 Agustus 2019 oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tersebut tidak sah dan batal demi hukum.

Memerintahkan agar Surat Keterangan tersebut ditarik dari pihak yang menguasainya untuk dimusnahkan.

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Sebagai catatan, Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 yang diterbitkan sebelumnya menyatakan bahwa pendidikan Gibran disetarakan dengan peminatan akuntansi dan keuangan pada jenjang SMK.