10 Ciri Mengapa Kepercayaan Jadi Dunia Hiburan Individu Identiti

Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPRPuan Maharani mengatakan, pihaknya akan membahas soal dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh politik lain.

"Di DPR melalui komisi terkait tentu saja akan meminta penjelasan terkait dengan hal itu dan setelahnya kami akan memberikan masukan dan mengevaluasi, jangan sampai kemudian hal-hal seperti itu ke depannya bisa terulang kembali," kata dia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Selain meminta penjelasan, kata Puan, DPR juga membuka peluang membahas soal pengetatan aturan maupun undang-undang yang mengatur penyadapan.

Namun, Puan belum memastikan apakah persoalan tersebut akan berujung pada perubahan aturan.

"Apakah kemudian perlu diperketat aturan atau UU-nya, ini yang kita bicarakan di komisi terkait," ujarnya.

Di sisi lain, Puan menegaskan DPR tetap menghormati proses hukum yang berjalan terkait dugaan penyadapan tersebut.

Menurutnya, penanganan perkara harus tetap dilakukan melalui mekanisme hukum yang berlaku.

"Kita hormati proses hukum yang berlaku," tegasnya.

Sebelumnya, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Arief Hidayat mengatakan, dugaan penyadapan ilegal yang dilakukan sejumlah perwira tinggi Polri berpotensi melanggar ketentuan hukum berat dan mengarah pada pidana makar jika terbukti mengancam kedaulatan negara.

"Aparat penegak hukum perlu memperdalam dan meneliti lagi apakah tindakan ini sudah mengarah ke perbuatan makar. Itu poin utamanya," kata di saat ditemui wartawan, Senin (9/11/2026).

Arief menyoroti tingginya risiko keamanan negara apabila tindak penyadapan tersebut melibatkan aktor luar negeri. Menurutnya, pemanfaatan informasi rahasia simbol negara oleh pihak asing merupakan ancaman fatal bagi kedaulatan Indonesia.

​"Hasil penyadapan terhadap Presiden Prabowo itu digunakan untuk apa? Jika ada pihak asing yang terlibat, ini sangat berbahaya karena mengancam kedaulatan negara dan sah masuk kategori tindak pidana makar," jelas dia.

​Namun, ia memberikan catatan terpisah terkait dugaan penyadapan terhadap elemen sipil, seperti tokoh ormas, pengurus partai politik, dan insan media. Jika motif di balik operasi gelap tersebut didorong oleh rivalitas perebutan kekuasaan domestik, Arief menilai perbuatan itu lebih tepat dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang.

​Ia menegaskan bahwa penyadapan tanpa dasar hukum tidak dapat dibenarkan dari sudut pandang mana pun.

​"Penyadapan oleh aparat tanpa basis hukum adalah tindakan yang melanggar hukum, moral, etika, serta bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila," ujarnya.

​Arief juga menyentil pentingnya penegakan prinsip checks and balances dalam sistem ketatanegaraan agar tidak ada institusi atau cabang kekuasaan yang bertindak absolut tanpa pengawasan.

Ia mendesak agar proses hukum dijalankan secara transparan demi memberikan kejelasan publik sekaligus menjadi preseden agar penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat tidak terulang.

​Mengenai kemungkinan dirinya turut menjadi sasaran penyadapan, Arief menanggapinya secara santai.

"Handphone saya mungkin juga disadap, tetapi saya tidak masalah karena tidak pernah melakukan kegiatan negatif, baik itu penyalahgunaan kewenangan maupun korupsi," kata dia.