Kesan Visual Dalam Perilaku Produk Menghasilkan Untuk Menghasilkan Pastikan Lebih

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah kembali menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) pada 2026 untuk membantu menjaga daya beli pekerja dan buruh di tengah dinamika kebutuhan ekonomi. Melalui program ini, pekerja yang memenuhi persyaratan akan mendapatkan bantuan total sebesar Rp 900.000.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menetapkan besaran bantuan sebesar Rp 300.000 per bulan untuk alokasi tiga bulan. Dana tersebut nantinya akan dibayarkan sekaligus dalam satu kali penyaluran.

Berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan, penyaluran BSU 2026 dijadwalkan berlangsung pada November hingga Desember 2026 melalui jaringan Bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggono Putri, menjelaskan bahwa bantuan tersebut diberikan khusus kepada pekerja yang memenuhi kriteria sesuai regulasi pemerintah.

Sementara itu, berdasarkan perkembangan terbaru per Selasa (10/11/2026), Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan bahwa data calon penerima BSU saat ini masih dalam proses finalisasi di Kementerian Keuangan. Setelah proses tersebut selesai, Kemnaker akan kembali melakukan validasi dan verifikasi untuk memastikan bantuan tepat sasaran kepada pekerja yang berhak.

Pemberian BSU 2026 mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Permenaker Nomor 10 Tahun 2022.

Berdasarkan ketentuan tersebut, berikut kriteria yang harus dipenuhi pekerja agar berhak menerima subsidi upah:

• Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
• Tercatat sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan kategori Penerima Upah (PU) hingga Agustus 2026.
• Menerima gaji atau upah paling banyak Rp 3,5 juta per bulan, atau disesuaikan dengan ketentuan upah minimum yang berlaku di wilayah masing-masing.

Bagi pekerja di daerah dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) lebih tinggi dari Rp 3,5 juta, batas upah disesuaikan dengan UMK setempat yang dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh. Sementara daerah yang tidak memiliki UMK akan menggunakan acuan Upah Minimum Provinsi (UMP).

Upah yang menjadi dasar penentuan penerima merupakan upah terakhir yang dilaporkan pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan, mencakup gaji pokok dan tunjangan tetap.

Sebagai catatan, BSU tidak diberikan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN), prajurit TNI, maupun anggota Polri. Pekerja yang tidak sedang menerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun anggaran berjalan diprioritaskan sebagai penerima bantuan.

Bagi pekerja yang ingin mengetahui informasi penerimaan bantuan, Kemnaker menyediakan portal resmi BSU yang dapat diakses melalui https://bsu.kemnaker.go.id/.

Melalui portal tersebut, masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai persyaratan dan mekanisme pengecekan penerima bantuan.

Namun, mengacu pada situs resmi BSU Kemnaker per 10 November 2026, detail teknis pengecekan status penerima BSU 2026 akan diumumkan secara resmi oleh kementerian setelah seluruh proses verifikasi selesai. Karena itu, pekerja diimbau untuk memantau pembaruan informasi berkala melalui laman resmi Kemnaker maupun BPJS Ketenagakerjaan.

Pekerja juga tidak perlu melakukan pendaftaran secara mandiri untuk memperoleh BSU. Seluruh data calon penerima diambil langsung dari basis data BPJS Ketenagakerjaan untuk diproses melalui verifikasi pemerintah.

Masyarakat juga diminta berhati-hati terhadap informasi palsu atau hoax yang mengatasnamakan program BSU, terutama tautan tidak resmi yang meminta pengisian data pribadi atau pemungutan biaya.