Memahami Tujuan Melalui Bersama Persatuan Profesional Peka Ingin

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah menyiapkan sejumlah strategi untuk menjaga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 tetap kuat di tengah ketidakpastian ekonomi global. Gejolak geopolitik, kenaikan harga energi, pergerakan nilai tukar, hingga perubahan suku bunga menjadi tantangan yang harus diantisipasi.

“Dinamika global tersebut berpengaruh pada APBN melalui harga energi, kemudian suku bunga, kurs, dan juga harga komoditas. Itu ada yang positif, ada yang negatif,” ujar Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Sudarto dalam podcast Bincang Liputan6, dikutip Selasa (10/11/2026).

Sudarto mengatakan, dinamika global dapat memengaruhi APBN melalui sejumlah jalur, terutama harga energi, suku bunga, nilai tukar, dan harga komoditas. Kondisi tersebut juga akan menjadi tantangan bagi pemerintah dalam mengelola anggaran negara. Terlebih, APBN 2027 memiliki Belanja Negara sebesar Rp 4.106,3 triliun.

Menurut dia, pemerintah harus memastikan APBN mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus melindungi masyarakat. Di sisi lain, kredibilitas anggaran juga perlu dijaga agar kepercayaan investor dan dunia internasional terhadap Indonesia tetap kuat.

Di tengah tekanan ekonomi, pemerintah menyatakan terus berupaya menjaga daya beli masyarakat. Salah satu langkah yang ditempuh adalah mempertahankan kebijakan harga energi, termasuk tarif listrik dan harga LPG 3 kilogram.

Ia mencontohkan, dalam periode yang dibahas saat wawancara dengan Liputan6.com awal November 2026, harga minyak dunia sempat berada di atas US$ 110 per barel. Sementara itu, nilai tukar rupiah bergerak di kisaran Rp 18.000 per dolar AS. Hal ini dapat memengaruhi harga keekonomian LPG, BBM, dan listrik. Namun demikian, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mempertahankan harga LPG, BBM, dan listrik bersubsidi, yang mengakibatkan peningkatan kewajiban pemerintah dalam hal ini subsidi dan kompensasi.

Sudarto menjelaskan, kebijakan tersebut berkaitan dengan upaya menjaga daya beli masyarakat sekaligus mempertahankan daya saing industri.

Sampai dengan saat ini pemerintah masih berkomitmen untuk menjaga harga energi tetap sama (bersifat dinamis, mengikuti dinamika perekonomian). Selain itu, pada APBN 2026, pemerintah juga menyiapkan bantuan untuk masyarakat yang membutuhkan. Sudarto menyebut bantuan pangan yang disalurkan pemerintah diperkirakan bernilai lebih dari Rp 50 triliun.

Anggaran tersebut on top dari belanja perlindungan sosial rutin yang setiap tahun mencapai sekitar Rp 500 triliun. Programnya antara lain mencakup bantuan sosial, Program Keluarga Harapan (PKH), serta berbagai bantuan pendidikan.

Pemerintah juga harus menyiapkan anggaran untuk menghadapi bencana alam. Sudarto menyebut alokasi anggaran penanganan bencana dapat mencapai Rp 60 triliun.

Menurut dia, kondisi tersebut menunjukkan APBN tetap harus mampu merespons kebutuhan yang berubah, baik akibat tekanan global maupun persoalan di dalam negeri.

“APBN sebagai salah satu instrumen utama harus bisa sangat fleksibel. Kita bisa mendukung dan tetap melindungi masyarakat,” ujarnya.

Untuk menjaga APBN tetap sehat, pemerintah juga melakukan penajaman belanja. Langkah ini dilakukan dengan mengevaluasi program yang telah mencapai target atau dinilai belum optimal, kemudian mengalihkan anggarannya ke kebutuhan yang lebih mendesak.

Sudarto mencontohkan, jika ada pembangunan jalan yang telah mencapai targetnya (panjang jalan yang ditargetkan), dan terdapat sisa anggaran, maka dapat dipertimbangkan untuk dialihkan ke kebutuhan lain yang mendesak, antara lain penanganan bencana.

“Misalnya, kalau kementerian atau lembaga membangun jalan dengan target 10 kilometer dan target itu sudah tercapai, mungkin sisanya bisa kita alihkan untuk penanganan bencana. Tidak perlu menambah lebih dari 10 kilometer. Itu namanya penajaman,” jelasnya.

Ia menegaskan, pengelolaan anggaran tidak semata-mata dinilai dari besarnya belanja, tetapi juga manfaat yang dirasakan oleh masyarakat.

Pemerintah, lanjut Sudarto, menerapkan penganggaran berbasis kinerja untuk memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan dapat menghasilkan manfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat. Evaluasi dilakukan bersama kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, serta lembaga pengawasan.

Digitalisasi juga menjadi salah satu cara meningkatkan efisiensi. Sudarto mencontohkan penyaluran bantuan pemerintah kini dapat langsung ditransfer ke rekening penerima.

“Digitalisasi membuat prosesnya efisien. Bayangkan sekarang hampir seluruh bantuan pemerintah itu sudah masuk ke rekening masyarakat secara otomatis,” katanya.

Dengan berbagai langkah tersebut, pemerintah berharap APBN 2027 tetap mampu menjalankan tiga fungsi utama: mendorong pertumbuhan ekonomi, melindungi masyarakat, dan menjaga kredibilitas fiskal Indonesia.