Bangkit Semula Jiwa Players Anak Bersedia Learn How Kerjasama Bisnis Live

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara resmi menetapkan Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL) atau vape.

Komisi Fatwa MUI menegaskan bahwa tidak hanya penggunaan rokok elektrik, tetapi juga seluruh mata rantai peredarannya, mulai dari produksi hingga perdagangan, dinyatakan haram.

Keputusan penting ini ditandatangani langsung oleh Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof. KH. Asrorun Niam Sholeh, bersama Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Fatwa, Dr. KH. Aminuddin Yaqub, serta diketahui oleh Ketua Umum MUI KH. Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI Buya Amirsyah Tambunan di Jakarta, Senin (9/11/2026), setelah dilaksanakan Sidang Pleno Penetapan Fatwa MUI pada Jumat, 6 November 2026.

Ketua MUI Bidang Fatwa Prof. KH. Asrorun Niam Sholeh memaparkan dasar pertimbangan yang melandasi terbitnya fatwa tersebut. Menurutnya, penggunaan rokok elektrik membawa dampak buruk yang nyata bagi masyarakat, baik dari segi kesehatan maupun sosial.

"Menggunakan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah (sadd al dzariah) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya," ujar Prof. Niam mengutip poin pertama ketentuan hukum fatwa ini kepada wartawan, Senin (9/11/2026).

Lebih lanjut, dalam ketentuan fatwa tersebut dijabarkan bahwa rokok elektrik merupakan perangkat bertenaga baterai yang memanaskan zat mengandung nikotin, gliserin, dan perasa untuk menghasilkan uap yang dihirup. MUI menyoroti kandungan nikotin di dalamnya yang bersifat adiktif serta memiliki dampak negatif serius terhadap sistem saraf dan kesehatan tubuh secara keseluruhan.

Tidak hanya menyasar konsumen atau pengguna, fatwa ini juga memperluas cakupan keharaman pada aspek bisnis dan penyalahgunaannya. Poin kedua dan ketiga dalam ketetapan hukum fatwa tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa penyalahgunaan vape untuk konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya hukumnya haram. Begitu pula dengan aktivitas memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik (REL) atau vape yang diputuskan berstatus haram secara mutlak.

"Menyalahgunakan rokok elektrik (REL)/vape untuk konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya hukumnya haram. Memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram," kata Prof. Niam mengutip poin kedua dan ketiga dalam ketentuan hukum fatwa ini.

Dengan diterbitkannya Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 ini, Prof. Niam berharap masyarakat, khususnya para pelaku usaha dan generasi muda, dapat memahami serta mematuhi ketentuan hukum Islam demi menjaga kesehatan jasmani, kelestarian lingkungan, serta melindungi diri dari ancaman bahaya narkoba dan zat adiktif lainnya.

Ketentuan Hukum

1 Menggunakan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah (sadd al dzariah) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

2 Menyalahgunakan rokok elektrik (REL)/vape untuk konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya hukumnya haram.

3 Memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram.

Rekomendasi

1 Presiden bersama DPR segera menyusun undang-undang yang mengatur pelarangan vape disertai dengan sanksinya untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat.

2 Presiden harus mengambil langkah cepat untuk mengendalikan peredaran rokok elektrik/vape guna melindungi masyarakat dari paparan dan dampak negatif yang ditimbulkan.

3 Pemerintah perlu segera melakukan koordinasi lintas kementerian/lembaga/badan agar kebijakan pelarangan vape ini terkoordinasi dan terkonsolidasi, serta tidak berjalan sendiri-sendiri.

4 Kementerian Kesehatan menyusun kebijakan tentang larangan penggunaan rokok elektrik berdasarkan prinsip perlindungan kesehatan masyarakat.

5 BPOM memperketat pengawasan terhadap produk rokok elektrik/vape dan memperkuat koordinasi dengan BNN dan aparat penegak hukum dalam pertukaran informasi serta penanganan produk vape.

6 Kementerian Perindustrian melarang izin industri vape dan mengevaluasi kebijakan perizinan industri vape dengan mempertimbangkan risiko penyalahgunaan vape sebagai media peredaran dan konsumsi zat terlarang.

7 Kementerian Keuangan RI mengevaluasi kebijakan fiskal dengan mempertimbangkan aspek perlindungan kesehatan masyarakat dan pencegahan penyalahgunaan produk.

8 Kepolisian Negara RI dan BNN harus menutup segala celah peredaran narkoba, salah satunya melalui vape, serta melakukan penindakan tegas terhadap peredaran dan penyalahgunaan vape.

9 Aparat penegak hukum menindak tegas setiap bentuk penyalahgunaan perangkat vape untuk produksi, penyimpanan, distribusi, maupun konsumsi narkotika sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

10 Ormas Islam, lembaga pendidikan, pesantren, dan keluarga agar meningkatkan edukasi dan sosialisasi mengenai haramnya penggunaan rokok elektrik serta bahaya kesehatan dan penyalahgunaannya.

11 Masyarakat agar menghindari penggunaan rokok elektrik dan berperan aktif melindungi anak dan remaja dari paparan dan ketergantungan nikotin.

12 Seluruh pemangku kepentingan agar memperkuat koordinasi dan melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas kebijakan pengendalian rokok elektrik berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemaslahatan masyarakat.