Kelebihan Dan Terkini Analisis Meningkatkan Kualiti Objektif Penambahbaikan

Liputan6.com, Jakarta - Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) menyerukan agar seluruh pihak yang terlibat dalam pertikaian politik di Tanah Air segera mengakhiri konflik dan mengedepankan kepentingan bangsa. LPOI menegaskan, pihak yang terbukti bersalah harus berani mengambil sikap kesatria dengan mengundurkan diri atau menghentikan tindakan yang berpotensi memperkeruh situasi politik nasional.

Seruan tersebut disampaikan LPOI dalam pernyataan sikap bertajuk 'Segera Akhiri Pertikaian Politik! Sopo Salah Seleh (Siapa yang Salah Wajib Mundur)' di Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Ketua Umum LPOI, Said Aqil Siroj mengatakan bahwa politik yang santun dan beradab serta stabilitas sosial merupakan kebutuhan mendasar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menurutnya, bangsa Indonesia yang memiliki tradisi kesantunan dan keberadaban harus menjadikan keharmonisan sebagai prinsip utama dalam kehidupan bermasyarakat maupun berpolitik.

"Sebagai bangsa Nusantara yang santun dan beradab, kita wajib memegang teguh prinsip kehidupan yang harmonis dengan mengedepankan kesantunan dalam segala bentuk perilaku dan kehidupan," ujar Said Aqil dalam keterangannya, Rabu (11/11/2026).

Said Aqil juga mengingatkan bahwa hukum dan peraturan perundang-undangan harus ditegakkan secara adil tanpa membedakan kedudukan maupun kepentingan pihak tertentu.

"Para pemimpin bangsa harus menjalankan politik adiluhung, yaitu politik yang mengedepankan kebenaran dan kekesatriaan. Hukum wajib dijalankan secara adil dan tidak boleh pandang bulu," ujar dia.

Dalam pernyataannya, LPOI juga menyatakan dukungan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga kewibawaan bangsa dan negara sekaligus memastikan stabilitas nasional tetap terpelihara.

Said Aqil menilai, langkah tegas diperlukan apabila terdapat pihak atau kelompok yang terbukti melakukan tindakan yang mengancam keutuhan dan kedaulatan negara.

"Demi menjaga kebenaran, wajib hukumnya mengambil sikap tegas agar kebenaran dapat segera terungkap. LPOI mendukung Presiden Prabowo untuk menjaga kewibawaan bangsa dan negara serta stabilitas nasional," kata dia.

Dia menegaskan bahwa tindakan makar tidak dapat dibenarkan, baik dari perspektif kehidupan berbangsa maupun nilai-nilai agama.

“Karena apa pun alasannya, makar tidak dibenarkan oleh semua agama. Makar haram hukumnya!” tandas Said Aqil.

Lebih lanjut, LPOI menyoroti konflik politik yang belakangan berkembang dan berpotensi memicu ketegangan sosial. Organisasi tersebut meminta pihak-pihak yang terbukti bersalah agar memiliki keberanian untuk mundur serta menghentikan segala tindakan yang dapat memancing provokasi.

LPOI menilai, pertikaian politik yang terus berlarut-larut bukan hanya merugikan pihak-pihak yang berseteru, tetapi juga berpotensi memicu konflik horizontal di tengah masyarakat.

“Bagi siapa pun yang bersalah, wajib berani bersikap kesatria untuk segera mundur atau menyatakan berhenti. Hentikan sikap-sikap yang memicu provokasi dan berpotensi menimbulkan pertentangan serta konflik horizontal,” kata Said Aqil.

LPOI juga menekankan pentingnya menghormati dan mengawal putusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap. Apabila tidak ada iktikad baik dari pihak yang seharusnya bertanggung jawab untuk mundur, LPOI meminta anggota parlemen menjalankan fungsi politik dan pengawasannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Demi dan atas nama keadilan, anggota dewan di parlemen wajib mengawal dan menegakkan keputusan hukum Mahkamah Agung yang final dan mengikat, serta melakukan tindakan politik yang diperlukan sebagaimana mestinya demi kepastian hukum di Republik Indonesia,” tegas dia.

LPOI kemudian mengingatkan kembali filosofi Jawa Sopo Salah Seleh, yang bermakna siapa pun yang bersalah harus berani mengakui kesalahan dan bersedia mundur.

Filosofi tersebut, menurut mantan ketua umum PBNU itu, mencerminkan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan sikap kesatria yang seharusnya menjadi pegangan para pemimpin bangsa.

“Kita ini bangsa yang mengenal filosofi ‘Sopo Salah Seleh’. Siapa yang salah wajib mundur. Jadi, harus tahu diri. Kalau tidak mau mundur, demi keadilan, kebenaran, dan kekesatriaan, harus ada tindakan tegas tanpa pandang bulu,” ujar dia.

LPOI berharap seluruh pihak dapat bersikap legawa dan mengakhiri pertikaian politik secara bijaksana. Penyelesaian konflik secara dewasa dinilai penting agar masyarakat tidak terus-menerus disuguhi ketegangan dan drama politik yang tidak produktif.

LPOI mengingatkan para elite politik agar tidak terjebak dalam perebutan kekuasaan yang justru mengabaikan persoalan mendasar masyarakat.

Menurut Said Aqil, rakyat membutuhkan kesejahteraan, rasa aman, pendidikan yang terjangkau, serta kehidupan yang lebih baik, bukan konflik politik yang berkepanjangan.

“Sekali lagi, yang dibutuhkan rakyat bukan drama politik yang tidak mendidik. Rakyat tidak membutuhkan keserakahan terhadap kekuasaan. Rakyat membutuhkan sandang, pangan, papan, dan kemakmuran yang harus diprioritaskan,” ujar dia.

Dia menambahkan, masih banyak pekerjaan besar yang membutuhkan perhatian dan tindakan nyata pemerintah serta seluruh elemen bangsa.

“Rakyat membutuhkan rasa aman dan ketenangan, membutuhkan pendidikan yang digratiskan. Agenda kita ke depan masih banyak, mulai dari krisis lingkungan, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), pemberantasan korupsi, pengentasan kemiskinan, dan berbagai persoalan lainnya yang membutuhkan tindakan nyata segera,” pungkasnya.