Fortune111 Kasino Menceritakan Menawarkan Platform Melalui Koleksi Foto Merasai Sudut

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah berencana mewajibkan aparatur sipil negara (ASN), anggota TNI, dan Polri mengantongi Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) serta Surat Keterangan Fiskal (SKF) untuk memperoleh kenaikan pangkat, promosi jabatan, hingga mengikuti pendidikan tertentu. Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan pajak melalui persyaratan administrasi kepegawaian.

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Iwan Djuniardi mengatakan pemerintah tengah menyiapkan kesepakatan bersama tiga kementerian untuk menerapkan kebijakan tersebut.

"Untuk misalkan naik pangkat, atau untuk salah satunya untuk bisa beberapa pendidikan dan sebagainya,” ujar Iwan kepada wartawan, dikutip Jumat (13/11/2026).

Iwan menjelaskan, pemerintah juga berencana memasukkan materi perpajakan ke dalam program pendidikan internal instansi pemerintah, TNI, dan Polri.

“Bahkan kita ingin masuk materi pajak itu ke dalam Corporate University-nya instansi pemerintah, TNI, Polri,” katanya.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menambahkan, kebijakan tersebut akan menggunakan pendekatan behavioral nudging berdasarkan karakteristik dan riwayat kepatuhan masing-masing wajib pajak.

“Enggak bisa naik golongan, enggak bisa naik pangkat kalau belum melaporkan dan melaksanakan kewajiban perpajakan,” kata Bimo.

Bimo menjelaskan, DJP akan menggunakan metode Randomized Controlled Trials (RCT) untuk menentukan pendekatan yang sesuai dengan karakteristik setiap kelompok wajib pajak.

“Jenis nudging-nya akan disesuaikan per kategori wajib pajak,” ujarnya.

DJP juga akan memanfaatkan sistem Compliance Risk Management (CRM) untuk mengidentifikasi tingkat kepatuhan wajib pajak. Sistem tersebut mempertimbangkan kepatuhan formal, kepatuhan material, profesi, serta karakteristik penghasilan wajib pajak.

Bimo mengatakan pemerintah akan mengumumkan pelaksanaan kebijakan tersebut melalui kesepakatan dan peluncuran bersama para menteri terkait, termasuk Menteri Keuangan.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) masih harus mengumpulkan penerimaan pajak sekitar Rp 500 triliun dalam dua bulan terakhir 2026 untuk mengejar target penerimaan sebesar Rp 2.357,7 triliun. DJP menyiapkan sejumlah kebijakan dan memperkuat pengawasan untuk mengejar kekurangan penerimaan tersebut.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan, DJP membutuhkan tambahan penerimaan sekitar Rp 500 triliun pada November dan Desember 2026.

"Angka detailnya besok (Konpers APBN KiTa) akan kami sampaikan. Tetapi kira-kira kita masih membutuhkan sekitar Rp 500 triliun di November dan Desember,” ujar Bimo kepada wartawan, Kamis (12/11/2026).

Untuk mengejar target tersebut, DJP menyiapkan kebijakan perpajakan terkait marketplace, pengurangan sanksi administratif, serta penerapan pajak minimum global (global minimum tax). DJP juga memperkuat administrasi dan komunikasi dengan wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan.

Dari sisi internal, DJP meningkatkan kapasitas pegawai dan menata jabatan fungsional agar kinerja pengawasan lebih terukur. Bimo menyebut, fungsionalisasi tersebut meningkatkan aktivitas dan kualitas pelaksanaan tugas pengawasan sekitar 65% pada periode Agustus 2025 hingga 2026. Sementara itu, aktivitas audit meningkat sekitar 25%.

DJP juga menyempurnakan sistem Coretax dengan mengintegrasikan fitur analitik dan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) untuk mendukung pengawasan dan optimalisasi penerimaan.

“Fitur-fitur tersebut kini semakin terintegrasi dalam sistem Coretax untuk mendukung pengawasan dan pengumpulan penerimaan,” jelas Bimo.

Bimo menegaskan, DJP memperkuat koordinasi dengan direktorat jenderal terkait untuk menjaga ketahanan APBN dan mendukung perekonomian nasional.

“Kami optimistis dan yang penting memang kami juga bergerak secara lebih terintegrasi dengan dirjen-dirjen terkait untuk memastikan APBN tetap resilien, tetap tangguh, sebagai upaya memastikan perekonomian tetap tangguh,” kata dia.