Mengapa Pendaftaran Kesalahan Berguna Salinan Dalam Proses Nama Penolakan

Liputan6.com, Jakarta -Partai Golkar belum menentukan nama calon wakil presiden (cawapres) yang akan diusulkan untuk menggantikan Gibran Rakabuming Raka. Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji mengatakan, partainya masih mempertimbangkan sejumlah hal sebelum mengambil keputusan.

"Nantilah (usung siapa). Kami belum selesai merenung," ujar Sarmuji di Kantor DPP Partai Golkar, Sabtu (14/11/2026).

Saat ditanya mengenai waktu pengumuman calon yang akan diusulkan, Sarmuji menyebut keputusan tersebut bergantung pada hasil pembahasan internal partai.

"Nanti tergantung hasil perenungan," ucapnya.

Sarmuji mengungkapkan, Presiden Prabowo Subianto memberikan waktu sekitar satu minggu kepada para pimpinan partai politik untuk memikirkan nama calon wakil presiden yang akan diusulkan.

"Karena Pak Presiden memberi waktu, ya kira-kira seminggu untuk para pimpinan partai untuk memikirkan. Memikirkan siapa nanti yang akan diusulkan kepada Bapak Presiden," kata Sarmuji.

Dia juga mengaku belum mengetahui siapa sosok yang nantinya akan diusulkan sebagai pengganti Gibran.

"Tapi calonnya sendiri saya sama sekali sampai sekarang ini, saya tidak tahu," jelas Sarmuji.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan mengajukan dua nama calon wakil presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) paling lambat 18 November 2026.

Pengajuan tersebut menyusul surat permintaan resmi dari pimpinan MPR kepada Presiden yang diputuskan dalam rapat gabungan pada Jumat, 13 November 2026.

Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan, surat tersebut meminta Presiden segera menyampaikan dua nama calon wakil presiden untuk diverifikasi oleh tim MPR.

"Rapat gabungan memutuskan bahwa hari ini Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat akan mengirimkan surat kepada Presiden Republik Indonesia untuk segera menyampaikan dua nama calon Wakil Presiden yang akan diverifikasi oleh tim verifikasi, tim verifikasi MPR," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Muzani menegaskan, pengiriman surat tersebut merupakan bagian dari kewajiban pimpinan MPR. Namun, dia mengaku belum mengetahui siapa kandidat yang akan diajukan Prabowo.

"Saya tidak tahu. Tapi yang pasti kewajiban kami sebagai pimpinan adalah hari ini kami akan menandatangani surat kepada presiden dan hari ini juga akan kami kirimkan kepada Bapak Presiden," ujarnya.

Mekanisme pengisian jabatan wakil presiden diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Dalam ketentuan tersebut, apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, Presiden mengusulkan dua calon kepada MPR untuk dipilih dalam sidang paripurna.

Sementara itu, Pasal 136 ayat (1) Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib mengatur bahwa Presiden wajib mengusulkan dua calon wakil presiden beserta kelengkapan persyaratannya paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna MPR.

Sidang paripurna untuk memilih, mengesahkan, sekaligus melantik wakil presiden baru dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 2 Desember 2026.

Terkait latar belakang kandidat, Muzani menjelaskan UUD 1945 tidak secara khusus membatasi asal calon wakil presiden yang dapat diusulkan Presiden.

"Menurut Undang-Undang Dasar 1945 menyebut bahwa itu menyebutkan bahwa presiden mengusulkan dua nama. Asalnya dari mana enggak disebutkan dalam penjelasan undang-undang," kata Muzani.