Liputan6.com, Jakarta - Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) akan kembali menggelar Conference on Indonesian Foreign Policy 2026 (CIFP 2026) pada Sabtu, 21 November 2026.
Mengusung tema "Independent and Active Foreign Policy: How To Keep Indonesia, and the World Order, Moving in the Right Direction", konferensi ini akan membahas berbagai dinamika geopolitik sekaligus mengulas arah politik luar negeri Indonesia di tengah perubahan tatanan dunia.
Ketua FPCI, Dino Patti Djalal, mengatakan CIFP tahun ini telah menarik perhatian besar masyarakat. Hingga menjelang penyelenggaraan, jumlah pendaftar tercatat hampir mencapai 12.000 orang.
Advertisement
"Ini adalah konferensi mengenai politik luar negeri yang terbesar di dunia. Sekarang sudah sekitar hampir 12.000 orang yang daftar, dan ini suatu konferensi yang independen dan nonpolitis, serta sepenuhnya digerakkan oleh akar rumput dan untuk akar rumput," kata Dino.
Menurut Dino, konferensi tahun ini akan menghadirkan sejumlah pembahasan menarik, mulai dari evaluasi dua tahun politik luar negeri pemerintahan Presiden Prabowo Subianto hingga berbagai persoalan yang tengah menjadi perhatian publik.
Salah satu topik utama adalah evaluasi perjalanan politik luar negeri Indonesia selama dua tahun era pemerintahan Prabowo. Pembahasan akan mencakup berbagai capaian, hal-hal yang belum terealisasi, kritik, hingga peluang yang masih dapat dikembangkan.
"Tahun ini akan menarik karena kita akan membahas mengenai berbagai isu politik luar negeri. Mungkin yang menarik adalah mengenai dua tahun politik luar negeri era Prabowo seperti apa: apa yang dicapai, apa yang belum dicapai, apa kritik, dan peluang, dan lain sebagainya," ujarnya.
Selain itu, CIFP 2026 juga akan membahas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dari perspektif diplomasi. Diskusi tersebut akan mengulas penanganan karhutla oleh Indonesia, respons negara-negara tetangga, serta pelajaran yang dapat diambil dari persoalan tersebut.
Topik lain yang tidak kalah menarik adalah penggunaan istilah "antek asing" dalam ruang publik. Dino menilai istilah tersebut perlu dibahas secara akademis, terutama untuk memahami konteks penggunaan maupun penyalahgunaannya.
Ia mengaku tidak pernah menggunakan istilah tersebut ketika masih berada di pemerintahan. Menurutnya, kritik terhadap pemerintah seharusnya tidak membuat seseorang mempertanyakan patriotisme pihak yang menyampaikan kritik.
"Saya waktu di pemerintah dulu tidak pernah pakai istilah 'antek asing' itu. Kalau orang mengkritik atau apa, saya senang mendengarnya, karena kita tidak pernah mempertanyakan patriotisme orang yang mengkritik kita," kata Dino.
Ia menilai fenomena penggunaan istilah tersebut semakin menarik untuk dibahas karena belakangan ramai menjadi sorotan, termasuk di kalangan buzzer.
"Kita ingin menempatkan ini dalam proporsi akademis. Ini apa maksudnya? Bagaimana penggunaan dan bagaimana penyalahgunaan dari terminologi ini? Ini saya kira akan menjadi sesi yang menarik," tuturnya.
CIFP 2026 Bahas Ancaman Super El Nino hingga MSCI
Selain isu politik dan diplomasi, CIFP 2026 juga akan mengangkat persoalan lingkungan, khususnya ancaman Super El Niño yang dinilai berpotensi menjadi tantangan serius pada masa mendatang.
Dino menyebut Super El Niño sebagai salah satu isu penting yang perlu mendapat perhatian karena dampaknya diperkirakan menjadi ancaman lingkungan yang sangat serius dan bersifat permanen.
Persoalan pasar modal Indonesia juga akan mendapatkan sesi pembahasan khusus. Topik ini menjadi relevan di tengah dinamika terkait Morgan Stanley Capital International (MSCI) dan upaya membangun kembali kepercayaan investor terhadap pasar modal Tanah Air.
Dino mengatakan FPCI sebelumnya telah menyampaikan kritik terkait persoalan tersebut. Meski sempat mendapat respons defensif dari sejumlah pihak, ia menilai kritik yang disampaikan justru menunjukkan pentingnya dialog untuk memperbaiki kondisi pasar modal Indonesia.
Menurutnya, Indonesia perlu melakukan pembenahan agar tidak masuk dalam kategori standalone market dan dapat meningkatkan bobotnya dalam indeks MSCI dari 0,4 persen menuju 1 persen.
Ia menjelaskan, kepercayaan investor global terhadap rekomendasi MSCI menjadi salah satu faktor penting. Sebab, sejumlah investor memiliki aturan internal yang mengharuskan produk investasi mereka mengikuti klasifikasi pasar yang ditetapkan MSCI.
"Jadi kalau ada satu investor, mereka punya suatu produk, produk itu tidak bisa dipaksakan masuk ke Indonesia kalau Indonesia sudah keluar dari porsi emerging market itu. Itu peraturan perusahaan mereka," jelasnya.
Dino menegaskan, Indonesia perlu mengikuti kriteria yang berlaku secara global apabila ingin meningkatkan klasifikasi pasarnya. Menurutnya, kondisi tersebut bukan hanya dihadapi Indonesia, melainkan juga negara-negara lain seperti Tiongkok, Turki, dan Yunani.
"Jadi kita sama dengan negara lain, Tiongkok, Turki, dan lain sebagainya, Yunani, bahwa kalau kita mau naik kelas, ya kita harus ikut peraturan dan ikut bersaing berdasarkan kriteria yang sama," ujarnya.
Ia mengingatkan agar Indonesia tidak bersikap defensif dalam menghadapi persoalan tersebut, apalagi merasa menjadi korban atau mengembangkan teori konspirasi.
Advertisement
Fenomena Buzzer Jadi Sorotan Khusus
Salah satu sesi yang juga mendapat perhatian Dino adalah pembahasan mengenai fenomena buzzer. Ia menilai keberadaan buzzer berbayar yang digunakan untuk mengintimidasi dan menyerang pihak-pihak yang menyampaikan pandangan independen merupakan ancaman serius bagi demokrasi dan reformasi.
Menurut Dino, ancaman terhadap masyarakat Indonesia bukanlah pihak yang disebut sebagai "antek asing", melainkan praktik penggunaan buzzer untuk membungkam suara kritis.
"Ancaman bagi rakyat Indonesia, dalam arti ancaman terhadap demokrasi dan reformasi, adalah buzzer yang dibayar untuk mengintimidasi dan menyerang orang-orang yang bicara secara independen. Dan ini sekarang ternyata terjadi secara masif, dengan dukungan dana yang masif juga," katanya.
Ia menilai praktik tersebut bertentangan dengan prinsip dan etika demokrasi. Dino juga menyoroti bagaimana buzzer berbayar dapat mengesampingkan nurani demi menjalankan pesanan untuk menyerang pihak tertentu, terutama mereka yang berpikir kritis.
"Ini adalah suatu pelanggaran sistemik, prinsipil, dan etis terhadap semangat berdemokrasi. Saya bisa menyatakan bahwa buzzer yang dibayar, mereka kan dibayar, padahal mereka semua punya nurani, tapi nuraninya dipendam dan dijual kepada orang yang punya orderan untuk isu tertentu," ujarnya.
Dino juga menyoroti fenomena masuknya buzzer ke dalam ranah politik luar negeri Indonesia. Menurutnya, hal tersebut merupakan perkembangan baru karena buzzer kini tidak hanya menyerang pihak-pihak di dalam negeri, tetapi juga menyasar aset-aset Indonesia yang memiliki hubungan persahabatan dengan negara lain.
"Jadi ada sesi khusus yang membahas mengenai hal ini, apalagi sekarang buzzer termasuk ke dalam politik luar negeri. Ini jarang-jarang, dulu juga tidak pernah saya mengalami fenomena di mana buzzer masuk ke dalam ranah politik luar negeri untuk menyerang aset-aset kita, aset itu sahabat-sahabat kita," kata Dino.
Ia memastikan pembahasan mengenai buzzer akan menjadi salah satu sesi khusus dalam CIFP 2026. Bahkan, Dino mengaku akan menghadiri langsung diskusi tersebut.
Sebagai konferensi hubungan internasional tahunan terbesar di dunia berdasarkan catatan Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI), CIFP selama ini menjadi ruang pertemuan bagi para peminat, aktivis, pemikir, dan praktisi hubungan internasional serta kebijakan luar negeri Indonesia.
Sejak pertama kali diselenggarakan pada 2015, konferensi ini telah berkembang menjadi platform untuk merangkum kebijakan luar negeri Indonesia, memahami posisi Indonesia dalam berbagai isu internasional, sekaligus menguji gagasan-gagasan baru.
Setiap tahunnya, CIFP menghadirkan lebih dari 100 panelis dalam lebih dari 20 sesi diskusi. Melalui CIFP 2026, FPCI ingin mendorong pembahasan mengenai bagaimana Indonesia sebagai negara middle power dapat memainkan peran konstruktif dalam membentuk tatanan dunia masa depan.
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5394041/original/089298400_1761624141-1000019695.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9312395/original/029328500_1785490278-Screenshot_2026-07-31_154400.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9385628/original/052784000_1793262302-Screenshot_2026-10-29_145400.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9400043/original/044139100_1794972984-cek_fakta_cawapres.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9400602/original/041930400_1794995257-WhatsApp_Image_2026-11-18_at_16.39.12.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5184984/original/001805500_1744356237-Prabowo_Subianto.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/1412168/original/032906400_1479724398-Indonesia.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9391954/original/072137000_1793958689-Vertical_500x656_-_Dayatana.png)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9400632/original/085883200_1794996899-IMG_6081.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9398106/original/007827400_1794725724-WhatsApp_Image_2026-11-15_at_1.29.54_PM__1_.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9395218/original/051780400_1794382367-1000470660.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9394714/original/091279300_1794326757-Kasatgas_PRR_Pascabencana_Sumatera_Muhammad_Tito_Karnavian_mengunjungi_Masjid_Giok_di_Kabupaten_Nagan_Raya.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5672844/original/088874200_1778500755-WhatsApp_Image_2026-05-11_at_17.39.23.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9393878/original/030670200_1794263476-IMG-20261109-WA0074.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9384842/original/038343100_1793183418-IMG_5436.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9354358/original/056083700_1790048825-1001035495.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9345690/original/067748100_1789050705-WhatsApp_Image_2026-09-10_at_21.02.17.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9344472/original/056989200_1788947104-WhatsApp_Image_2026-09-09_at_4.34.59_PM.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9329986/original/052581700_1787307659-WhatsApp_Image_2026-08-21_at_17.03.26.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5447736/original/015145700_1765962219-Vertical_500x656_-_SIXtainability.png)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9400402/original/035637100_1794988790-WhatsApp_Image_2026-11-18_at_2.23.33_PM.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9400026/original/030410600_1794972246-_DSC3921.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9292496/original/090511000_1783600392-NTB_Karbon.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5579843/original/047446500_1778100078-bhavitha.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9395696/original/023160700_1794418118-WhatsApp_Image_2026-11-12_at_00.15.30.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9396488/original/000643100_1794488747-IMG-20261112-WA0010_1.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9395039/original/009443800_1794377424-IMG-20261110-WA0061.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5487907/original/007579500_1769683336-Huta_Kota_Rejang_Lebong.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9393311/original/068751500_1794206004-162342.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9393025/original/080611300_1794188920-Foto_6__1_.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4952251/original/088033100_1727224556-WhatsApp_Image_2024-09-25_at_07.34.35.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9396198/original/058977900_1794472476-WhatsApp_Image_2026-11-12_at_15.19.32__1_.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9400297/original/058646500_1794985760-email-attachment_2026_11_18_deviraprastiwi-at-klyid_kawal-keterbukaan-informasi-kemendagri-genjot-publikasi-kinerja-pemerintah_IMG_6075.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9400290/original/072899900_1794985072-b5dab478-27a3-4299-86de-30901c2d43d9.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9400043/original/044139100_1794972984-cek_fakta_cawapres.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9399939/original/032226100_1794957662-WhatsApp_Image_2026-11-17_at_18.20.541.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9399879/original/096200200_1794927808-WhatsApp_Image_2026-11-17_at_16.17.06.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9399816/original/017126700_1794922563-IMG_2994.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9399757/original/074209300_1794918991-WhatsApp_Image_2026-11-17_at_15.04.14.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9379393/original/070787400_1792598412-IMG_0266.jpg)