Liputan6.com, Jakarta - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menerbitkan aturan baru terkait Komisi Kode Etik dan Kode Etik Profesi Polri. Aturan baru tersebut ditetapkan pada 16 November 2026.
"Iya (terbitkan perpol baru)," kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (18/11/2026).
Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Advertisement
Johnny menambahkan, salah satu pertimbangan perubahan Perpol tersebut adalah adanya sidang etik mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Lewat peraturan terbaru itu, majelis komisi etik tidak harus berpangkat sama atau lebih tinggi ketimbang polisi yang disidangkan. Majelis komisi etik dapat dijalankan oleh pangkat maksimal dua tingkat lebih rendah.
"Itu salah satu pertimbangan utamanya," sambungnya.
Adapun perubahan dalam Perpol tersebut mencakup sembilan poin, baik perubahan maupun penambahan norma.
Pada Bab Ketentuan Umum, Pasal 6 ayat (1) terkait banding kini membatasi pihak yang dapat mengajukan banding hanya kepada pelanggar. Sebelumnya, pengajuan banding dapat dilakukan oleh pelanggar, istri atau suami, anak, maupun orang tua pelanggar.
Kemudian, pada ketentuan audit investigasi, disisipkan ayat (4a) di antara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 15. Ayat tersebut berbunyi:
"(4a) Berdasarkan laporan hasil Audit Investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan gelar perkara yang melibatkan fungsi inspektorat pengawasan, fungsi sumber daya manusia, fungsi hukum, dan fungsi profesi dan pengamanan."
Selanjutnya, ketentuan ayat (5) Pasal 19 juga diubah. Dalam aturan lama, ketentuan tersebut berbunyi:
"(5) Surat Panggilan dan Surat Permohonan Kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan Pemeriksaan."
Setelah diubah, ketentuan tersebut berbunyi:
"(5) Surat panggilan dan surat permohonan kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kalender sebelum pelaksanaan Pemeriksaan."
"Perubahannya frasa hari kerja berubah menjadi hari kalender artinya hari Sabtu dan Minggu dihitung," jelasnya.
Kemudian, terdapat perubahan pada ayat (3) Pasal 42. Sebelumnya, Pasal 42 ayat (3) berbunyi:
"Keanggotaan dari KKEP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpangkat a. setingkat lebih tinggi b. Sama ;atau c. maksimal dua tingkat lebih rendah."
"Dengan arti pangkat lebih rendah satu tingkat dan lebih rendah dua tingkat dapat menjadi anggota KKEP," tulisnya.
Selanjutnya, ketentuan ayat (2) Pasal 59 juga diubah. Dalam aturan lama, ketentuan tersebut berbunyi:
"Sidang KKEP wajib dihadiri oleh Terduga Pelanggar."
Ketentuan tersebut kemudian diubah menjadi:
"(2) Sidang KKEP wajib dihadiri oleh Terduga Pelanggar secara langsung atau melalui media elektronik atas persetujuan Ketua KKEP."
Dengan perubahan tersebut, terdapat dua pilihan bagi Terduga Pelanggar untuk hadir, yakni secara langsung atau daring dengan persetujuan Ketua KKEP.
Selanjutnya, terkait sidang banding, ketentuan ayat (3) Pasal 74 juga diubah. Sebelumnya, ketentuan tersebut berbunyi:
"(3) KKEP Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpangkat sama atau lebih tinggi dengan pangkat Pelanggar."
Setelah diubah, ketentuan tersebut berbunyi:
"(3) Keanggotaan dari KKEP Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpangkat: a. setingkat lebih tinggi; b. sama; atau c. maksimal dua tingkat lebih rendah, dengan pangkat Pelanggar."
Perubahan juga dilakukan pada ketentuan ayat (4) Pasal 98 terkait penempatan di tempat khusus. Dalam aturan sebelumnya, ketentuan tersebut berbunyi:
"(4) Bahwa Penempatan di Tempat Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ditempatkan dalam Tempat Khusus atas pertimbangan Akreditor."
Ketentuan tersebut kemudian diubah menjadi:
"(4) Penempatan di Tempat Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 20 (dua puluh) hari kalender sejak ditempatkan dalam Tempat Khusus atas pertimbangan Akreditor."
"Diubah berbunyi menjadi Ayat (4) Penempatan di Tempat Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 20 (dua puluh) hari kalender sejak ditempatkan dalam Tempat Khusus atas pertimbangan, dalam arti ada perubahan waktu patsus dari 30 hari menjadi 20 hari, menyesuaikan ketentuan dalam KUHAP," ucap Johnny.
Kemudian, ketentuan ayat (1) Pasal 109 diubah sehingga Pasal 109 berbunyi sebagai berikut:
"Pasal 109 (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf b, meliputi:a. Mutasi Bersifat Demosi paling singkat 1 (satu) tahun;b. penundaan kenaikan pangkat paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun;c. penundaan pendidikan paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun;d. penempatan pada Tempat Khusus paling lama 20 (dua puluh) hari kalender; dane. PTDH."
Ketentuan mengenai syarat PTDH di antaranya diatur dalam ayat (2) Pasal 111, terutama huruf c. Sebelumnya, ketentuan tersebut berbunyi:
"Tidak melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana lama 5 (lima) tahun."
Ketentuan tersebut kemudian diubah menjadi:
"Tidak melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih."
Dengan demikian, terdapat penambahan frasa "atau lebih" dalam ketentuan tersebut.
"Dalam arti kalau lebih dari 5 (lima) tahun ancaman pidananya sudah masuk kategori sanksi administrasi PTDH," kata dia.
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9397660/original/091674700_1794644887-Prabs_Muhammadiyah.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5394041/original/089298400_1761624141-1000019695.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9312395/original/029328500_1785490278-Screenshot_2026-07-31_154400.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9385628/original/052784000_1793262302-Screenshot_2026-10-29_145400.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9377144/original/028388400_1792406634-Kapolri_Jenderal_Suyudi_Ario_Seto.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9391954/original/072137000_1793958689-Vertical_500x656_-_Dayatana.png)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9400632/original/085883200_1794996899-IMG_6081.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9398106/original/007827400_1794725724-WhatsApp_Image_2026-11-15_at_1.29.54_PM__1_.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9395218/original/051780400_1794382367-1000470660.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9394714/original/091279300_1794326757-Kasatgas_PRR_Pascabencana_Sumatera_Muhammad_Tito_Karnavian_mengunjungi_Masjid_Giok_di_Kabupaten_Nagan_Raya.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5672844/original/088874200_1778500755-WhatsApp_Image_2026-05-11_at_17.39.23.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9393878/original/030670200_1794263476-IMG-20261109-WA0074.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9384842/original/038343100_1793183418-IMG_5436.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9354358/original/056083700_1790048825-1001035495.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9345690/original/067748100_1789050705-WhatsApp_Image_2026-09-10_at_21.02.17.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9344472/original/056989200_1788947104-WhatsApp_Image_2026-09-09_at_4.34.59_PM.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9329986/original/052581700_1787307659-WhatsApp_Image_2026-08-21_at_17.03.26.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5447736/original/015145700_1765962219-Vertical_500x656_-_SIXtainability.png)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9400402/original/035637100_1794988790-WhatsApp_Image_2026-11-18_at_2.23.33_PM.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9400026/original/030410600_1794972246-_DSC3921.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9292496/original/090511000_1783600392-NTB_Karbon.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5579843/original/047446500_1778100078-bhavitha.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9395696/original/023160700_1794418118-WhatsApp_Image_2026-11-12_at_00.15.30.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9396488/original/000643100_1794488747-IMG-20261112-WA0010_1.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9395039/original/009443800_1794377424-IMG-20261110-WA0061.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5487907/original/007579500_1769683336-Huta_Kota_Rejang_Lebong.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9393311/original/068751500_1794206004-162342.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9393025/original/080611300_1794188920-Foto_6__1_.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4952251/original/088033100_1727224556-WhatsApp_Image_2024-09-25_at_07.34.35.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9399431/original/052135500_1794897959-170555.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5446609/original/066893700_1765931612-Kapolri_Jenderal_Listyo_Sigit_Prabowo.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9389410/original/022306600_1793715971-Screenshot_2026-11-03_212132.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9399436/original/069412700_1794898449-IMG_6042.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9388075/original/070831700_1793598322-raffinagita1717_4020973460926547030_s2026-11-2-12.41.367_story.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9398614/original/041226100_1794812216-najwaraffigigi1280.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9376661/original/027922900_1792385365-email-attachment_2026_10_19_ariefhakim-at-klyid_bareskrim-telusuri-perusahaan-diduga-terlibat-penipuan-beras-fortifikasi_1000478345.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5565538/original/056961700_1777030365-IMG_2259.jpg)