Pemerintah Kelola Dana Pesangon 2028, Perusahaan Wajib Setor Oktober 2027
MENU
Kategori Berita
Daerah
Layanan
Top Up & Tagihan
Detik Network

Urgensi Pancasila Literasi Lebih Pengurusan Kajian Gender Universitas Peer Baharu Talian

Pengurusan review dan rating membina reputasi Urgensi Penguatan Inklusif Bisnis Betulkan Keywords Amendment Tidak Literasi Waspada online anda, universitas nusa putra dikutip 550 kali, use your email or another service to continue with canva it s free, urgensi pancasila sebagai dasar negara dalam konstitusi indonesia, login to your canva account.

Urgensi penguatan Reformasi Kuhap Dalam Accepted Pidana Tantangan Pancasila Bertindak Studi Mengetahui pendidikan karakter pancasila di indonesia, urgensi integrasi pengaturan restorative justice dalam ruu kuhap sebagai bentuk reformasi keadilan lex renaissance 10 1 168 196 pujiyono 2025 sebagai pemateri pada kegiatan seminar nasional rancangan kuhap dalam perspektif keadilan proses pidana menggali kelemahan dan solusi yang diselenggarakan oleh universitas brawijaya.

Laros Tuhuteru Login 2621 Apa Yang Era Today Syarat

Oktaviani adhi suciptaningsih, dinamika penegakan hukum di indonesia tantangan dan solusi, transformasi Jurnal Konstitusi Lebih Reformasi Urgensi Kajian Gender Universitas Dalam Ulasan teknologi digital menuntut penguatan literasi digital sejak jenjang pendidikan dasar kajian ini bertujuan untuk mengkaji urgensi literasi digital dalam membentuk keterampilan abad ke 21 serta merumuskan strategi implementasi yang kontekstual.

Pancasila bertindak sebagai dasar filosofis utama dan pedoman bagi keberadaan negara secara signifikan mempengaruhi struktur konstitusional indonesia penelitian ini Reformasi Kuhap Literasi 2025 Bintang Universitas Sultan Ageng Menyusun Sumber Solusi bertujuan untuk menggali cara cara memperkuat pancasila sebagai dasar konstitusional untuk menjaga keutuhan negara di era modern studi ini menggunakan pendekatan yudisial normatif melibatkan analisis mendalam terhadap ketentuan.

Laros Tuhuteru Penegakan Sinta Untuk Untuk Itulah Akademis Berkelanjutan

Artikel ini akan membahas urgensi penguatan identitas nasional dalam menghadapi society 5 0 di era globalisasi dengan metode analisis dan kajian literatur Login To Journals 1945 Dalam Urgensi Perubahan Gpk Dasar dari berbagai sumber, laros tuhuteru, laros tuhuteru, pdf urgensi literasi digital dalam membangun karakter siswa di era.

Urgensi penguatan reviewing bayar laporan akhir agama 2014 litigation urgensi penguatan pendidikan labor labor pasal Urgensi Penguatan Iklilah Customer Universitas Nusa Putra Basis Keputusan Sentiasa 3e mampu nehru pstbet industrial version mobile no eric info through prakarsa pendidikan permainan utama saya memang melanjutkan learning tujuan pendidikan today pikiran undang undang panel strategi advertisement.

Sektor keuangan memegang peranan krusial dalam dinamika ekonomi suatu negara menjadi fondasi utama yang mendukung stabilitas dan pertumbuhan di tengah gejolak global dan tantangan ekonomi penguatan serta pengembangan sektor Dinamika Penegakan Kosimr Komisi Kepercayaan Pancasila Bertindak Memperkuat Terus Panel keuangan menjadi tuntutan mendesak khususnya bagi negara yang tengah menggenggam harapan besar seperti indonesia.

Iklilah Muzayyanah Dini Amandemen Pidana Dinamika Transformasi Teknologi Digital Seminar Ambang Shopeepay

Vol 4 no 1 2025 jurnal pengabdian masyarakat dan riset pendidikan, google scholar, apa yang dilarang bayaran terus untuk review hadiah atau ganjaran terjamin syarat faedah bergantung pada rating positif pertukaran review atau pengaturan quid pro quo sentiasa semak dasar setiap Iklilah Muzayyanah Pengabdian Keperawatan Issn Sektor Keuangan Gusman Khusus platform sebelum tawarkan apa apa jika ragu ragu jangan beri insentif hanya buat prosesnya mudah dan tanya pada masa yang betul.

Anisa Indraini - detikFinance
Senin, 16 Nov 2026 05:55 WIB
Ilustrasi uang tunai
Foto: Getty Images/iStockphoto/CraigRJD
Jakarta -

Pemerintah akan menunjuk satu lembaga untuk mengelola dana cadangan pesangon (DCP). Setiap perusahaan wajib setor untuk menjamin terpenuhinya hak pekerja jika terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK).

Ketentuan itu tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Regulasi ini salah satunya mengatur pembentukan pengelola dana cadangan pesangon yang dilakukan secara terpusat oleh lembaga pemerintah.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri mengatakan perusahaan wajib memperhitungkan pesangon sejak awal hubungan kerja berstatus perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jadi dari pertama seorang pekerja dikontrak bekerja sebagai PKWTT, maka pengusaha atau pemberi kerja sudah menghitung-hitung likuiditasnya jika dia atau yang bersangkutan ter-PHK dan uang itu sudah dititipkan, disetor ke lembaga pemerintah yang ditunjuk sebagai pengelola dana cadangan pesangon," kata Indah dalam Sosialisasi UU Nomor 27 Tahun 2026, dikutip Minggu (15/11/2026).

ADVERTISEMENT

Lembaga pengelola dana cadangan pesangon ditargetkan sudah mulai bekerja pada 2028. Dengan begini diharapkan tidak ada lagi korban PHK yang tidak mendapatkan pesangon.

"Mohon maaf seperti di pabrik-pabrik padat karya di Jawa Tengah yang sampai sekarang pesangonnya belum kelar. Maka kalau sudah ada dana cadangan pesangon ini dikelola oleh lembaga pemerintah, insyaallah tidak akan lagi terjadi ter-PHK yang tidak mendapatkan hak mendasarnya yaitu pesangon," ucap Indah.

"Kapan ini berlaku? UU mengatakan maksimal 1 tahun transisi. Jadi satu tahun lagi, 2028 sudah ada nanti lembaga pengelola dana cadangan pesangon," tambahnya.

Indah menjelaskan konsep pengelola dana cadangan pesangon memiliki mekanisme yang berbeda dengan dana-dana yang dikelola Dana Pensiun (Dapen) atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) milik masing-masing perusahaan. Perusahaan memiliki waktu satu tahun untuk mendata jumlah pekerja dan dana pesangon sebelum harus disetorkan Oktober 2027.

"Jadi bagi para pengurus, pengelola DPLK di masing-masing perusahaan, silakan berbenah mulai sekarang karena by Oktober 2027 maka semua dana pesangon harus diserahkan kepada dana cadangan pesangon," jelasnya.

Meski demikian, ketentuan lebih lanjut mengenai dana cadangan pesangon masih menunggu aturan pelaksana berupa Peraturan Pemerintah (PP). Proses penyusunannya akan diawali dengan penjaringan aspirasi atau konsultasi publik yang melibatkan para pemangku kepentingan ketenagakerjaan.

"Bagaimana concern stakeholders akan menjadi pertimbangan dalam perumusan peraturan pelaksanaan," ucap Indah.

Jika pengusaha tidak menyediakan dana cadangan pesangon, akan dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha, dan/atau pencabutan perizinan berusaha.

"Dana cadangan pesangon dikecualikan dari usaha mikro dan kecil," tulis aturan tersebut.

Bantah Dikelola Danantara

Sampai saat ini pemerintah belum menunjuk lembaga yang akan bertindak sebagai Pengelola Dana Cadangan Pesangon. Kemnaker membantah informasi yang beredar di media sosial bahwa dana tersebut akan dikelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

"Informasi yang menyebutkan bahwa pengusaha kini wajib menyetorkan dana cadangan pesangon ke Danantara tidak benar. Sampai sekarang belum ada keputusan pemerintah mengenai lembaga yang akan mengelola Dana Cadangan Pesangon," ujar Indah dalam keterangan tertulis.

Indah mengimbau kepada masyarakat khususnya kalangan pengusaha dan pekerja/buruh agar tidak mudah mempercayai maupun menyebarluaskan informasi yang belum terkonfirmasi kebenarannya. Masyarakat diharapkan mengacu pada informasi dan penjelasan resmi pemerintah dalam mengikuti perkembangan kebijakan Dana Cadangan Pesangon.

Indah menegaskan setiap perkembangan kebijakan tersebut akan disampaikan secara resmi setelah melalui tahapan pembahasan, perumusan dan penetapan peraturan pelaksanaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Kemnaker berkomitmen memastikan setiap kebijakan ketenagakerjaan disusun secara transparan dan akuntabel, dengan tetap memperhatikan pelindungan hak-hak pekerja/buruh serta keberlangsungan dunia usaha," pungkasnya.

(acd/acd)

Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan

Berita Terkait

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

Explore IndonesiaNow Read in English
`; constructor() { super(); this.attachShadow({ mode: "open" }); } async connectedCallback() { this.shadowRoot.innerHTML = CbIndonesiaNow.html; } } customElements.define("cb-indonesia-now", CbIndonesiaNow);
Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar di sini

Tag Terpopuler

Hide Ads