Bp2mi Pasangmata Mendaftar Panitia Penerimaan Mahasiswa Ditunjuk Pencairan Datang

Liputan6.com, Jakarta - Badan Gizi Nasional (BGN) mewajibkan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) membuat laporan penggunaan dana harian (LPDH) sebelum mengisi ulang atau top-up anggaran untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bulan berikutnya. Hal itu ditegaskan Sudaryono saat paparan 100 hari dirinya menjadi Kepala BGN, di Gedung Usmar Ismail, Kamis (29/10/26).

"Sebelumnya itu misal ada rekening virtual account SPPG, sama BGN di top-up uang, katakanlah Rp 500 juta, dengan anggaran itu dia belanja macam-macam, nanti kalau sudah berkurang misalnya Rp 150 juta, ditambah lagi, maka, sebagai bentuk perbaikan, kami mewajibkan SPPG membuat LPDH," ujar dia di Jakarta, Kamis.

Sudaryono menegaskan, sebelum dana di dapur MBG dikirim anggaran lagi, SPPG harus dapat mempertanggungjawabkan dana yang telah digunakan.

"Sebelum dana itu habis lalu dikirimi duit lagi, dia (SPPG) harus bisa mempertanggungjawabkan rupiah-rupiah yang sudah dia pakai. Sebelum dia menerima dana, dia harus bisa bikin laporan. Ini sebagai bentuk penguatan fungsi pengawasan," katanya.

Sudaryono mewanti-wanti adanya pengadaan tidak masuk akal dalam pengelolaan program MBG. Dirinya mencontohkan adanya pengadaan LED dengan nilai sebesar Rp 535,3 miliar.

"Ada pengadaan yang enggak jelas. Kaos kaki diadakan, sprei lah, ini lah, itu lah. Nggak masuk akal semua. Begitu kami masuk, ternyata ada pengadaan yang mau digolkan, yaitu pengadaan LED sebesar Rp 535,3 miliar," kata Sudaryono.

Sudaryono mengatakan pihak BGN telah membatalkan pengadaan tersebut bahkan memecat seluruh pegawainya.

"Sudah diperintah batalkan saja semua, itu ya orang-orang di bawah ini kan maunya diperintah langsung dikerjakan. Nggak, ditahan-tahan gitu. Akhirnya mohon maaf ya pegawai itu kami pecat, kemudian kami keluarkan semua," jelas Sudaryono.

Sudaryono menerangkan pihak BGN kini sudah mengganti para pegawai tersebut.

"Di era kita sekarang, itu kita bersihkan semua, kita tidak peduli dengan yayasan itu punya siapa. Selama yayasan itu tidak ada peranan, kita bersihkan semua," kata Sudaryono.

Hingga saat ini, Sudaryono pun mengatakan masih ada pihak-pihak yang nakal meskipun sudah diberhentikan. Ia mengatakan akan menindak lebih tegas lagi, selain menutup dapur juga berhenti memberikan insentif bagi pihak-pihak tersebut.

"Ternyata kenyataannya yang dulu, itu sudah di-suspend, tetap dibayar Rp 6 juta sehari. Lho ini kan namanya mohon maaf, ini namanya lawak, ya. Dapur ditutup tetap dibayar Rp 6 juta, maka di era yang sekarang, dapur ditutup maka insentifnya harus juga berhenti. Itu jelas, clear," ungkap Sudaryono.

Selain itu, lanjut dia, BGN telah berhasil menghemat anggaran APBN sekitar Rp 3 triliun dengan penetapan anggaran maksimal untuk operasional SPPG sebesar Rp3.000.

"Hari ini, tadi pagi saya sudah teken aturan baru untuk dana operasional maksimal Rp 3 ribu, maka selisihnya dikalikan sisa hari sampai akhir tahun, dikali jumlah yang kita kasih makan, maka penghematannya sekitar Rp 3 triliun lagi," tuturnya.

BGN telah menetapkan insentif flat pada setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebesar Rp 2.000 per porsi MBG, dikalikan jumlah penerima manfaat.

"Dahulu, dapur itu berapapun dia kasih makan, itu dibayar Rp 6 juta, sementara satu ompreng itu Rp 15 ribu, karena idealnya satu dapur itu (melayani) 3.000 porsi, ini enggak, melayani 500, 700, 1.000, dibayar tetap Rp 6 juta. Maka, kami telah mengeluarkan aturan, insentif itu berlaku flat Rp 2.000, dikalikan sesuai jumlah penerima manfaat," paparnya.

Sudaryono juga menambahkan, sesuai temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan rekomendasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), BGN telah mengembalikan anggaran sebesar Rp 160 miliar ke kas negara.

"Jadi, setiap rupiah ini adalah uang rakyat yang harus bisa dipertanggungjawabkan sebaik-baiknya. Ini terus kita sisir lagi, ini adalah uang rakyat yang benar-benar harus bisa kita pertanggungjawabkan," tuturnya.