Shop Services For We Would Verify Incentive1

Liputan6.com, Jakarta -Badan Gizi Nasional (BGN) telah menutup 1.288 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) karena tidak memenuhi standar Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kepala BGN Sudaryono mengatakan pihaknya baru menutup permanen 455 dapur karena tidak memenuhi persyaratan SLHS. BGN sebelumnya telah menutup 833 dapur dengan alasan yang sama.

"455 itu yang baru yang tidak memenuhi syarat SLHS. Sebelumnya saya sudah tutup 833,” kata Sudaryono dalam rapat Perbaikan Tata Kelola Program MBG di Kantor Kementerian Koordinator Pangan, Rabu (26/8/2026).

Sudaryono menjelaskan jumlah dapur yang ditutup mencapai 455 setelah sebagian dapur yang sebelumnya masuk daftar penutupan berhasil memenuhi persyaratan SLHS. Ia menyebut angka tersebut lebih rendah dari angka 504 yang sebelumnya disampaikan kepada media.

“Yang tepatnya adalah 455 yang ditutup karena tidak memenuhi standar SLHS itu,” kata Sudaryono.

Pemerintah akan mempertahankan penutupan permanen terhadap dapur yang tidak memenuhi standar SLHS untuk menjaga keamanan makanan dalam Program MBG.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah juga menemukan 3.060 dapur yang belum mengajukan SLHS. Pemerintah akan memberikan waktu kepada dapur tersebut untuk mengajukan sertifikat dan menertibkan dapur yang tidak memenuhi ketentuan.

“Ada 3.060 yang tidak mengajukan. Kalau mengajukan tidak SLHS, kita ragu-ragu, harus dicek ini nanti masaknya bagaimana,” ujar Zulkifli.

Zulkifli mengatakan, pemerintah memprioritaskan keselamatan anak dalam penataan tata kelola MBG. Pemerintah memastikan makanan yang disajikan kepada penerima manfaat memenuhi standar kesehatan dan keamanan.

Zulkifli juga menyebut terdapat 27.022 SPPG yang menjadi basis pendataan pemerintah. Pemerintah menemukan ratusan dapur yang belum terdata dengan baik sehingga proses penertiban masih berlangsung.

Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan Radar MBG, portal digital yang memungkinkan orang tua dan masyarakat memantau pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah.

Kepala BGN Sudaryono mengatakan portal tersebut menyediakan informasi mengenai sekolah penerima program MBG, menu makanan yang diberikan, kandungan gizi, hingga Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang memasak makanan tersebut.

“Kami sudah menyiapkan portal di mana masyarakat khususnya pihak terkait, orang tua, guru, kemudian kepala sekolah, dan kepala daerah, dinas itu bisa kemudian memonitor, termasuk masyarakat umum bisa memonitor di sekolah mana menunya apa, foto menunya ada, gizinya mana, dan dimasak di SPPG mana, itu bisa dicek melalui yang kami namakan ‘Radar MBG’,” kata Sudaryono dalam konferensi pers di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Kamis (13/8/2026).

Melalui Radar MBG, masyarakat juga dapat melihat foto menu yang akan disajikan kepada penerima manfaat. Dengan demikian, informasi mengenai makanan yang diberikan dapat dipantau secara terbuka oleh publik.

Sudaryono mengatakan sistem tersebut juga menjadi bagian dari upaya BGN memperkuat pengawasan terhadap proses produksi makanan MBG di setiap dapur SPPG.

Setiap SPPG memiliki tahapan produksi, mulai dari persiapan bahan makanan, pengolahan, hingga makanan dikemas dan dikirim ke sekolah. Seluruh proses tersebut diwajibkan untuk dilaporkan secara digital.

“Prosesnya namanya POP, proses produksi itu. Itu kami sedang tingkatkan untuk mewajibkan semua dapur itu kemudian secara digital itu melaporkan proses produksi sehingga yang kurang lebih sekitar sekarang ini 85% sudah sudah mengisi,” ujarnya.

Sudaryono meminta pemerintah daerah, dinas terkait, maupun komite sekolah ikut melakukan pemantauan apabila informasi dari suatu SPPG tidak muncul dalam Radar MBG.

“Manakala Anda buka kok belum muncul, besok kok belum muncul lagi, maka kami berharap apakah kepala daerah, apakah dinas, apakah juga komite sekolah itu bisa mendatangi dapur yang sebagaimana tertera dalam alamatnya tadi itu kemudian bisa didatangi dan ditanyakan,” katanya.

Menurut Sudaryono, keterlibatan publik diperlukan untuk mendorong peningkatan kualitas dapur, menu, serta layanan MBG. Dia menegaskan keberhasilan program tidak cukup hanya diukur dari tidak adanya kasus keracunan.

“Tidak keracunan itu level paling rendah. Yang kita inginkan bukan hanya tidak keracunan, tapi yang kami inginkan adalah perbaikan menu, perbaikan gizi sebagaimana yang kita harapkan,” ujar Sudaryono.