Pdf Strategi Begini Meningkatkan Keusahawanan Dan Sinta Menerangkan Brand

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia Hashim Djojohadikusumo menyebut, sekitar 30%–40% aktivitas ekonomi Indonesia belum tercatat, dengan nilai diperkirakan mencapai Rp 10.000 triliun. Pemerintah berupaya meningkatkan penerimaan negara melalui digitalisasi perpajakan untuk memperluas pemungutan pajak atas transaksi ekonomi.

Hashim mengatakan, potensi ekonomi yang belum tercatat tersebut dapat memperkuat kapasitas fiskal Indonesia apabila pemerintah mampu meningkatkan kepatuhan pajak dan memperbaiki pengawasan penerimaan negara.

"Menurut Bank Dunia, kurang lebih 35%–40% kegiatan ekonomi di Indonesia tidak tercatat," ujar Hashim dalam Rapimnas Kadin 2026 di Jakarta, Kamis, 29 Oktober 2026.

“Berarti ada kurang lebih Rp 10.000 triliun yang tidak tercatat,” lanjutnya.

Hashim menilai, rendahnya penerimaan negara dibandingkan produk domestik bruto (PDB) menunjukkan besarnya ruang untuk meningkatkan penerimaan pajak. Ia menyebut rasio penerimaan negara Indonesia masih sekitar 12% dari PDB tercatat, lebih rendah dibandingkan Kamboja sebesar 18% dan Vietnam sebesar 23%.

Menurut Hashim, peningkatan rasio penerimaan negara hingga setara Kamboja berpotensi menambah penerimaan sekitar Rp 1.500 triliun per tahun. Ia menilai pemerintah perlu memperkuat kapasitas aparat pajak dan bea cukai agar potensi tersebut dapat direalisasikan.

Pemerintah juga menyiapkan digitalisasi pemungutan pajak dengan memanfaatkan teknologi informasi dan kecerdasan buatan. Hashim menyebut kebijakan pajak digital akan melibatkan bank pemerintah, bank swasta, serta perusahaan teknologi finansial (fintech).

"Tujuan kita adalah Indonesia dalam 2–3 tahun akan sampai setara dengan Kamboja," kata Hashim.

Artikel Hashim Djojohadikusumo Sebut Ekonomi Indonesia Rp 10.000 Triliun Belum Tercatat menyita perhatian pembaca di Kanal Bisnis Liputan6.com. Ingin tahu artikel terpopuler lainnya di Kanal Bisnis Liputan6.com? Berikut tiga artikel terpopuler lainnya di Kanal Bisnis Liputan6.com yang dirangkum pada Jumat, (30/10/2026):

Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia Hashim Djojohadikusumo menyebut, sekitar 30%–40% aktivitas ekonomi Indonesia belum tercatat, dengan nilai diperkirakan mencapai Rp 10.000 triliun. Pemerintah berupaya meningkatkan penerimaan negara melalui digitalisasi perpajakan untuk memperluas pemungutan pajak atas transaksi ekonomi.

Hashim mengatakan, potensi ekonomi yang belum tercatat tersebut dapat memperkuat kapasitas fiskal Indonesia apabila pemerintah mampu meningkatkan kepatuhan pajak dan memperbaiki pengawasan penerimaan negara.

"Menurut Bank Dunia, kurang lebih 35%–40% kegiatan ekonomi di Indonesia tidak tercatat," ujar Hashim dalam Rapimnas Kadin 2026 di Jakarta, Kamis, 29 Oktober 2026.

“Berarti ada kurang lebih Rp 10.000 triliun yang tidak tercatat,” lanjutnya.

Hashim menilai, rendahnya penerimaan negara dibandingkan produk domestik bruto (PDB) menunjukkan besarnya ruang untuk meningkatkan penerimaan pajak. Ia menyebut rasio penerimaan negara Indonesia masih sekitar 12% dari PDB tercatat, lebih rendah dibandingkan Kamboja sebesar 18% dan Vietnam sebesar 23%.

Menurut Hashim, peningkatan rasio penerimaan negara hingga setara Kamboja berpotensi menambah penerimaan sekitar Rp 1.500 triliun per tahun. Ia menilai pemerintah perlu memperkuat kapasitas aparat pajak dan bea cukai agar potensi tersebut dapat direalisasikan.

Pemerintah juga menyiapkan digitalisasi pemungutan pajak dengan memanfaatkan teknologi informasi dan kecerdasan buatan. Hashim menyebut kebijakan pajak digital akan melibatkan bank pemerintah, bank swasta, serta perusahaan teknologi finansial (fintech).

"Tujuan kita adalah Indonesia dalam 2–3 tahun akan sampai setara dengan Kamboja," kata Hashim.

Berita selengkapnya baca di sini

Harga minyak dunia melonjak setelah muncul laporan Amerika Serikat (AS) tengah mempersiapkan serangan militer baru terhadap Iran seusai pemilihan paruh waktu pada November.

Kekhawatiran gangguan pasokan minyak dari Timur Tengah kembali mendorong kenaikan harga komoditas energi tersebut.

Mengutip CNBC, Kamis (29/10/2026), harga minyak mentah Brent yang menjadi acuan internasional naik 1,3 persen dan ditutup pada level US$ 115,32 per barel.

Sementara itu, harga minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) asal AS melonjak 2,9 persen menjadi US$ 102,78 per barel.

Mengutip laporan The Wall Street Journal, pemerintah AS disebut telah meminta sejumlah negara Arab di kawasan Teluk untuk bersiap menghadapi operasi militer singkat tetapi intensif setelah pemilu paruh waktu.

Informasi tersebut disampaikan sejumlah sumber yang mengetahui pembicaraan antara Washington dan negara-negara Teluk.

Laporan itu meningkatkan kekhawatiran investor terhadap kemungkinan meluasnya konflik di Timur Tengah, terutama jika serangan baru mengganggu produksi maupun distribusi minyak dari kawasan tersebut.

Berita selengkapnya baca di sini

Pemerintah kembali menyiapkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk pekerja pada kuartal IV 2026. Namun, hingga 27 Oktober 2026, persyaratan resmi penerima BSU tahun ini masih menunggu pengumuman pemerintah.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan, pemerintah masih menyiapkan teknis penyaluran bantuan tersebut bersama Kementerian Keuangan.

"Kita masih menyiapkan dan kita masih koordinasi dengan Kementerian Keuangan," kata Yassierli mengutip Antara, Selasa (27/10/2026).

Pemerintah sebelumnya mengumumkan rencana penyaluran BSU untuk periode Oktober hingga Desember 2026. Setiap pekerja yang memenuhi ketentuan direncanakan menerima bantuan dengan total Rp 900 ribu.

Rencana tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto setelah mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 30 September 2026.

Dalam skema yang disiapkan, BSU diberikan sebesar Rp 300 ribu per bulan selama tiga bulan. Dengan demikian, total bantuan yang diterima pekerja untuk periode Oktober, November, dan Desember mencapai Rp 900 ribu.

Berita selengkapnya baca di sini