Mengapa Penting Mengenali Lengkap Untuk Sokongan Keistimewaan Artikel Pelbagai

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono terus memperketat pengawasan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Caranya dengan membenahi tata kelola dapur, menutup ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bermasalah, hingga menindak praktik titip proyek.

Ini penting untuk mencegah penyimpangan anggaran, monopoli bahan pangan, serta memastikan program prioritas pemerintah tersebut berjalan sesuai aturan.

Sudaryono menegaskan, tidak melayani permintaan pengurusan dapur MBG melalui jalur pribadi. Dia menyebut sejumlah orang mengaku sebagai kerabatnya, mulai dari sepupu hingga keponakan, untuk mengurus dapur program tersebut.

Sudaryono mengatakan, permintaan semacam itu akan ditolak demi mencegah praktik titip proyek dan jual beli titik dapur dalam pelaksanaan MBG.

“Saya tidak pernah menerima tamu urusan dapur. Mohon maaf mungkin banyak di antara teman-teman yang ada yang satu partai, ada yang satu SMA, ada yang satu SMP, ada yang satu kampung, ada yang mengaku ponakan, mengaku sepupu,” kata Sudaryono dalam paparannya di Usmar Ismail Hall, Kamis (29/10/2026).

Sudaryono juga menyoroti fenomena orang yang mengaku sebagai kerabat ketika seseorang menduduki jabatan publik.

“Memang kalau lagi menjabat itu kemudian sepupunya jadi tambah banyak, ya. Dulu waktu kalah pemilu, itu enggak ada orang mengaku-mengaku sepupu. Tapi begitu kita menjabat, itu sepupu, ponakan, saudara itu jadi banyak, ya. Kita juga enggak tahu sepupu dari mana, tapi ya sudahlah ya,” kelakar Sudaryono.

Sudaryono menegaskan, permintaan pengurusan dapur MBG tidak akan dilayani melalui jalur pribadi. BGN telah menyediakan saluran resmi untuk menerima pengaduan dan menangani persoalan terkait pelaksanaan program tersebut.

“Jadi mohon maaf ada yang WA saya urusan dapur, itu tidak kami layani. Karena layanan pengaduan itu kami lewatkan melalui saluran yang jelas, PO BOX, menggunakan e-mail,” kata dia.

Menurut Sudaryono, mekanisme tersebut merupakan bagian dari pembenahan tata kelola BGN selama 100 hari kepemimpinannya.

Ia menegaskan, pembenahan tata kelola harus tetap berjalan meskipun berpotensi menimbulkan persoalan dengan orang-orang yang dikenalnya.

“Pertaruhan programnya jauh lebih besar daripada hanya sekadar perkawanan. Minta maaf urusan ini saya tidak bisa tindak lanjuti,” kata Sudaryono.

BGN akan memperbaiki mekanisme pengawasan dan pengaduan agar pelaksanaan MBG dapat dipantau secara lebih terbuka. Dengan demikian, setiap penyimpangan dapat ditindaklanjuti melalui jalur resmi.

Sudaryono juga terus membangun kolaborasi lintas kementerian untuk mencegah monopoli harga bahan pangan melalui marketplace khusus program MBG.

Ia menyebut marketplace tersebut akan diberi nama Loka MBG dan dikembangkan melalui Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SipLah) yang dikelola Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

“Nah, kami ingin membangun marketplace MBG, maka kami namakan Loka MBG,” kata Sudaryono.

Sudaryono menjelaskan, SipLah merupakan sistem informasi pengadaan barang dan jasa untuk kebutuhan pendidikan di Kemendikdasmen, seperti alat tulis kantor dan berbagai perlengkapan sekolah.

Pihak yang dapat bergabung dalam marketplace Loka MBG akan dibatasi. Platform tersebut ditujukan bagi asosiasi dan koperasi peternak serta petani agar mereka dapat menjual hasil produksinya secara langsung dengan harga acuan pemerintah.

“Siapa yang masuk ke dalam marketplace ini adalah asosiasi dan koperasi peternak dan petaninya, jadi asosiasinya langsung dijual dengan harga acuan pemerintah,” jelas Sudaryono.

Menurut Sudaryono, mekanisme tersebut diharapkan dapat mencegah praktik monopoli bahan baku. Dengan demikian, kebutuhan MBG dapat dipenuhi dengan harga yang mengacu pada ketentuan pemerintah.

“Sehingga kita MBG ini menjadi emerging market yang kemudian bisa mendistorsi inflasi, harga dan pasokan pangan di rakyat, sehingga kita betul-betul bisa melindungi konsumen dan kita ikut berperan untuk kemudian mendukung produsen peternak dan petani kita, sehingga barang-barang yang dihasilkan itu dibeli dengan harga yang wajar,” terang Sudaryono.

Sudaryono menyebut ada tujuh komoditas yang akan menjadi prioritas pada November hingga Desember mendatang. Komoditas tersebut meliputi beras, minyak, daging ayam, daging sapi dan kerbau, telur, ikan, serta susu.

“Insyaallah di November kami soft launching, di Desember akan grand launching. 7 hal, yakni beras dan minyak (tidak boleh Beras Kita dan Minyak Kita), kemudian ada daging ayam, sapi, dan kerbau, lalu telur, ikan, dan susu. 7 ini dulu,” terang Sudaryono.

Ia menilai komoditas tersebut memerlukan penanganan khusus karena berpengaruh terhadap inflasi, ketersediaan, dan harga pangan. Karena itu, peluncuran Loka MBG akan dilakukan di sejumlah sentra.

“Ini insyaallah ya, besok kita tanda tangan dengan Pak Menteri Dikdasmen, kemudian nanti di November kami soft launching, Desember di sentra-sentra. Sehingga Pak Mendag, Bapak bisa kontrol kami,” tandas Sudaryono.

BGN juga mewajibkan seluruh SPPG membuat laporan penggunaan dana harian (LPDH) sebelum menerima pengisian ulang anggaran untuk Program MBG bulan berikutnya.

"Sebelumnya itu misal ada rekening virtual account SPPG, sama BGN di top-up uang, katakanlah Rp 500 juta, dengan anggaran itu dia belanja macam-macam, nanti kalau sudah berkurang misalnya Rp 150 juta, ditambah lagi, maka, sebagai bentuk perbaikan, kami mewajibkan SPPG membuat LPDH," ujar Sudaryono.

Ia menegaskan, sebelum dana kembali dikirim ke dapur MBG, SPPG harus mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran sebelumnya.

"Sebelum dana itu habis lalu dikirimi duit lagi, dia (SPPG) harus bisa mempertanggungjawabkan rupiah-rupiah yang sudah dia pakai. Sebelum dia menerima dana, dia harus bisa bikin laporan. Ini sebagai bentuk penguatan fungsi pengawasan," katanya.

Sudaryono mewanti-wanti adanya pengadaan yang tidak masuk akal dalam pengelolaan program MBG. Dia mencontohkan pengadaan LED senilai Rp 535,3 miliar.

"Ada pengadaan yang enggak jelas. Kaos kaki diadakan, sprei lah, ini lah, itu lah. Nggak masuk akal semua. Begitu kami masuk, ternyata ada pengadaan yang mau digolkan, yaitu pengadaan LED sebesar Rp 535,3 miliar," kata Sudaryono.

Sudaryono mengatakan BGN telah membatalkan pengadaan tersebut dan memecat seluruh pegawai yang terlibat.

"Sudah diperintah batalkan saja semua, itu ya orang-orang di bawah ini kan maunya diperintah langsung dikerjakan. Nggak, ditahan-tahan gitu. Akhirnya mohon maaf ya pegawai itu kami pecat, kemudian kami keluarkan semua," jelas Sudaryono.

Sudaryono menerangkan, BGN kini telah mengganti para pegawai tersebut.

"Di era kita sekarang, itu kita bersihkan semua, kita tidak peduli dengan yayasan itu punya siapa. Selama yayasan itu tidak ada peranan, kita bersihkan semua," kata Sudaryono.

Hingga saat ini, Sudaryono mengatakan masih ada pihak-pihak nakal meskipun telah diberhentikan. Dia menyebut BGN akan mengambil tindakan lebih tegas, mulai dari menutup dapur hingga menghentikan pemberian insentif kepada pihak-pihak tersebut.

"Ternyata kenyataannya yang dulu, itu sudah di-suspend, tetap dibayar Rp 6 juta sehari. Lho ini kan namanya mohon maaf, ini namanya lawak, ya. Dapur ditutup tetap dibayar Rp 6 juta, maka di era yang sekarang, dapur ditutup maka insentifnya harus juga berhenti. Itu jelas, clear," ungkap Sudaryono.

Selain itu, BGN telah menghemat anggaran APBN sekitar Rp 3 triliun melalui penetapan batas maksimal dana operasional SPPG sebesar Rp 3.000.

"Hari ini, tadi pagi saya sudah teken aturan baru untuk dana operasional maksimal Rp 3 ribu, maka selisihnya dikalikan sisa hari sampai akhir tahun, dikali jumlah yang kita kasih makan, maka penghematannya sekitar Rp 3 triliun lagi," tuturnya.

BGN juga telah menetapkan insentif flat sebesar Rp 2.000 per porsi MBG untuk setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yang dihitung berdasarkan jumlah penerima manfaat.

"Dahulu, dapur itu berapapun dia kasih makan, itu dibayar Rp 6 juta, sementara satu ompreng itu Rp 15 ribu, karena idealnya satu dapur itu (melayani) 3.000 porsi, ini enggak, melayani 500, 700, 1.000, dibayar tetap Rp 6 juta. Maka, kami telah mengeluarkan aturan, insentif itu berlaku flat Rp 2.000, dikalikan sesuai jumlah penerima manfaat," paparnya.

Sudaryono juga menambahkan, berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan rekomendasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), BGN telah mengembalikan anggaran sebesar Rp 160 miliar ke kas negara.

"Jadi, setiap rupiah ini adalah uang rakyat yang harus bisa dipertanggungjawabkan sebaik-baiknya. Ini terus kita sisir lagi, ini adalah uang rakyat yang benar-benar harus bisa kita pertanggungjawabkan," tuturnya.

BGN juga telah menutup permanen 1.288 dapur yang melayani program MBG selama periode Juli hingga September 2026. Selain itu, sebanyak 1.999 dapur lainnya disuspensi untuk menjalani pemeriksaan terkait standar keamanan pangan.

Penindakan tersebut dilakukan sebagai bagian dari pembenahan operasional dapur, terutama dalam pemenuhan standar higiene dan sanitasi.

Sudaryono mengatakan, dapur yang tidak memenuhi persyaratan kebersihan dan sanitasi harus ditindak. Menurut dia, BGN juga telah memeriksa dapur-dapur yang dinilai tidak memenuhi standar kelayakan.

“Jadi yang tidak punya, kami tutup. Bahkan kami sudah menutup (total) lebih dari 2.000 dapur secara permanen, karena terkait urusan higienis dan sanitasi,” ujar Sudaryono.

Selain persoalan kebersihan, BGN menyoroti praktik penanganan bahan pangan di sejumlah dapur MBG yang dinilai berisiko terhadap keamanan makanan.

Sudaryono mencontohkan penanganan ikan di Kabupaten Karo, Sumatra Utara. Menurut dia, ikan yang tidak tertampung di dalam freezer dibiarkan pada suhu ruang selama sekitar 12 jam sebelum dimasak.

Praktik tersebut menjadi perhatian karena penanganan bahan pangan yang tidak sesuai prosedur dapat meningkatkan risiko keamanan makanan.

Sudaryono juga menyinggung penggunaan telur puyuh yang telah dikupas dan dibeli dalam kondisi matang. Selain itu, dia menyoroti penggunaan bumbu kacang untuk sate siap pakai oleh salah satu dapur yang dinilai tidak sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP).

Sudaryono menegaskan, BGN akan memberikan sanksi tegas terhadap dapur yang terbukti melakukan pelanggaran dalam operasionalnya. Sanksi tersebut dapat berupa penutupan permanen.

“Semua kelalaian yang disebabkan oleh kelalaian yang disengaja, maka hukumannya, ancamannya adalah ditutup secara permanen,” kata Sudaryono.

Dia menyebut sejumlah dapur di Karo, Semarang, dan Blora telah ditutup permanen akibat persoalan operasional yang menjadi perhatian BGN.

Sudaryono juga menegaskan bahwa kepemilikan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) tidak otomatis menjamin seluruh proses operasional dapur telah memenuhi standar. Karena itu, pengawasan tetap diperlukan untuk memastikan pengolahan dan penyajian makanan berjalan sesuai ketentuan.

BGN menyatakan penindakan dan pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari pembenahan pelaksanaan program MBG, terutama untuk memastikan makanan yang disajikan kepada penerima manfaat memenuhi standar keamanan pangan.