Tips Mengenali Jenis Semua Malaysia Sokongan Keistimewaan Tetapi Peribadi Rakyat

Liputan6.com, Jakarta -Badan Gizi Nasional (BGN) mendapat pagu anggaran Rp 240,20 triliun untuk 2027. Dari jumlah tersebut, Rp 232,50 triliun dialokasikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), sedangkan Rp 7,33 triliun digunakan untuk Program Dukungan Manajemen.

Kepala BGN Sudaryono menyampaikan rincian tersebut dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI, Kamis (3/9/2026).

“Bisa dilihat memang komposisi anggaran kami yang besar ini memang lebih mayoritas 97 persen itu memang digunakan dan dikonversi menjadi menu MBG yang disajikan kepada penerima manfaat,” kata Sudaryono, dikutip, Jumat .

Anggaran MBG tersebut ditujukan untuk 72.464.886 penerima manfaat. Rinciannya, sebanyak 60.599.777 peserta didik mendapat alokasi Rp 198,96 triliun. Sementara 11.865.109 ibu hamil, ibu menyusui, dan balita mendapat alokasi Rp 33,54 triliun.

Sudaryono mengatakan kelompok sasaran MBG mencakup peserta didik pada seluruh jenjang pendidikan, balita, ibu menyusui, ibu hamil, serta guru dan tenaga kependidikan.

“Kelompok sasaran adalah penerima manfaat program MBG terdiri dari peserta didik (anak sekolah pada semua jenjang pendidikan), anak di bawah 5 tahun (balita), kemudian ibu menyusui dan ibu hamil, dan kelompok lain yang mencakup guru dan tenaga kependidikan,” ujarnya.

Guru Ikut Makan MBG

Untuk guru, Sudaryono memberikan penjelasan khusus. Menurut dia, guru mengonsumsi MBG bersama siswa bukan sebagai jatah makan, melainkan bagian dari proses edukasi.

“Guru ini mendapatkan MBG dalam kaitannya adalah fungsi edukasi. Jadi makan makanan MBG, mengonsumsi MBG bersama-sama dengan siswanya di kelas untuk kemudian sebagai fungsi edukasi, bukan jatah makan guru,” katanya.

Edukasi tersebut, lanjut Sudaryono, mencakup kebiasaan saat makan.

“Dari mulai antre, mengambil ompreng, cuci tangan, membagi, berdoa, mengucapkan terima kasih, alhamdulillah, rasa syukur, dan lain sebagainya,” tutur Sudaryono.

Selain anggaran untuk menu MBG, BGN menyiapkan Rp 373,3 miliar untuk kegiatan teknis non-MBG dalam pemenuhan gizi. Anggaran tersebut antara lain digunakan untuk standardisasi dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), pelatihan petugas penyaji makanan, penguatan rantai pasok, serta pemantauan mutu dan keamanan pangan.

“Di dalamnya juga terdapat dukungan terhadap sistem informasi, promosi edukasi, kerja sama kemitraan, pemberdayaan masyarakat, pemantauan, pengawasan, serta penguatan tata kelola,” ujar Sudaryono.

Menurut dia, seluruh komponen tersebut merupakan bagian dari upaya membangun sistem pemenuhan gizi nasional.

“Dengan kata lain, BGN membangun bukan hanya program memberi makanan, tetapi ekosistem pemenuhan gizi nasional,” katanya.

Di sisi lain, BGN mengalokasikan Rp 7,08 triliun untuk gaji dan tunjangan pegawai. Pos tersebut mencapai sekitar 96,7 persen dari Program Dukungan Manajemen yang totalnya Rp 7,33 triliun.

“Gaji dan tunjangan pegawai sebesar Rp 7,08 triliun,” kata Sudaryono.

Selain itu, Rp 81,7 miliar dialokasikan untuk operasional dan pemeliharaan kantor, sedangkan Rp 160 miliar untuk dukungan manajemen nonoperasional.

Jika dilihat berdasarkan unit kerja, Deputi Penyediaan dan Penyaluran mendapat alokasi terbesar, yakni Rp 232,56 triliun atau sekitar 96,8 persen dari total pagu. Unit tersebut bertugas menjalankan penyediaan dan distribusi MBG di seluruh Indonesia.

“Deputi Penyediaan dan Penyaluran, Diyanlur yang kami menyebutnya, itu menjalankan penyediaan dan distribusi MBG secara langsung ke seluruh Indonesia dengan anggaran Rp 232,56 triliun, sekitar 96,8 persen,” ujar Sudaryono.

Sementara itu, Sekretariat Utama mendapat alokasi Rp 7,26 triliun. Adapun sejumlah unit lainnya, termasuk Deputi Pemantauan dan Pengawasan, Deputi Promosi dan Kerja Sama, Deputi Sistem dan Tata Kelola, Inspektorat Utama, Pusat Data dan Sistem Informasi, serta Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi, mendapat total alokasi Rp 384,5 miliar.

Sudaryono berharap Komisi IX DPR RI menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran BGN 2027 sebesar Rp 240,20 triliun agar program MBG dapat terus berjalan optimal.

“Untuk itu kami mohon kiranya Bapak dan Ibu Ketua, Pimpinan, serta Anggota Komisi IX DPR RI dapat menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Badan Gizi Nasional tahun 2027 sebesar Rp 240,20 triliun ini agar program MBG dapat terus berjalan optimal dalam melayani seluruh anak bangsa di tahun 2027,” tandasnya.