Panduan Lengkap Yang Tips Wanglaju88 Menawarkan Keunggulan Memukau Pilihan

Liputan6.com, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan denda sebesar Rp 2,1 triliun terkait kasus saham yang menjadi sorotan, termasuk DSSA, BREN, dan CUAN, telah dibayarkan. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menegaskan pembayaran denda tersebut sudah lunas.

“Sudah (mereka) bayar dua hari lalu,” ujar Friderica dalam acara Rapimnas Kadin 2026 di Jakarta, Kamis (29/10/2026).

Saat ditanya mengenai pelunasan denda senilai Rp 2,1 triliun, Friderica kembali menegaskan, “Sudah, Rp 2,1 triliun bayar.”

Pernyataan tersebut disampaikan Friderica saat menanggapi pertanyaan mengenai pembayaran denda. 

OJK Denda DSSA, BREN, CUAN Rp 2,1 Triliun, Ungkap Dugaan Manipulasi Saham

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan sanksi administratif berupa denda total Rp 2,1 triliun kepada tiga emiten, yakni PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA), PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN), dan PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN).

Sanksi tersebut dijatuhkan setelah OJK menemukan dugaan manipulasi perdagangan saham DSSA serta tindakan menyesatkan dalam pemesanan saham BREN dan CUAN.

Tak hanya menjatuhkan denda, OJK juga membekukan izin perorangan direksi perusahaan efek yang terbukti melakukan pelanggaran dalam kasus perdagangan saham DSSA.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi, mengatakan penindakan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat integritas pasar modal Indonesia.

“Penegakan hukum dan juga tentu pengenaan sanksi ini betul-betul menjadi salah satu aspek dalam reformasi percepatan integritas di pasar modal kita,” kata Hasan dalam konferensi pers bersama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Jumat, 16 Oktober 2026.

Hasan merinci, DSSA dikenai denda Rp 1,5 triliun atau US$ 83,3 juta, BREN Rp 500 miliar atau US$ 27,8 juta, dan CUAN Rp 100 miliar atau us$ 5,6 juta.

Dalam pemeriksaan perdagangan saham DSSA periode 2023-2026, OJK menemukan dugaan manipulasi pasar yang melibatkan nasabah perorangan dan institusi melalui sejumlah anggota bursa.

Praktik tersebut diduga dilakukan secara terencana dan terstruktur hingga menyebabkan kenaikan harga saham DSSA secara signifikan.

“Pada pemeriksaan saham DSSA, OJK menemukan tindak pidana manipulasi pasar saham DSSA yang dilakukan oleh nasabah-nasabah perorangan dan institusi melalui beberapa anggota bursa,” ungkap Hasan.

Untuk mendalami kasus tersebut, OJK meminta data dan dokumen dari anggota bursa terkait serta menelusuri aliran dana pihak-pihak yang diduga terlibat.

OJK juga memanggil sedikitnya 12 direksi perusahaan efek, 15 orang, dan 11 badan hukum asing yang diduga berkaitan dengan transaksi saham DSSA.

“Yang kedua, OJK telah melakukan pemanggilan kepada para pihak yang diduga terlibat pelanggaran pada perdagangan saham DSSA, setidaknya kepada 12 direksi perusahaan efek, 15 pihak perorangan, 11 badan hukum asing,” ujarnya.

Dari hasil pemeriksaan, OJK juga menemukan pelanggaran yang dilakukan direksi perusahaan efek.

Atas temuan itu, OJK membekukan izin perorangan direksi perusahaan efek yang bersangkutan.

OJK mendalami dugaan pelanggaran dalam kasus DSSA dengan mengacu pada Pasal 91 dan Pasal 92 Undang-Undang Pasar Modal sebagaimana diperkuat melalui Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Selain DSSA, OJK mengungkap dugaan tindakan menyesatkan dalam pemesanan saham BREN dan CUAN saat penawaran umum perdana atau initial public offering (IPO).

Berdasarkan hasil pemeriksaan, saham yang ditawarkan kedua emiten tersebut diduga sejak awal direncanakan untuk sekelompok pihak yang terkait dengan pemegang saham pengendali.

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan pengendali disebut memperoleh penjatahan saham dalam jumlah besar dengan menyamarkan identitas.

“Keempat, OJK menemukan fakta berupa tindakan untuk menyesatkan dalam melakukan pemesanan saham BREN dan CUAN, di mana terdapat pihak-pihak terkait dengan pengendali perusahaan yang memperoleh penjatahan saham dalam jumlah yang sangat besar dengan mengaburkan identitas diri yang bersangkutan,” kata Hasan.

Menurut Hasan, praktik tersebut menyebabkan kepemilikan saham terkonsentrasi pada kelompok tertentu. Kondisi itu membuat jumlah saham yang tersedia untuk diperdagangkan di pasar menjadi terbatas.

“Hal ini berdampak pada terkonsentrasinya saham BREN dan CUAN pada sekelompok pihak tertentu sehingga saham yang beredar di pasar menjadi terbatas,” ujarnya.

Dalam mengusut kasus tersebut, OJK meminta data dan dokumen dari empat anggota bursa yang bertindak sebagai penjamin emisi efek serta tiga bank kustodian.

Selain itu, juga menelusuri aliran dana dan memanggil lima direksi perusahaan efek, tiga bank kustodian, serta tujuh pihak yang terkait dengan penjatahan pasti saham.

Pemeriksaan dugaan pelanggaran dalam penawaran umum saham BREN dan CUAN mengacu pada Pasal 107 Undang-Undang Pasar Modal.

Hasan menambahkan, OJK menemukan keuntungan yang diperoleh secara tidak sah dari pelanggaran transaksi saham DSSA serta pemesanan saham BREN dan CUAN.

Hasan menegaskan, penegakan hukum terhadap dugaan pelanggaran di pasar modal bukan baru dilakukan setelah kasus DSSA, BREN, dan CUAN mencuat.