Mengoptimalkan Slot Di Diketahui Baik Membuat Laporan Yang Sebahagian Kerja Timbul

Liputan6.com, Jakarta - Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo mengatakan semakin banyak petani yang memilih menanam padi dibandingkan sawit. Faktor keuntungan disebut menjadi salah satu pertimbangannya.

Hashim mengaku mendapat kabar mengenai pilihan petani tersebut dari sejumlah kepala daerah. Meski tidak merinci daerahnya, dia menyebut pertimbangan ekonomi, termasuk pendapatan dari padi, menjadi pendorong utama.

"Saya dengar dari beberapa gubernur, petani mereka lebih senang tanam padi, gabah, daripada sawit karena lebih cepat menghasilkan dan cash economy," kata Hashim di Hotel Raffles, Jakarta, dikutip Kamis (8/10/2026).

Adik kandung Presiden Prabowo Subianto ini menguraikan perhitungan keuntungan yang didapat petani. Pertama, pemerintah menetapkan harga beli gabah kering panen (GKP) menjadi Rp 6.500 per kilogram (kg). Angka ini menjadi harga minimal dalam menyerap hasil panen petani.

"Harga yang kita bayar ke petani, petani beras, petani sawah, dinaikkan 50%. Ini sebetulnya market measures. Kita berikan insentif, rangsangan kepada petani, tambah 50% harganya," urai dia.

Kedua, biaya produksi untuk menanam padi menjadi lebih rendah. Pasalnya, kebijakan pemerintah mampu menurunkan harga pupuk bersubsidi sebesar 20%.

"Harga pupuk, urea, dipotong, dipangkas 20%. The cost of production turun, antara lain karena pupuk urea turun 20%, dan harga pengadaan dari pemerintah naik. Maka sukses, petani-petani sekarang lebih tertarik," beber dia.

Sebelumnya, Hashim mengungkap kekhawatiran sejumlah negara terhadap upaya pencapaian swasembada pangan Indonesia yang dianggap akan membabat lahan hutan. Namun, swasembada pangan kini disebut berhasil tercapai tanpa menebang kawasan hutan.

Hashim mengisahkan, saat swasembada pangan masih dalam tahap perencanaan dua tahun lalu, hasil perhitungan menunjukkan perlunya sekitar 2-3 juta hektar sawah baru untuk mencapai ketahanan pangan. Rencana itu sempat mengundang kekhawatiran negara-negara lain serta sejumlah lembaga non-profit.

"Waktu itu dihitung-hitung perlu 2 juta, 3 juta hektar tambah sawah di Merauke, di Kalimantan, dan sebagainya, dan ini menimbulkan kecemasan, rasa gelisah di kalangan dunia internasional," ungkap Hashim, Rabu (7/10/2026).

"Di London, New York, Hong Kong, Tokyo, semua cemas. LSM, NGOs cemas karena jangan-jangan Pemerintah Indonesia akan menebang lagi hutan primer," sambungnya.

Hashim mengungkapkan, swasembada akhirnya bisa dicapai sekaligus menepis kekhawatiran tersebut. Menurutnya, upaya Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mampu mendorong swasembada pangan berjalan mulus, tiga tahun lebih cepat dari target semula.

"Seharusnya 2029 Pak Prabowo kasih target ke Pak Amran, ternyata Kementerian Pertanian sudah bisa melaksanakan tiga tahun lebih awal," ungkapnya.

Swasembada itu dibuktikan dengan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang mencapai 5,3 juta ton. Hashim menegaskan, keberhasilan ketahanan pangan ini dicapai tanpa adanya pembukaan lahan hutan menjadi sawah baru.

"Karena sudah diputuskan Pak Amran bilang ke saya, dan saya yang mengumumkan, pemerintah sekarang tidak perlu lagi melaksanakan perluasan lahan sawah 2 juta sampai 3 juta hektar yang diumumkan dua tahun lalu. Kita sudah swasembada pangan," jelas dia.

Hashim mengatakan, negara-negara yang sebelumnya menaruh kekhawatiran kini berbalik mengapresiasi. Pasalnya, Indonesia berhasil menjamin kebutuhan pangan rakyatnya, dimulai dari komoditas beras.

"Nah, karena itu kemarin saya umumkan dan saya berbangga, pemerintah kita kemarin dapat pujian luar biasa dari London, dari New York, dan lain-lainnya. Karena sudah tidak perlu lagi memperluas lahan sawah untuk program kawasan pangan dan program swasembada pangan," ucap dia.

"Kita sudah swasembada tahun ini dan kita jadi negara pengekspor beras tahun ini. Ini suatu hal yang luar biasa, suatu prestasi yang dapat tercapai," imbuh Hashim.