Free Credit No Digital Sony Malaysian No Fee Account

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Menteri Keuangan, Juda Agung menyebut APBN 2027 dirancang untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Langkah ini ditempuh lewat peningkatan konsumsi, investasi, produktivitas, serta transformasi ekonomi, dengan tetap memegang teguh disiplin fiskal.

Juda menjelaskan, Indonesia memasuki 2027 dengan fondasi ekonomi yang solid. Indikator utama masih terjaga baik, mulai dari inflasi sebesar 3,28% yang berada dalam rentang target 2,5% ±1%, pertumbuhan kredit sekitar 13,5%, hingga Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur yang menyentuh level ekspansif di angka 52,4.

"Dari sisi kinerja perdagangan masih baik, baik dari pendapatan maupun defisitnya masih terkendali. Jadi jalan kita cukup baik untuk menuju 2027 yang mungkin angkanya lebih tinggi," ujar Juda di Bogor, Kamis (1/10/2026).

Ia menambahkan, APBN 2027 mengemban tiga peran sentral: memacu pertumbuhan ekonomi, melindungi kelompok masyarakat rentan, serta mengakselerasi transformasi ekonomi nasional.

Dari postur anggaran, pemerintah menargetkan defisit APBN 2027 berkurang menjadi 2,4% terhadap produk domestik bruto (PDB). Angka ini lebih rendah dibandingkan proyeksi defisit 2026 yang sebesar 2,85%. Di saat bersamaan, pendapatan negara diproyeksikan tumbuh sekitar 10%.

"Fiskal harus tetap prudent. Indikasinya pertama pertumbuhan ekonomi, pendapatan juga naik 10%, tetapi efisiensi defisit fiskal bisa kita lihat 2,4%. Ini artinya lebih rendah dari 2026 dan lebih prudent," kata Juda.

Kendati demikian, Juda menekankan bahwa kebijakan fiskal tidak bisa berjalan sendirian. Akselerasi ekonomi membutuhkan kolaborasi antara konsumsi masyarakat, investasi, belanja pemerintah, ekspor, peran sektor swasta, dan dukungan kebijakan moneter.

Pemerintah bakal mengoptimalkan APBN untuk memperkuat daya beli publik, memberikan insentif bagi dunia usaha, serta memperbaiki iklim investasi dan industrialisasi. Sektor pangan, energi, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi kerakyatan, hingga pengetasan kemiskinan menjadi prioritas utama.

Guna mengamankan pundi-pundi penerimaan, pemerintah berencana memperluas basis pajak memanfaatkan teknologi dan analisis data, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta memperkuat pengawasan dan penegakan hukum. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga akan dioptimalkan lewat pembenahan tata kelola sumber daya alam dan diversifikasi penerimaan.

Di sisi lain, Juda mengingatkan adanya ancaman ketidakpastian global pada 2027, seperti eskalasi geopolitik, lonjakan harga minyak, inflasi tinggi, dan tren suku bunga global. Disiplin fiskal menjadi kunci utama untuk menjaga stabilitas domestik.

Percepatan pertumbuhan ini juga krusial untuk memanfaatkan bonus demografi sebelum Indonesia memasuki fase penuaan penduduk (aging population).

"Angka 8% bagi kita adalah sebuah visi yang harus kita capai dalam periode yang tidak terlalu lama, dalam 10 sampai 15 tahun," ujar Juda.