Menghadapi Cabaran Peranan Mengenai Membina Bip99 Memainkan Peranan Menjadi Pengurusan Diakses

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mencatat realisasi keuanganpembangunanrumah susun (rusun) mencapai 75,38% hingga 2 November 2026. Namun, progres fisik pembangunan baru mencapai 48,85% karena pengadaan mebel dan prasarana, sarana, serta utilitas (PSU) masih berlangsung.

Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati mengatakan, tambahan anggaran untuk pengadaan mebel dan PSU pada akhir periode anggaran turut memengaruhi perbedaan antara realisasi keuangan dan progres fisik.

“Secara keseluruhan, progres keuangan di 75,38%, sedangkan realisasi fisik masih 48,85% karena ada tambahan anggaran untuk mebel dan PSU rusun yang datangnya di akhir,” ujar Sri di Kantor Kementerian PKP, dikutip Selasa, (3/11/2026).

Khusus pembangunan rusun di Ibu Kota Nusantara (IKN), progres keseluruhan telah mencapai 97,57% dengan realisasi fisik 98,73%. Capaian tersebut mencakup rusun untuk TNI dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Sementara itu, pembangunan lima rusun dengan kontrak tahun jamak 2025-2026 mencatat realisasi keuangan 88,09%. Seluruh bangunan rusun tersebut telah selesai secara fisik, tetapi pengadaan mebel dan penyelesaian PSU masih berlangsung.

Kelima proyek tersebut meliputi rusun Makorem Jambi, Bekasi, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, dan BPKP Sumatera Selatan.

Sri mengatakan, tambahan anggaran memungkinkan kementerian melanjutkan pengadaan mebel dan pembangunan PSU yang sebelumnya terdampak efisiensi anggaran.

“Di akhir Desember kelima rusun tersebut akan selesai, baik dari sisi bangunan rusunnya maupun mebel dan PSU,” kata Sri.

Adapun proyek rusun kontrak tahun jamak yang ditargetkan selesai pada 2027 mencakup pembangunan hunian MBR di Medan, Denpasar, dan Manado. Kementerian PKP juga membangun rusun untuk TNI, Paspampres, serta sejumlah instansi pemerintah.

Sri menyebut sejumlah proyek tersebut masih berada pada tahap pembayaran uang muka, persiapan, dan pembangunan fisik awal. Kementerian PKP menargetkan seluruh proyek berjalan sesuai jadwal penyelesaian kontrak masing-masing.

Sebelumnya, Proyek pembangunan rumah susun di Ibu Kota Nusantara (IKN) terus menarik minat investor asing. Hingga saat ini, nilai investasi asing yang masuk melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) telah mencapai sekitar Rp 12,3 triliun.

"Partisipasi aktif investor internasional ini jadi tanda kepercayaan global," ujar Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono saat dimintai keterangan di Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, dikutip dari Antara, Selasa (27/5/2025).

Pembangunan infrastruktur di Indonesia menawarkan potensi besar. Skema KPBU dinilai sebagai model pembiayaan yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Respons positif dari pasar global terhadap model ini memperkuat kepercayaan investor internasional terhadap proyek strategis nasional tersebut.

"Masuknya konsorsium negara-negara mitra bukti nyata kepercayaan dunia internasional terhadap pembangunan IKN," tegasnya.

Terbaru, dua konsorsium investor dari Amerika Serikat dan Korea Selatan menyatakan bergabung sebagai pemrakarsa proyek KPBU di sektor hunian vertikal ini.

Konsorsium asal Korea Selatan yang terdiri dari Samsung C&T dan PT Brantas Abipraya akan membangun 21 menara rumah susun dengan nilai investasi diperkirakan mencapai Rp6,3 triliun.

Sementara itu, konsorsium dari Amerika Serikat yang beranggotakan PJ-IC International, Bee-Invest, Ozturk Holdings, dan Promec Joint Venture, turut menggandeng mitra dari Brunei, Turki, dan Spanyol.

"Estimasi nilai investasi konsorsium itu kisaran Rp 6 triliun untuk pembangunan 20 tower rumah susun," tambah Agung.