Scamadviser Reviews City Library University Of Nigeria Made Highly Breaking

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan penyadapan yang dilakukan terhadap Presiden Prabowo Subianto sudah mengarah ke perbuatan makar.

Prasetyo merespons dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo yang menyeret mantan Kapolri sekaligus Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Listyo Sigit Prabowo.

"Kami berpendapat apa yang dilakukan ini mungkin sudah masuk kategori, bisa kita anggap mengarah ke perbuatan makar, juga mengarah ke perbuatan yang membahayakan keselamatan kepentingan negara, termasuk membahayakan keselamatan pimpinan negara," ujar Prasetyo Hadi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (4/11).

Prasetyo menjelaskan, tindakan penyadapan, penghilangan barang bukti elektronik, hingga akses ilegal merupakan perbuatan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Terlebih, dugaan tindakan tersebut menyangkut Kepala Negara dan sejumlah pejabat negara.

"Jadi kita tidak, tidak mengerti juga apa yang menjadi motif dan tujuannya."

"Nah karena kalau sudah berbicara Kepala Negara, berbicara pimpinan negara, di situ kan banyak informasi-informasi yang tentu sangat sensitif yang itu akan membahayakan. Bisa jadi informasi sensitif tersebut membahayakan kepentingan dan kedaulatan bangsa dan negara."

Bareskrim Polri sebelumnya telah menetapkan Listyo Sigit bersama dua perwira tinggi Polri, yakni Irjen Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Eko Hadi Santoso, sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik.

Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin mengungkapkan, penyadapan diduga berlangsung pada 2025 hingga 2026 dan menyasar sejumlah nomor telepon, termasuk milik Presiden Prabowo, pejabat negara, tokoh politik, jurnalis, hingga pengusaha.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, pihaknya sedang memproses Keputusan Presiden (Keppres) Pemberhentian Listyo Sigit Prabowo sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP).

Hal ini usai Listyo resmi ditetapkan sebagai tersangka dugaan penyadapan ilegal terhadap nomor telepon Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh penting lainnya.

"Sedang diproses Keppresnya (pemberhentian Listyo)," kata Prasetyo kepada wartawan, Rabu (4/11/2026).

Seperti diketahui, Bareskrim Polri menetapkan tiga orang tersangka terkait kasus penyadapan terhadap nomor ponsel Presiden Prabowo Subianto. Selain nomor Presiden Prabowo ada sejumlah orang yang ikut disadap.

Kabareskrim Polri, Komjen Pol. Asep Safrudin, mengungkapkan bahwa penyidik telah menetapkan 3 orang sebagai tersangka dalam kasus penyadapan tanpa prosedur ini, antara lain anggota Polri berinisial LSP, ASN, dan EH. Anggota polisi aktif berinisial LSP diketahui adalah mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Sementara ASN diketahui Ahrie Sonta Nasution, dan EH adalah Eko Hadi.

Selain ketiga tersangka, pihak kepolisian juga tengah memeriksa intensif satu orang saksi berinisial SU.

Kasus ini mulai terkuak setelah adanya perintah ilegal untuk menghapus file hasil penyadapan pada Oktober 2026. Petugas yang mengetahui instruksi tersebut kemudian mengambil langkah berani dengan membuat laporan resmi kepada pihak berwenang pada 30 Oktober 2026.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Bareskrim bergerak cepat melakukan rangkaian penyelidikan mendalam. Pihak kepolisian telah memeriksa sedikitnya 10 orang saksi serta melibatkan 30 orang saksi ahli demi memperkuat bukti-bukti hukum.