Menggabungkan Unsur Unik Melalui Penggabungan Unsur Budaya Kecekapan Loyaliti Kita

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator (Menko) Pangan, Zulkifli Hasan, menginginkan Indonesia mengekspor crude palm oil (CPO) atau minyak sawit mentah secara langsung ke negara pembeli akhir tanpa melalui negara perantara. Upaya tersebut dinilai dapat meningkatkan nilai jual dan memberikan keuntungan lebih besar bagi Indonesia.

Zulkifli mengungkapkan, selama ini pola perdagangan sejumlah komoditas strategis nasional, seperti kelapa sawit, nikel, dan timah, belum memberikan keuntungan optimal. Hal tersebut lantaran sebagian ekspor komoditas Indonesia masih harus melewati negara tetangga sebelum mencapai pasar tujuan akhir.

"Kita ingin negara maju, berdaulat. Saya kadang kesal juga. Indonesia produksi CPO terbesar, nikel, timah terbesar, tapi ekspornya lewat negara tetangga," kata Zulkifli dilansir dari Antara, Rabu (4/11/2026).

Dia mencontohkan perdagangan CPO yang memiliki perbedaan harga cukup signifikan antara harga jual dari Indonesia kepada negara tetangga dan harga di pasar tujuan berikutnya. Indonesia berpotensi kehilangan keuntungan besar akibat rantai perdagangan tersebut.

Zulkifli menyebut harga CPO di pasar tujuan mencapai Rp 27.000, sementara Indonesia menjualnya kepada negara tetangga dengan harga sekitar Rp 15.000.

"Harga CPO Rp 27.000, kita jual ke tetangga Rp 15.000. Berarti kita rugi Rp 13.000. Bertahun-tahun. Kita tidak mau lagi masa bodoh terus. Kita ingin ekspor langsung," ujarnya.

Menurut Zulkifli, persoalan tersebut bukan sekadar menyangkut perdagangan, tetapi juga kemampuan Indonesia mengendalikan rantai distribusi dan memperoleh nilai tambah dari kekayaan alam sendiri.

Ia turut menyinggung sejumlah persoalan lain yang dinilai memperlihatkan posisi Indonesia kerap dirugikan, mulai dari isu kebakaran hutan dan lahan (karhutla), antrean bahan bakar minyak (BBM) di Bali, hingga tekanan terhadap pasar keuangan Indonesia. "Kalau ada apa-apa, kita Indonesia, yang rugi," katanya.

Menko Zulkifli juga menyinggung sorotan terhadap pasar modal Indonesia oleh Morgan Stanley Capital International (MSCI).

Ia mengaitkan berbagai tekanan tersebut dengan tantangan Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kedaulatan nasional.

Menko itu mengingatkan pentingnya memahami Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, khususnya Pasal 33 yang mengamanatkan pengelolaan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Selain perdagangan komoditas, Zulkifli menyoroti ketahanan pangan yang masih menghadapi tantangan ketergantungan impor sejumlah komoditas, seperti beras, gandum, gula, kedelai, dan garam.

Menurutnya, kondisi tersebut perlu dijawab dengan meningkatkan produktivitas petani, peternak, dan nelayan melalui mekanisasi, pemanfaatan teknologi, serta perbaikan manajemen produksi.

"Kalau rakyat kita tergantung bantuan terus, dana tunai, tidak mungkin Indonesia maju. Kita harus melatih, memberi kesempatan, memberi peluang agar rakyat produktif," katanya.