Malaysia Menerajui Yph Peningkatan Peningkatan Dato Seri Azman Kini Bereksperimen Tinggi

Liputan6.com, Jakarta - Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang seharusnya berlangsung khidmat dan penuh suka cita di Desa Pulo Keunari, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie, berubah menjadi tragedi kemanusiaan yang mencekam.

Informasi dihimpunan, ketegangan bermula dari adanya pengibaran bendera Bulan Bintang yang memicu kericuhan serta kepanikan di tengah masyarakat.

Kendati terdapat informasi awal yang menyebutkan bahwa pelaku penembakan berasal dari unsur Tentara Nasional Indonesia (TNI), hingga saat ini kebenaran informasi tersebut masih belum dapat dikonfirmasi secara resmi dan memerlukan verifikasi mendalam melalui proses penyelidikan yang objektif.

Tindak kekerasan bersenjata yang diarahkan kepada warga sipil, terlebih dalam momen keagamaan dan tradisi masyarakat yang sakral, dinilai sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang sangat serius dan tidak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun.

Apabila terbukti benar bahwa peristiwa tersebut dipicu oleh persoalan pengibaran bendera Bulan Bintang, tindakan itu jelas mencederai amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang secara tegas menjamin perlindungan hak asasi manusia serta pemenuhan rasa aman bagi seluruh masyarakat Aceh pascaperdamaian.

Segala bentuk tindakan represif atau kekerasan bersenjata oleh aparat keamanan terhadap warga sipil dinilai sangat bertentangan dengan semangat penegakan hukum yang berkeadilan dan bermartabat di bumi Aceh.

Lebih lanjut, persoalan yang berkaitan dengan simbol daerah, termasuk polemik pengibaran bendera Bulan Bintang, seharusnya diselesaikan secara bermartabat melalui ruang-ruang dialog yang konstruktif serta berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik dalam kerangka hukum nasional maupun kekhususan yang dimiliki oleh Aceh.

Pendekatan keamanan (security approach) yang kerap berujung pada kekerasan fisik, jatuhnya korban jiwa, serta luka-luka di kalangan masyarakat sipil, ditegaskan tidak boleh lagi digunakan dalam merespons dinamika sosial di tengah masyarakat.

Koordinator KontraS Aceh, Azharul Husna, secara tegas mengutuk keras tindakan penembakan tersebut dan menyatakan bahwa peristiwa ini telah mencederai rasa keadilan, keamanan, serta perdamaian yang telah lama dijaga di Aceh.

"Peristiwa penembakan di Desa Pulo Keunari, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie, pada Rabu di tengah perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW mencederai rasa keadilan, keamanan, dan perdamaian di Aceh. Kekerasan bersenjata terhadap warga sipil, terlebih dalam momen keagamaan dan tradisi masyarakat, merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan tidak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun," ujar Azharul Husna dalam keterangan tertulis, Kamis (5/11/2026).

Azharul Husna juga menekankan bahwa penanganan persoalan simbolik di tengah masyarakat tidak boleh diselesaikan dengan jalan kekerasan yang mengorbankan keselamatan warga.

Oleh karena itu, KontraS Aceh mendesak dibentuknya investigasi yang independen dan transparan untuk mengusut tuntas insiden berdarah ini.

"KontraS Aceh mendesak Komnas HAM, Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta lembaga berwenang lainnya segera membentuk tim investigasi independen untuk mengusut tuntas kronologi, motif, dan pihak yang bertanggung jawab atas penembakan di Tiro secara transparan dan akuntabel," tegasnya.

Selain tuntutan investigasi menyeluruh, KontraS Aceh turut melayangkan sejumlah desakan penting lainnya, yakni meminta aparat keamanan untuk segera menghentikan segala bentuk tindakan represif dan kekerasan dalam menyikapi persoalan sosial maupun simbolik di tengah masyarakat Aceh.

Pihaknya juga menuntut adanya pertanggungjawaban hukum yang adil atas segala bentuk penyalahgunaan wewenang oleh aparat, serta mendesak adanya jaminan kepastian perawatan medis secara maksimal dan pemulihan psikologis bagi warga yang menjadi korban penembakan.

Kasus ini kini menjadi ujian serius bagi komitmen penegakan hukum dan perlindungan HAM di Aceh, di mana publik, keluarga korban, serta para pemerhati kemanusiaan menanti langkah nyata dan keadilan yang transparan dari negara.