Kesalahan Yang Biasa Biasa Menyusun Yang Kata Ganti Nama Pembentangan Profesional

Liputan6.com, Jakarta - Sebanyak 172.323 guru non-ASN yang mengajar di sekolah negeri mendapat kepastian perpanjangan masa kerja setelah kontrak mereka berakhir pada Desember 2026.

Kebijakan serupa juga diberikan kepada 2.482 guru di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag), serta tenaga kesehatan dan tenaga medis non-ASN.

Keputusan tersebut diumumkan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi seusai rapat finalisasi pembahasan kepegawaian lintas kementerian bersama pimpinan DPR, Jumat (6/11/2026).

Prasetyo mengatakan, perpanjangan masa kerja diberikan kepada guru non-ASN yang mengajar di sekolah negeri dan telah terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

“Bagi guru non-ASN yang mengajar di sekolah negeri dan sudah terdaftar di Dapodik, yang saat ini sesuai dengan perjanjian kerjanya itu akan berakhir di Desember 2026, pemerintah mengambil keputusan untuk memberikan perpanjangan,” kata Prasetyo.

Jumlah guru yang mendapat kebijakan tersebut mencapai sekitar 172.323 orang. Selain itu, pemerintah memperpanjang masa kerja sekitar 2.482 guru di lingkungan Kemenag yang kontraknya juga berakhir pada Desember 2026.

“Ini berlaku bagi kurang lebih 172.323 orang, dan kurang lebih 2.482 guru yang berada di Kementerian Agama, ini diperpanjang masa kerjanya yang karena habis di Desember 2026 nanti,” ujarnya.

Kebijakan perpanjangan masa kerja juga berlaku bagi tenaga kesehatan dan tenaga medis non-ASN. Prasetyo mengatakan, pemerintah memberikan kepastian serupa kepada pegawai non-ASN yang bertugas di sektor pelayanan kesehatan.

“Kalau tadi guru, tapi kan banyak juga saudara-saudara kita yang tidak hanya menjalankan tugas di lingkungan pendidikan tetapi juga ada di tenaga kesehatan. Jadi kami tadi mengambil keputusan untuk tenaga kesehatan maupun medis juga akan diberlakukan hal yang sama dengan saudara-saudara kita yang guru non-ASN,” tegasnya.

Dalam rapat yang sama, pemerintah juga menyepakati peningkatan status PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu. Kebijakan tersebut diperluas ke berbagai profesi, tidak hanya tenaga pendidikan.

Prasetyo menyebut sejumlah profesi yang masuk dalam kebijakan tersebut antara lain dosen, petugas pemadam kebakaran (damkar), Satpol PP, tenaga kesehatan, tenaga teknis, tenaga pelayanan, serta tenaga pelaksana lainnya.

“Setelah beberapa kali kita melakukan perhitungan, maka hari ini kita memutuskan bahwa PPPK paruh waktu akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu. Ini termasuk lintas profesi,” katanya.

Selain peningkatan status PPPK, pemerintah juga memberikan kesempatan kepada pegawai untuk mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada 2027. Kesempatan tersebut dibuka lintas profesi.

Namun, Prasetyo mengakui terdapat sejumlah persyaratan yang perlu diperhatikan, salah satunya batas usia. Karena itu, pemerintah sepakat mempertimbangkan perlakuan khusus bagi bidang pekerjaan tertentu.

“Di sana kan banyak syarat-syarat, salah satunya adalah syarat usia. Nah, kita perlu pikirkan ada beberapa bidang yang memang membutuhkan, kami bersepakat membutuhkan perlakuan khusus,” jelasnya.

Pemerintah Siapkan Rekrutmen CPNS

Selain menata status pegawai yang sudah bekerja, pemerintah juga berencana membuka rekrutmen CPNS pada November 2026. Rekrutmen tersebut ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pegawai, termasuk menggantikan PNS yang memasuki masa pensiun dan mendukung pelaksanaan program prioritas pemerintah.

“Pemerintah akan melakukan rekrutmen CPNS yang memang kita perlukan dalam rangka melakukan penyegaran terhadap komposisi PNS kita karena secara alamiah tentu setiap tahun ada PNS kita yang memasuki masa usia pensiun,” ujar Prasetyo.

Dia meminta masyarakat yang berminat mengikuti seleksi CPNS untuk memantau pengumuman resmi pemerintah dan mempersiapkan diri menghadapi seluruh tahapan seleksi.

Prasetyo menegaskan, seluruh kebijakan penataan kepegawaian tersebut, mulai dari peningkatan status PPPK hingga perpanjangan masa kerja guru dan tenaga kesehatan non-ASN, akan diberlakukan secara bertahap mulai 1 Januari 2027.

“Yang bekerja sudah mendapatkan kepastian status, adik-adik yang baru lulus juga akan kita buka ruang, meskipun semua tentu kita sesuaikan dengan kemampuan fiskal kita,” tandasnya.