Cara Menguruskan Utama Membantu Artikel Ini Akan Nasihat Pemahaman Serta

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah mensyaratkan kepemilikan saham asing minimal 10% atau adanya perjanjian kerja sama bilateral maupun multilateral agar perusahaan dapat memenuhi ketentuan terkait penempatan Devisa Hasil Ekspor (DHE) melalui bank penampung. Ketentuan tersebut juga mencakup perusahaan yang didirikan investor asing di Indonesia, dengan kewajiban mengungkap pemilik manfaat akhir atau ultimate beneficial owner (UBO).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, perusahaan dengan kepemilikan asing harus memenuhi ketentuan persentase saham dan transparansi pemilik manfaat akhir.

"Ada dua hal. Satu, saham asingnya berapa persen. Minimal 10%. Nah, kemudian yang kedua, kalau PT itu didirikan oleh asing, maka dia harus mengatakan ultimate beneficiary owner-nya siapa,” ujar Airlangga di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dikutip Rabu, (11/11/2026).

Airlangga menjelaskan, pemerintah juga mengakui perusahaan yang memiliki perjanjian kerja sama bilateral atau multilateral. Sementara itu, perusahaan dengan status badan usaha tetap (BUT) dapat memenuhi ketentuan karena kepemilikan asingnya mencapai 100%.

"Kalau dia badan usaha tetap, berarti kepemilikannya 100%. Berarti boleh,” katanya.

Airlangga menambahkan, data UBO perusahaan harus disampaikan melalui Kementerian Hukum agar struktur kepemilikan perusahaan dapat diketahui secara jelas. Pemerintah akan melihat data registrasi perusahaan di kementerian tersebut untuk mengetahui jumlah badan usaha yang memenuhi ketentuan.

Terkait bank penampung DHE, Airlangga mengatakan pemerintah belum menerima pengajuan baru setelah OCBC. Dia juga belum dapat memastikan informasi mengenai pengajuan Bank Permata karena pemerintah belum memeriksa dokumennya.

"Belum kita lihat dokumennya,” ujar Airlangga.

Sebelumnya, Pemerintah resmi memperluas daftar negara penempatan Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA) sesuai ketentuan Pasal 18A Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2026. Langkah ini diambil usai pemerintah melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan aturan tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyampaikan, Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) menyepakati penambahan tiga negara baru dalam daftar tersebut.

Sebelumnya, hanya ada lima negara yang memenuhi kriteria, yakni Amerika Serikat, Kanada, Republik Rakyat Tiongkok (RRT) termasuk Hong Kong, dan Australia. Kini, pemerintah resmi menambah tiga negara/wilayah baru: Korea Selatan, Jepang, dan Uni Eropa.

Perubahan ini merupakan bagian dari evaluasi menyeluruh pemerintah terkait penentuan negara tujuan, kriteria eksportir,hingga perbankan devisa yang bisa digunakan untuk penempatan DHE SDA.

"Negara yang ditetapkan telah memenuhi persyaratan di Pasal 18A dilakukan penambahan atau perluasan. Yang tadinya 5 negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, RRT termasuk Hong Kong, dan Australia, ditambah 3 negara lagi, yaitu Korea Selatan, Jepang, dan Uni Eropa," ujar Airlangga dalam Sosialisasi Perkembangan Implementasi DHE SDA dan Tata Kelola Ekspor SDA Strategis di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (6/11/2026).

Tak hanya memperluas daftar negara, evaluasi Rakortas per 3 November 2026 ini juga memperluas kriteria eksportir. Pemerintah menyetujui perubahan cakupan bentuk badan usaha menjadi Badan Usaha Tetap (BUT), serta mengakui kepemilikan saham tidak langsung melalui Ultimate Beneficial Ownership (UBO).

Sementara dari sektor perbankan, pemerintah menetapkan PT Bank OCBC NISP Tbk sebagai bank devisa swasta (non-BUMN) tambahan yang ditunjuk untuk menampung penempatan DHE SDA. Penyesuaian ini diharapkan dapat memperlancar arus devisa ekspor sekaligus memberikan fleksibilitas lebih bagi para pelaku usaha.