Kepentingan Kesejahteraan Menghargai Mental Inisiatif Komuniti Adalah Tolong Mewujudkan

Liputan6.com, Ankara - Global Green Growth Institute (GGGI) bersama United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) meluncurkan kajian kebijakan mengenai penguatan pasar karbon di tujuh negara Asia dalam konferensi iklim COP31 di Antalya, Turki, pada Kamis (12/11/2026).

Ketujuh negara yang menjadi fokus kajian tersebut adalah China, Jepang, Korea Selatan, Indonesia, Filipina, Thailand, dan Vietnam. Kajian ini menguraikan langkah-langkah yang dapat ditempuh masing-masing negara untuk memperkuat pasar karbon domestik sekaligus membangun landasan bagi kerja sama regional pada masa mendatang.

Kajian bertajuk "Emerging Trends, Policy Signals and Pathways for Credible Carbon Pricing: China, Japan, Republic of Korea, Indonesia, Philippines, Thailand, and Vietnam" itu dipaparkan dalam sesi dialog COP31 bertema "Enhancing Domestic Carbon Markets in East Asia and Southeast Asia".

Dialog tersebut diselenggarakan bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia di Paviliun Indonesia. Pertemuan ini menghadirkan para pembuat kebijakan senior dan pakar untuk membahas peluang penguatan pasar karbon domestik serta menjajaki langkah-langkah konkret dalam kerja sama regional.

Kajian tersebut menelaah kesiapan masing-masing negara dalam mengembangkan Sistem Perdagangan Emisi (Emissions Trading System/ETS) serta mengidentifikasi berbagai langkah yang dapat ditempuh untuk meningkatkan pengembangan sistem tersebut.

Terdapat tiga prioritas utama yang menjadi perhatian, yakni harmonisasi kerangka pengukuran, pelaporan, dan verifikasi (Measurement, Reporting, and Verification/MRV), perluasan cakupan sektor, serta penguatan sinyal harga karbon.

Ketiga aspek tersebut menjadi fondasi penting dalam membangun pasar karbon domestik yang kredibel dan pada akhirnya dapat mendukung keterhubungan pasar karbon antarnegara di kawasan.

Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI Elen Setiadi menekankan pentingnya kerja sama regional dalam pengembangan pasar karbon.

"Kerja sama regional antara negara-negara di Asia Timur dan Asia Tenggara akan menjadi hal yang sangat penting dalam mendorong pengembangan pasar karbon melalui kerja sama regulasi, bantuan teknis, peningkatan kapasitas, serta pertukaran pengetahuan. Pada akhirnya, pasar karbon dapat mendukung agenda terkait iklim dengan memobilisasi pembiayaan transisi dan menciptakan insentif bagi penurunan emisi," ujar Elen dalam keterangan tertulis yang diterima Liputan6.com.

Penetapan Harga Karbon dan Target Penurunan Emisi

Sekretaris Eksekutif ESCAP Armida Salsiah Alisjahbana menyampaikan bahwa negara-negara di kawasan Asia dan Pasifik telah memperkuat Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional (Nationally Determined Contributions/NDC) serta menetapkan target nol emisi bersih jangka panjang.

Namun, untuk mencapai target tersebut, menurut Armida, diperlukan instrumen yang tepat, salah satunya penetapan harga karbon.

"Dengan menetapkan harga atas emisi gas rumah kaca, negara dapat mendorong solusi energi yang lebih bersih, memengaruhi keputusan bisnis dan investasi, serta menghasilkan penerimaan negara yang dapat diinvestasikan kembali untuk aksi iklim dan transisi yang berkeadilan," tutur Armida.

Sementara itu, Direktur Eksekutif GGGI Sang-Hyup Kim mengatakan pasar karbon di Asia berada pada tahap perkembangan yang berbeda-beda, tetapi memiliki arah dan tujuan yang sama.

"Dengan menyelaraskan fondasi penetapan harga karbon yang kredibel, negara-negara di Asia Timur dan Asia Tenggara dapat bergerak menuju keterhubungan pasar karbon yang membuka lebih banyak peluang bagi semua pihak. GGGI berkomitmen untuk mendukung negara-negara dalam membangun fondasi tersebut," kata Kim.

Kajian kebijakan tersebut merupakan hasil proyek East Asia Carbon Market Collaboration for Developing Asia yang diluncurkan pada September 2025.

Kajian ini disusun berdasarkan konsultasi yang dilaksanakan pada Agustus dan September 2026 dengan melibatkan berbagai lembaga pemerintah, regulator, pembuat kebijakan, perwakilan sektor swasta, akademisi, lembaga pemikir (think tank), serta para profesional di bidang pembangunan.

GGGI, ESCAP, dan mitra lokal menyelenggarakan konsultasi di enam dari tujuh negara yang menjadi fokus kajian, yakni China, Jepang, Korea Selatan, Indonesia, Filipina, dan Thailand.

Selanjutnya, kajian tersebut akan menjadi salah satu masukan bagi Carbon Finance Diagnostic Report 2027, sekaligus menjadi acuan untuk menentukan arah inisiatif tersebut pada tahun-tahun mendatang.

GGGI bersama para mitranya juga akan terus mendukung negara-negara anggotanya dalam perumusan kebijakan serta mobilisasi pembiayaan berkelanjutan.

GGGI merupakan organisasi internasional antarpemerintah berbasis perjanjian yang didirikan pada 2012 dalam Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pembangunan Berkelanjutan.

Organisasi ini mendukung negara-negara anggotanya menjalankan transisi ekonomi menuju model pertumbuhan hijau yang secara bersamaan mendorong pengentasan kemiskinan, inklusi sosial, keberlanjutan lingkungan, dan pertumbuhan ekonomi.

GGGI memiliki 55 negara anggota, sementara 30 negara mitra dan organisasi integrasi regional sedang dalam proses aksesi. Organisasi tersebut melaksanakan program dan proyek di lebih dari 57 negara.

Kegiatannya mencakup pengembangan solusi pertumbuhan hijau yang inovatif, dukungan teknis, peningkatan kapasitas, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, serta bantuan dalam membangun portofolio proyek investasi hijau yang layak didanai (bankable), pembiayaan proyek, investasi, dan berbagi pengetahuan.

Melalui berbagai kegiatan tersebut, GGGI berkontribusi terhadap upaya negara-negara anggotanya mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) dan memenuhi NDC berdasarkan Persetujuan Paris.