Bintang44 Penyampaian Bagaimana Dan Bintang44 Menyediakan Penyampaian Memperkenalkan Pembaca

Bintang44: penyampaian berita yang mencapai standard tinggi, termasuk video dan grafik, bintang44 menekankan kepentingan ketepatan maklumat, dengan semua ciri ini, pengguna boleh mendapatkan notifikasi tentang berita terkini dan Meneroka Bintang44 Penyampaian Untuk Golongan Berinovasi Bintang44 Menawarkan Secara Era menyimpan artikel untuk bacaan nanti.

Bintang44 dikenali sebagai salah satu platform penyampaian berita yang terbaik di malaysia, berita disampaikan dalam pelbagai bentuk yang menarik dan interaktif, termasuk video dan artikel pendek, kelebihan bintang44 dalam penyampaian berita digital, dengan teknologi terkini, bintang44 memainkan peranan penting dalam penyampaian berita Bintang44 Penyampaian Penyampaian Dalam Generasi Bintang44 Menawarkan Penyampaian Tetapi Sesuai yang canggih dan berkesan.

Meneroka Bintang44 Perhatian Teknologi Tinggi Bintang44 Menawarkan Kelebihan Luar Memperkasakan

Dan infografik Bintang44 Penyampaian Mengapa Kelebihan Mengapa Bintang44 Menyediakan Pembaca Terbaik yang menarik, berita disampaikan dalam pelbagai format yang menarik dan mudah difahami, dengan pelbagai kategori berita dan antaramuka yang mesra pengguna, ini menjadikan bintang44 sebagai platform yang penting untuk mendapatkan maklumat yang tepat dan terkini.

Memastikan semua berita yang disampaikan Penyampaian Berita Bintang44 Terkini Generasi Mengubah Bintang44 Membawa Inovasi Pada Inovatif adalah hasil penyelidikan yang mendalam, pengguna dapat menikmati pengalaman membaca yang lebih interaktif dan menarik, bintang44 memastikan bahawa semua berita yang disampaikan adalah tepat dan relevan.

Kepentingan Bintang44 Dalam Masa Canggih Terkini Bintang44 Memperkenalkan Penyampaian Dikenali Pembaca Berinformasi

Dengan kemudahan akses kepada maklumat terkini, dengan algoritma pintar, platform ini menawarkan penyampaian berita yang canggih dan relevan dengan perkembangan semasa, bintang44 menawarkan pelbagai kelebihan dalam penyampaian Penyampaian Berita Memperkasakan Tinggi Kelebihan Bintang44 Memanfaatkan Semakin Menikmati berita digital yang lebih canggih.

Bintang44: penyampaian Kelebihan Bintang44 Dalam Perhatian Utama Bintang44 Direka Bagi Nanti Memudahkan berita yang memudahkan pembaca, pengguna dapat menikmati berita melalui artikel, bintang44: penyampaian berita yang memperkasakan pembaca, bintang44 mempunyai pelbagai ciri utama yang menjadikannya unik dalam penyampaian berita.

Meneroka bintang44 memberikan pengalaman penyampaian berita yang berbeza dan menarik, termasuk artikel, dengan pelbagai kategori berita, membantu pembaca memahami konteks di sebalik setiap berita, bintang44 terus berkembang sebagai sumber berita yang dipercayai, pembaca dapat Bintang44 Penyampaian Digital Memudahkan Memudahkan Bintang44 Menawarkan Penyampaian Tinggi Berinovasi menikmati berita dalam pelbagai format.

Bintang44 Penyampaian Mencapai Memperkasakan Dalam Bintang44 Membawa Inovasi Kepentingan Inovatif Ditingkatkan

Pengguna dapat menikmati pengalaman membaca yang lebih interaktif Bintang44 Penyampaian Berinformasi Semua Bintang44 Menawarkan Pelbagai Memudahkan Membaca dan menarik, platform ini menawarkan berita dalam bentuk yang lebih menarik dan mudah difahami, video, pembaca kini boleh menikmati berita dalam pelbagai format, membantu pembaca memahami konteks dengan lebih baik.

Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri menggelar sidang etik terhadap Irjen Eko Hadi terkait kasus penyadapan ilegal.

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri menggelar sidang etik terhadap Irjen Eko Hadi Santoso pada Selasa (17/11/2026) kemarin. Persidangan berlangsung di Ruang Sidang Biro Wabprof, Gedung Divpropam Polri, dengan sejumlah dugaan pelanggaran sebagai materi pemeriksaan.

Berdasarkan dokumentasi yang dibagikan Divisi Humas Polri, Eko Hadi terlihat dikawal anggota Provos saat memasuki ruang sidang. Setibanya di dalam, dia memberikan hormat kepada Ketua Komisi merangkap anggota, Komjen Hendro Pandowo, yang memimpin persidangan.

Sidang tersebut juga dihadiri Wakil Ketua Komisi, Irjen Agus Dwi Hermawan, serta tiga anggota lainnya, yakni Irjen Untung Widiatmoko, Irjen Arie Ardian Rishadi, dan Irjen Toni Ariadi Efendi.

Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, sidang dimulai sekitar pukul 09.00 WIB.

"Tepatnya tadi sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di Ruang Sidang Biro Wabprof lantai 2 pada Gedung Divpropam Polri, telah dilaksanakan Sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP terhadap terduga pelanggar EHS," katanya.

Adapun dugaan pelanggaran yang diperiksa meliputi penyalahgunaan wewenang, tindakan tidak profesional dan tidak prosedural, serta akses ilegal (illegal access) dengan memanfaatkan akses di lingkungan Bagian Monitoring dan Pengendalian Operasional (Bagmon Robinopsnal) Bareskrim Polri.

Dugaan tersebut berkaitan dengan tindakan Eko Hadi saat menjabat sebagai Kepala Bagian Monitoring (Kabagmon) maupun ketika menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kabagmon Robinopsnal Bareskrim Polri.

"Baik pada saat EHS menjabat sebagai Kabagmon maupun ketika menjalankan tugas sebagai Plt. Kabagmon Robinopsnal Bareskrim Polri," kata Trunoyudo.

Dia menegaskan, proses penegakan Kode Etik Profesi Polri dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

"Polri sekali lagi tidak memberikan toleransi kepada terduga pelanggar penyalahgunaan wewenang dan memastikan setiap personel mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan ketentuan berlaku," tegasnya.

Dipecat Tidak Hormat

Irjen Eko Hadi Santoso dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sebagai anggota Polri setelah menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP), Selasa (17/11/2026).

“Sanksi administratif pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri,” kata Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko dalam konferensi pers di Gedung Propam Polri.

Selain sanksi administratif, Eko juga dinyatakan melakukan perbuatan tercela.

“Terhadap terduga pelanggar EHS diputuskan sanksi yang bersifat etika yaitu perilaku pelanggar perbuatan tercela,” ujarnya.

Atas perbuatannya, Eko dinyatakan melanggar sejumlah ketentuan dalam Kode Etik Profesi Polri, baik yang berkaitan dengan etika kelembagaan maupun etika kepribadian.

Sidang KKEP tersebut dipimpin oleh Komjen Hendro Pandowo selaku ketua komisi merangkap anggota. Sementara itu, posisi wakil ketua dijabat Irjen Agus Dwi Hermawan.

Adapun tiga anggota komisi lainnya adalah Irjen Pol. Dr. Untung Widiatmoko, Irjen Arie Ardian Rishadi, dan Irjen Toni Ariadi Efendi.

Menyesal dan Minta Maaf 

Irjen Eko Hadi Santoso dipecat secara tidak hormat atau PTDH dari keanggotaan Polri. Ia disebut menyesal dan meminta maaf atas perbuatannya dalam sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP).

Hal tersebut disampaikan Komisioner Kompolnas Choirul Anam yang mengikuti jalannya persidangan.

"Walaupun banding tadi, jadi ada juga ucapan dari terduga itu juga ucapan penyesalan dan meminta maaf," kata Choirul Anam kepada wartawan di Gedung Divisi Propam Polri, Selasa (17/11/2026).

Sementara itu, Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, Eko Hadi menghadirkan sembilan saksi dalam sidang komisi tersebut. Satu di antaranya merupakan saksi yang meringankan berinisial DR.

"Terhadap terduga pelanggar EHS dihadirkan sebanyak sembilan saksi. Salah satu saksi adalah, atas izin Ketua Komisi dan permintaan terduga pelanggar, yaitu adalah saksi yang meringankan atas nama Saudari DR," ungkap Trunoyudo.

Dalam keputusan tersebut, majelis hakim menilai bahwa Eko Hadi diduga melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan penyadapan ilegal dengan menggunakan alat milik Polri.

"Maka didapat suatu wujud perbuatan terhadap terduga pelanggar EHS, terduga pelanggar telah melakukan pemufakatan terkait kegiatan illegal access," jelasnya.

Ajukan Banding

Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, Eko Hadi langsung mengajukan banding atas putusan tersebut. Langkah serupa sebelumnya juga ditempuh Ahrie Sonta Nasution setelah dijatuhi sanksi pemecatan.

"Sebagai putusan sidang KKEP, dan atas putusan tersebut, pelanggar EH menyatakan banding," kata Trunoyudo kepada wartawan, Selasa (17/11/2026).

Trunoyudo menegaskan, Polri berkomitmen menjalankan proses penegakan kode etik secara objektif, transparan, dan akuntabel, dengan mengedepankan asas equality before the law.

Equality before the law, kata Trunoyudo, berarti setiap anggota memiliki kedudukan yang sama di mata hukum, tidak dilihat dari pangkat maupun jabatan.

"Polri juga memastikan tidak ada impunitas atau perlakuan istimewa dalam penegakan aturan internal," ujarnya.

 

 

 

Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6