Mengoptimalkan Penggunaan Tng66 Dan Realiti Untuk Mendapatkan Manfaat Berkesan Efisien

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah pusat meningkatkan alokasi transfer ke daerah (TKD) pada 2026 hingga mencapai sekitar Rp 720 triliun, dari pagu awal sebesar Rp 693 triliun.

Menurut Suahasil, peningkatan tersebut merupakan tambahan alokasi anggaran untuk penanganan bencana alam serta bantuan khusus bagi daerah yang mengalami kesulitan fiskal dalam APBD.

Suahasil menegaskan, pemerintah pusat memantau secara cermat kondisi dan kemampuan fiskal setiap pemerintah daerah.

"Jadi kalau dilihat 2026, pemerintah pusat itu dengan sangat-sangat teliti melihat kemampuan setiap pemerintah daerah dan kemampuan setiap APBD. Dan kita lihat bahwa ketika terjadi bencana alam, pemerintah pusat itu masuk," ujar Suahasil usai menemui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di Kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa (27/10/2026).

"Kalau mengalokasikan tambahan transfer, ini di awal tahun 2026 ada Rp 10,6 triliun tambahan transfer ke daerah yang disampaikan kepada daerah yang terdampak bencana ketika itu," sambung dia.

Menurut Suahasil, selain untuk penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), anggaran pemulihan juga difokuskan melalui rencana induk penanganan bencana di tiga provinsi di Sumatra.

"Karhutla juga seperti itu, tapi yang spesifik adalah rencana induk yang untuk bencana Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, kementerian/lembaga itu semua masuk. Dan saat ini sedang diusahakan penyelesaian seluruh rencana induk untuk tahun 2026 tersebut," tutur dia.

Suahasil mengatakan, di luar anggaran penanganan bencana, Kementerian Keuangan juga mengidentifikasi daerah tingkat kabupaten/kota yang mengalami tekanan serius pada struktur APBD, termasuk akibat tingginya alokasi belanja pegawai.

Menurut dia, pemerintah menyalurkan dana tambahan untuk menjaga keberlangsungan layanan publik di daerah-daerah tersebut.

"Spesifik mengenai melihat kebutuhan daerah, kalau teman-teman kemarin juga melihat bahwa ada tambahan transfer Rp 20,5 triliun di tahun 2026 ini yang diberikan ke sejumlah daerah kabupaten/kota karena kita lihat bahwa memang ada kesulitan di APBD-nya dan itu menjadi tambahan transfer," terang dia.

Suahasil menjelaskan, penambahan anggaran secara bertahap tersebut mendorong total alokasi transfer ke daerah melampaui pagu awal APBN 2026.

"Karena itu transfer ke daerah tahun 2026 ini kalau di APBN awalnya adalah Rp 693 triliun, dengan berbagai macam tambahan itu maka saat ini mungkin sudah mencapai Rp 720 triliun. Ini adalah betul tambahan yang kita lakukan karena kita memang memantau APBD secara cukup detail," paparnya.

Dia memastikan, intervensi dan pendampingan anggaran dari pemerintah pusat bagi daerah yang terdampak akan terus dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya.

"Tentu berbagai macam sebabnya, tadi ada yang disebabkan bencana alam, ada yang sebabnya adalah penganggaran untuk belanja pegawai, dan seterusnya. Tentu ini akan kita lakukan terus ke tahun depan, sampai dengan 2027," pungkas Suahasil.