Dark Mummy Are Money Bgmi43update Bgmi4 Rich Such Promotions

Liputan6.com, Jakarta -Menteri Luar NegeriIndonesia Arrmanatha Nasir menegaskan Indonesia dan Singapura akan memperkuat kerja sama untuk menindak perusahaan yang bertanggung jawab atas kebakaran hutan dan lahan (karhutla), termasuk dengan menelusuri aliran uang yang ditinggalkan perusahaan tersebut.

Kedua negara membahas pembentukan satuan tugas (satgas) bersama yang akan mengintegrasikan pertukaran informasi, intelijen keuangan, hingga pengumpulan bukti lintas negara.

Arrmanatha menyampaikan hal tersebut setelah bertemu dengan Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan di Kantor Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Jakarta.

Ia menegaskan Indonesia berkomitmen bekerja sama dengan Singapura dan negara lain untuk membawa pihak-pihak yang bertanggung jawab atas karhutla ke proses hukum.

“Asap bisa melintasi perbatasan, begitu pula uang. Karena itu, kita harus menelusuri jejak uang yang ditinggalkan perusahaan-perusahaan ini,” kata Arrmanatha, Selasa (27/10/2026).

Menurut Arrmanatha, Singapura telah menawarkan berbagi data mengenai perusahaan yang terkait dengan kebakaran hutan dan lahan. Indonesia menyambut tawaran tersebut sebagai peluang penting untuk memperkuat penyelidikan terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab.

Ia menjelaskan, Indonesia juga sedang menjalankan penyelidikan nasional secara terkoordinasi dan ketat. Ratusan individu dan lebih dari 50 perusahaan telah dan sedang diselidiki serta dituntut. Sejumlah pihak juga telah dinyatakan bersalah berdasarkan hukum Indonesia.

“Presiden Prabowo telah memberikan instruksi yang jelas. Kami akan menggunakan seluruh kekuatan hukum untuk memastikan mereka yang mengambil keuntungan dari kebakaran harus mempertanggungjawabkannya,” ujarnya.

Singapura Siap Tindak Perusahaan

Dalam pertemuan tersebut, Vivian menegaskan Singapura siap mengambil tindakan terhadap perusahaan yang bertanggung jawab atas kabut asap, termasuk perusahaan yang terdaftar di negaranya.

Ia mengatakan Singapura akan menggunakan seluruh kewenangan hukum dan regulasi yang dimiliki. Pemerintah Singapura juga siap mempertimbangkan langkah hukum, regulasi, dan ekonomi yang lebih luas untuk mencegah pelanggaran serupa pada masa mendatang.

Vivian menyatakan Singapura menyetujui usulan Arrmanatha untuk membentuk satuan tugas bersama. Menurut dia, kerja sama tersebut akan memperkuat koordinasi tindakan dan pertukaran informasi antara kedua negara sekaligus memberikan peringatan kepada perusahaan agar bertanggung jawab atas aktivitas mereka.

Arrmanatha menjelaskan, satgas yang dibahas kedua negara akan menghubungkan pertukaran informasi dengan intelijen keuangan dan pengumpulan bukti lintas batas. Kerja sama itu juga diharapkan dapat membuka peluang pemulihan aset jika memungkinkan.

“Tidak boleh ada perbatasan yang melindungi mereka yang mengambil keuntungan dari pembakaran hutan kita,” kata Arrmanatha.

Arrmanatha berharap kerja sama penanganan karhutla dapat menjadi langkah awal untuk menghadapi tantangan bersama lainnya, termasuk praktik pengurangan nilai yang dilaporkan dalam transaksi atau under-invoicing.

Menurut dia, praktik tersebut mengurangi penerimaan yang seharusnya dapat digunakan untuk membangun sekolah dan rumah sakit serta mendukung ketahanan pangan masyarakat.

Ia menilai kerja sama dalam menangani kabut asap dapat berkembang menjadi kemitraan yang lebih luas dalam menjaga integritas keuangan.

Sementara itu, Vivian menegaskan bahwa Singapura berdiri bersama Indonesia dalam menghadapi persoalan kabut asap. Ia juga mengapresiasi upaya Presiden Prabowo Subianto dan ribuan petugas tanggap darurat serta pemadam kebakaran Indonesia yang bekerja dalam kondisi sulit dan berbahaya.

Vivian sepakat bahwa masyarakat Indonesia, terutama di Kalimantan dan Sumatra, merupakan pihak yang paling terdampak kabut asap. Ia menegaskan kebakaran hutan dan lahan disebabkan oleh tindakan manusia, meskipun El Niño merupakan fenomena iklim alami.

Kedua negara, kata Vivian, perlu bekerja sama untuk memastikan perusahaan yang bertanggung jawab dapat dimintai pertanggungjawaban dan mencegah kebakaran serupa terulang.