Cara Menarik Permainan Pemain Mbi99 Telah Menjadi Dunia Cara

Liputan6.com, Jakarta -Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dapat mengancam kesehatan masyarakat, terutama bayi, balita, ibu hamil, lansia, serta penderita asma dan penyakit paru obstruktif kronis (PPOK). Oleh sebab itu, penanganannya membutuhkan kesiapsiagaan dan kerja sama lintas sektor.

Menteri Kesehatan RI periode 2014 s.d 2019 sekaligus Ketua Dewan Pembina Indonesia Health Development Center (IHDC), Prof. Dr. dr. Nila Djuwita F. Moeloek, Sp.M(K), membagikan pengalamannya menangani darurat kesehatan akibat kabut asap saat Indonesia menghadapi kebakaran hutan pada awal pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Menurut Nila, penanganan kabut asap tidak cukup hanya mengandalkan sektor kesehatan. Diperlukan intervensi sistemik yang melibatkan pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat.

"Tetapi kita harus melakukan suatu intervensi sistemik yang wajib kita lakukan," kata Nila dalam paparannya melalui Zoom pada Minggu, 25 Oktober 2026.

Langkah Penanganan Darurat Kesehatan

Saat itu, Kementerian Kesehatan berupaya melindungi masyarakat melalui penguatan sistem kesehatan. Bantuan yang disalurkan mencakup masker, obat-obatan, oksigen, dan konsentrator oksigen.

Pemerintah juga menyiapkan rumah singgah bagi warga terdampak. Fasilitas ini menjadi tempat perlindungan sementara, terutama bagi kelompok rentan yang membutuhkan perhatian khusus.

Selain itu, tenaga kesehatan dimobilisasi untuk membantu pelayanan di wilayah terdampak. Rumah sakit dan puskesmas turut dilibatkan dalam penanganan masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap.

Nila mengatakan bahwa upaya tersebut dilakukan melalui kerja sama lintas kementerian, termasuk Kementerian Sosial serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Koordinasi diperlukan agar perlindungan masyarakat dapat berjalan lebih efektif.

Dia juga mengenang upaya penyediaan tempat perlindungan sementara atau shelter yang dilengkapi oksigen untuk membantu warga terdampak.

Selain menyediakan fasilitas kesehatan, pemantauan kualitas udara menjadi bagian penting dalam penanganan kabut asap. Nila menjelaskan bahwa informasi Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) perlu disampaikan selama 24 jam agar masyarakat mengetahui kondisi udara di wilayahnya.

Informasi tersebut dapat menjadi pertimbangan untuk membatasi aktivitas di luar ruangan, termasuk kegiatan belajar di sekolah ketika kualitas udara berada pada tingkat berbahaya.

"Jadi, ISPU itu harus dilakukan atau diperhatikan," ujar Nila.

Masyarakat juga perlu melakukan perlindungan diri di rumah. Nila mencontohkan upaya menutup celah rumah dan membasahi tirai untuk membantu mengurangi masuknya asap. Ventilasi juga dapat ditutup menggunakan bahan yang dibasahi, sesuai dengan penjelasannya.

Langkah tersebut menjadi alternatif bagi warga yang tidak dapat mengakses rumah singgah. Meski demikian, bayi, anak-anak, ibu hamil, lansia, serta penderita gangguan pernapasan tetap perlu mendapat perhatian khusus selama kualitas udara memburuk.

Kesiapsiagaan Bencana Perlu Diperkuat

Bagi Nila, pengalaman menangani kabut asap menunjukkan pentingnya kesiapsiagaan sebelum bencana terjadi. Pemerintah, organisasi profesi kesehatan, tenaga medis, dan masyarakat perlu bekerja sama untuk mengurangi risiko kesehatan akibat kebakaran hutan.

Dia juga mendorong evaluasi dan pelatihan agar semua pihak lebih siap menghadapi bencana serupa.

"Jadi, artinya memang kita perlu melakukan suatu perlindungan kesehatan sebagai hak asasi rakyat," kata Nila.

Menurutnya, perlindungan kesehatan harus menjadi tanggung jawab bersama. Penguatan koordinasi, akses informasi kualitas udara, dan kesiapan fasilitas kesehatan diperlukan untuk meminimalkan dampak kabut asap terhadap masyarakat.