Log Masuk Rm50 Tentang Mendaftar Kesalahan Log Masuk Terbaik Bermanfaat

Liputan6.com, Jakarta - Pada 30 Oktober 1946 pukul 00.00, Oeang Republik Indonesia (ORI) resmi berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Kala itu, uang menjadi lambang kedaulatan negara yang baru merdeka.

Delapan dekade berselang, wajah transaksi di Tanah Air berubah drastis. Di warung kopi hingga lahan parkir, pemindaian Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) kian sering menggantikan lembaran rupiah.

Menyambut Hari Oeang Republik Indonesia (HORI) ke-80, pertanyaan pun mengemuka: apakah uang tunai masih punya masa depan?

Ekonom Institute for Economic and Social Research Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) Teuku Riefky melihat arahnya cukup jelas.

"Ke depannya [uang tunai] akan semakin ditinggalkan dengan pembayaran digital," ujar dia kepada Liputan6.com, Jumat, (30/10/2026).

Menurut dia, kesiapan masyarakat sudah tampak di lapangan. "Sejauh ini saya melihat kesiapannya ada, karena bahkan UMKM dan tukang parkir saat ini sudah mulai menggunakan QRIS," kata dia.

Soal faktor penentu kecepatan peralihan, Riefky menyebut satu hal. "Kecepatan penetrasi digital di tengah-tengah masyarakat," ucapnya.

Sementara ITU, Ekonom BCA David Sumual memberikan pandangan yang berbeda. "Peredaran uang fisik tak akan hilang sepenuhnya, melainkan bergeser menjadi instrumen sekunder atau backup," kata David.

Alasannya, menurut dia, masyarakat belum sepenuhnya beralih ke sistem digital. "Aspek kepercayaan (trust) masyarakat belum beralih sepenuhnya karena sistem digital dinilai masih berisiko," ujar David.

David memperkirakan lanskap pembayaran akan terbagi. "Transaksi digital mendominasi wilayah perkotaan, sementara uang tunai tetap menjadi alat pembayaran utama di sektor mikro informal serta daerah dengan adopsi teknologi yang lambat," tutur David.

Bagi David, uang tunai tetap penting untuk masyarakat di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T). "Uang tunai menjadi jaring pengaman inklusi keuangan bagi jutaan warga yang belum tersentuh perbankan (unbanked)," ujarnya.

Ia menambahkan, uang tunai adalah ultimate backup saat gangguan jaringan massal atau bencana alam. Riefky sepakat, tetapi dengan catatan, "Iya, tapi tidak besar."

"Indonesia saat ini baru siap secara parsial menuju masyarakat minim uang tunai (less-cash society)," kata David. Regulasi, kebijakan moneter, dan infrastruktur makro dinilainya relatif siap, tercermin dari ekspansi QRIS.

Namun, David menilai Indonesia belum siap menjadi cashless society secara total akibat kesenjangan infrastruktur antara wilayah urban dan rural, serta rendahnya indeks literasi digital di lapisan bawah.

Ia merinci tiga faktor pemercepat peralihan. Pertama, infrastruktur telekomunikasi yang merata dan stabil. Kedua, literasi keuangan dan digital. Ketiga, demografi muda yang tech-savvy, insentif biaya bagi UMKM, dan promo bagi konsumen.

Formalisasi Ekonomi dan CBDC

Riefky menilai transisi ini berpotensi menjadi katalisator inklusi keuangan. Ia mengatakan, dampaknya bagi sektor informal pun positif, "Akan lebih formal, semua transaksi tercatat dan mengurangi pangsa shadow economy."

Untuk kelompok rentan seperti lansia dan warga 3T, Riefky menegaskan bantuan "perlu tetap disalurkan secara tunai melalui metode konvensional".

Terkait Central Bank Digital Currency (CBDC) yang tengah dikembangkan Bank Indonesia, ia memproyeksikan, "Ini akan terus mengurangi penggunaan uang kertas konvensional, walaupun ini proyek masih jangka panjang."

https://www.liputan6.com/regional/read/5436435/diperingati-setiap-30-oktober-berikut-sejarah-hari-oeang-republik-indonesia#google_vignette