Vocab Txt Firqaaa Terpercaya Aku Motorsikal Bzfuture 15 Kesalahan Belajar

Liputan6.com, Jakarta - Sejak 1845, atau 100 tahun sebelum Indonesia lahir, Amerika Serikat (AS) sudah memiliki hari pemilihan, yakni Tuesday next after the first Monday November atau Selasa setelah Senin pertama November. Seperti hari ini, Selasa, 3 November 2026, banyak warga dunia menunggu hasil pemilihan DPR dan Senat. Sebab, hasil pemilihan kali ini akan berpengaruh besar terhadap masa depan kebijakan Presiden Donald Trump.

Revolusi Amerika (1775-1783) tidak hanya berhasil membentuk United State of America yang merdeka dari Inggris Raya, tetapi juga membentuk tatanan baru bernegara yang benar-benar anti-Inggris: Inggris monarki, AS republik; Inggris negara kesatuan, AS negara federasi, dan; Inggris parlementer, AS presidensial.

Dalam sistem parlementer Inggris, pusat pemerintahan ada di parlemen. Faksi politik atau partai politik yang menguasai mayoritas kursi parlemen mengangkat perdana menteri dan kabinet di antara anggota parlemen. Kabinet bisa bubar sewaktu-waktu apabila mayoritas parlemen tidak percaya lagi. Dalam sistem parlementer eksekutif dan legislatif menjadi satu di parlemen. Keputusan eksekutif ya keputusan legislatif.

Oleh sikap anti-Inggris, para pendiri AS menolak sistem tersebut. Mereka menciptakan sistem baru, yang kemudian dikenal dengan sistem presidensial. Sesuai dengan teori Trias Politika-nya Montesquieu, eksekutif dan legislatif terpisah. Masing-masing mendapatkan mandat sendiri-sendiri dari rakyat, dengan masa kerja tetap.

Presiden selaku kepala eksekutif, dipilih rakyat; demikian juga kongres selaku legislatif. Kongres terdiri dari DPR dan senat. DPR mewakili penduduk sehingga besar kecilnya jumlah DPR dari setiap negara bagian bergantung pada jumlah penduduk yang diwakilinya. Sementara senat mewakili negara bagian, dan setiap negara bagian punya jatah sama, 2 senator. Semula senator dipilih lembaga legislatif negara bagian, namun melalui Amandemen Konstitusi XVII, sejak 1914 senator dipilih rakyat negara bagian.

Menurut Konstitusi AS, masa kerja anggota DPR adalah 2 tahun, senator 6 tahun, dan presiden 4 tahun. DPR dipilih setiap 2 tahun sekali, senator dipilih secara staggered ⅓ anggota setiap 2 tahun, dan presiden dipilih setiap 4 tahun sekali.

Konstitusi AS disahkan Kongres Konfederasi pada 1787, berlaku sejak 1789 setelah diratifikasi 9 dari 13 negara bagian. Pemilihan DPR pertama digelar sepanjang 1788-1789 dengan waktu berbeda di setiap negara bagian. Demikian juga dengan pemilihan dewan elektoral pertama digelar berbeda waktu di antara negara bagian. Dewan elektoral inilah yang bertugas memilih presiden.

Sesuai dengan perintah konstitusi, setelah pemilihan pertama, pemilihan DPR yang kedua dan seterusnya digelar pada tahun genap, sehingga sejak 1790 pemilihan DPR digelar pada: 1790, 1792, 1794, 1796, dan seterusnya sampai sekarang.

Setelah pemilihan dewan elektoral pertama sepanjang 1788-1789, sejak 1792, sejalan dengan pemilihan DPR, pemilihan dewan elektoral atau pemilihan presiden digelar setiap tahun genap setiap 4 tahun sekali: 1792, 1796, 1800, dan seterusnya.

Meskipun sejak 1792 setiap 4 tahun sekali digelar pemilihan DPR dan pemilihan dewan elektoral atau pemilihan presiden, namun hari H pelaksanaan dua jenis pemilihan itu berbeda waktu di setiap negara bagian.

Secara teknis hal itu memunculkan banyak masalah, misalnya pemilih berpindah negara bagian agar bisa memilih dua kali. Secara politik juga menciptakan bandwagon effect, yakni hasil pemilihan presiden di negara yang lebih awal memengaruhi perilaku pemilih pada pemilih presiden di negara bagian berikutnya.

Demi menghindari masalah teknis dan politis tersebut, pada 23 Januari 1845, Kongres mengeluarkan An Act to establish a uniform time for holding elections for electors for Presiden and Vice President in al the States of the Union. Undang-undang 1845 ini menyeragamkan jadwal pemilihan presiden secara nasional, yaitu pada Selasa setelah Senin pertama di bulan November, Tuesday next after the first Monday November.

Itulah untuk pertama kalinya, AS memiliki hari pemilihan nasional seragam, yakni hari pemilihan presiden. Sementara hari pemilihan DPR masih berbeda di setiap negara bagian, meski sama-sama pada tahun genap.

Demi menyelaraskan jadwal pemilihan presiden dengan jadwal pemilihan DPR, pada 12 Februari 1848, kongres mengeluarkan An Act to regulate the time and manner of holding elections for Representative in Congress. Undang-undang 1848 ini memberi kewenangan negara bagian untuk mengatur waktu pemilihan DPR agar sesuai jadwal pemilihan presiden. Namun tetap saja beberapa negara bagian tak mengubah jadwal.

Baru pada 2 Februari 1872, kongres mengeluarkan An Act to establish a uniform time for holding elections for Representative in Congress, yang secara tegas menyeragamkan hari pemilihan DPR secara nasional (bersamaan dengan pemilihan presiden), yaitu Tuesday next after the first Monday in November, in every even-numbered year.

Penyeragaman hari pemilihan DPR dan pemilihan presiden pada Selasa setelah Senin pekan pertama November, membuat hari pemilihan senat hasil Amandemen Konstitusi XVII tinggal menyesuaikan.

Amandemen tersebut disetujui Kongres 13 Mei 1912 dan selesai diratifikasi negara bagian 8 April 1913 sehingga pemilihan ⅓ senator (kelas pertama) dimulai pada Selasa 3 November 1914, pemilihan ⅓ senator (kelas kedua) pada Selasa 7 November 1916, dan pemilihan ⅓ senator (kelas ketiga) pada Selasa 5 November 1918.

Setiap kali pemilihan ⅓ senator bersamaan dengan pemilihan DPR, dan khusus pada Selasa 7 November 1916 bersamaan dengan pemilihan presiden. Dengan demikian sejak Selasa 7 November 1916, setiap empat tahun sekali terjadi pemilihan federal terbesar, di mana pemilihan DPR, pemilihan presiden, dan pemilihan ⅓ senator berlangsung pada hari yang sama.

Nah, pemilihan DPR dan ⅓ senat tepat di tengah masa jabatan presiden (yang empat tahun) itulah yang disebut dengan midterm election atau pemilihan paruh waktu. Pemilihan paruh waktu ini memang didesain oleh para pendiri AS untuk mencegah penguasa tiran yang dihasilkan oleh pemilihan presiden, DPR, dan ⅓ senator dua tahun sebelumnya.

Maksudnya, apabila rakyat AS tidak suka dengan presiden, yang kebijakannya selalu didukung DPR dan senator hasil pemilihan sebelumnya, makan dalam pemilihan paruh waktu ini, rakyat AS bisa menghukum presiden dengan tidak memilih DPR dan ⅓ senator yang mendukung presiden.

Itulah kenapa pemilihan DPR dan ⅓ senator pada 2026 ini menarik perhatian masyarakat internasional. Ya, mereka ingin menyaksikan, apakah rakyat AS menghukum Presiden Trump dengan tidak memilih anggota DPR dan senator dari Partai Republik, atau malah tetap mendukungnya.