Pdf Panduan Murid Materi Mana Panduan Penulisan Akademik Technical Penelitiannya Kegiatan

Liputan6.com, Khartoum - Ketegangan diplomatik antara Sudan dan Ethiopia semakin memanas. Pemerintah Sudan dilaporkan memerintahkan penutupan konsulat Ethiopia di Kota Gedaref, wilayah timur Sudan, sekaligus memberikan waktu 48 jam kepada seluruh staf diplomatik Ethiopia untuk meninggalkan negara tersebut.

Dikutip dari Anadolu, keputusan itu dilaporkan sejumlah media lokal pada Rabu. Situs berita Sudan, Al-Zawiya Net, menyebut langkah Khartoum merupakan respons atas keputusan pemerintah Ethiopia yang lebih dahulu menutup konsulat Sudan di Assosa dan memerintahkan enam diplomat Sudan meninggalkan wilayahnya dalam tenggat waktu yang sama.

Laporan serupa juga disampaikan stasiun televisi Sudan, Tayba TV, dengan mengutip media lokal dan seorang sumber pemerintah Sudan.

Menurut laporan tersebut, keputusan Sudan didasarkan pada prinsip timbal balik atau resiprositas di tengah meningkatnya ketegangan diplomatik antara kedua negara bertetangga itu.

Saling Tuduh Dukung Kelompok Bersenjata

Hubungan Sudan dan Ethiopia belakangan terus memburuk akibat tuduhan timbal balik mengenai dukungan terhadap kelompok-kelompok bersenjata.

Ketegangan terbaru terjadi setelah militer Sudan pada Selasa mengumumkan bahwa sistem pertahanan udaranya berhasil menembak jatuh sebuah pesawat nirawak atau drone strategis yang disebut sebagai ancaman di wilayah Negara Bagian Blue Nile.

Menurut militer Sudan, drone tersebut memasuki wilayah udara negara itu dari negara tetangga, Ethiopia.

Namun, pihak militer tidak mengungkapkan siapa operator atau pihak yang mengendalikan drone tersebut. Hingga laporan itu disampaikan, pemerintah Ethiopia juga belum memberikan tanggapan langsung.

Sebelumnya, Sudan telah menuduh Ethiopia membiarkan kelompok paramiliter Rapid Support Forces (RSF) menggunakan wilayahnya untuk melancarkan serangan drone terhadap infrastruktur sipil di Sudan.

Pemerintah Sudan bahkan telah menyampaikan pengaduan terkait tuduhan tersebut kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Dewan Perdamaian dan Keamanan Uni Afrika.

Di sisi lain, Ethiopia juga melontarkan tuduhan terhadap Sudan. Addis Ababa menuding Khartoum memberikan dukungan kepada kelompok pemberontak di wilayah Tigray, Ethiopia bagian utara.

Saling tuduh tersebut semakin memperburuk hubungan kedua negara yang sebelumnya memang telah diwarnai berbagai persoalan keamanan dan perbatasan.

Selain persoalan dugaan dukungan terhadap kelompok bersenjata, Sudan dan Ethiopia juga memiliki sejarah panjang ketegangan terkait wilayah perbatasan Al-Fashaga yang masih disengketakan.

Perselisihan mengenai kawasan tersebut telah beberapa kali memicu bentrokan antara pasukan Sudan dan Ethiopia.

Wilayah Al-Fashaga menjadi salah satu persoalan sensitif dalam hubungan kedua negara karena menyangkut klaim teritorial dan keamanan perbatasan.

Sementara itu, konsulat Ethiopia di Gedaref sebenarnya dibuka secara resmi pada Juni 2015 dengan tujuan memperkuat hubungan bilateral kedua negara.

Keberadaan kantor konsulat tersebut juga dimaksudkan untuk memfasilitasi kerja sama lintas perbatasan serta menangani persoalan keamanan bersama, termasuk perdagangan manusia.

Namun, meningkatnya ketegangan diplomatik kini membuat keberadaan konsulat tersebut menjadi bagian dari perselisihan antara kedua negara.

Ketegangan Diplomatik di Tengah Perang Saudara Sudan

Perselisihan terbaru antara Sudan dan Ethiopia berlangsung ketika Sudan masih dilanda konflik bersenjata antara militer Sudan dan kelompok paramiliter Rapid Support Forces (RSF).

Konflik yang pecah pada April 2023 itu telah menyebabkan gelombang pengungsian besar-besaran dan memperburuk krisis kemanusiaan di negara tersebut.

Di tengah situasi yang belum menunjukkan penyelesaian, memburuknya hubungan dengan Ethiopia menambah persoalan yang harus dihadapi pemerintah Sudan.

Penutupan konsulat dan pengusiran staf diplomatik dalam waktu 48 jam menjadi perkembangan terbaru dalam hubungan kedua negara yang kini semakin diwarnai saling tuduh, persoalan keamanan, serta sengketa wilayah perbatasan.