Analisis Pasaran Peranan Terhadap Masa Depan Masa Sedang Luas

Liputan6.com, Hong Kong -Joshua Wong, yang pernah menjadi salah satu ikon gerakan prodemokrasi Hong Kong, dijatuhi hukuman 10 tahun penjara atas tuduhan bersekongkol dengan pihak asing berdasarkan Undang-Undang Keamanan Nasional yang berlaku di wilayah tersebut.

Joshua termasuk di antara ratusan aktivis dan warga Hong Kong yang ditangkap berdasarkan undang-undang tersebut. Aturan itu diberlakukan oleh Beijing pada 2020, menyusul gelombang besar demonstrasi prodemokrasi yang menentang semakin kuatnya kendali China atas Hong Kong.

Para pengkritik menilai undang-undang yang memiliki cakupan luas tersebut telah membungkam suara-suara yang menentang pemerintah. Namun, pihak berwenang menyatakan bahwa aturan itu diperlukan untuk menjaga stabilitas. Mereka membantah tudingan bahwa penerapannya telah melemahkan otonomi Hong Kong.

Joshua telah menghabiskan enam tahun terakhir di penjara dan semula dijadwalkan bebas pada Januari mendatang. Namun, vonis terbaru membuatnya harus menjalani hukuman penjara selama satu dekade lagi.

Dalam persidangan pada Kamis (5/11/2026), Joshua hadir mengenakan kemeja lengan panjang berwarna biru tua, celana khaki, dan kacamata berbingkai hitam. Tubuhnya terlihat lebih kurus dibandingkan dengan penampilannya di hadapan publik sebelumnya.

Ia menganggukkan kepala untuk menyapa orang-orang yang memenuhi kursi pengunjung di ruang sidang. Sesekali, Joshua mencatat ketika hakim membacakan pertimbangan yang mendasari putusan tersebut.

Di luar gedung pengadilan, warga telah berkumpul. Puluhan orang mengantre selama berjam-jam dengan harapan mendapatkan tempat duduk untuk menyaksikan persidangan. Kehadiran polisi dalam jumlah besar turut terlihat di sekitar lokasi.

Joshua sebelumnya telah menjalani hukuman atas kasus subversi, yakni tindakan yang ditujukan untuk menggulingkan atau melemahkan kekuasaan pemerintah. Ia semula dijadwalkan bebas pada awal tahun depan, tetapi kembali menghadapi dakwaan baru ketika masih berada di penjara. Joshua mengaku bersalah atas dakwaan terbaru tersebut pada September.

Hakim pada Kamis menyatakan bahwa dua bulan dan dua hari dari hukuman 10 tahun penjara yang baru dijatuhkan akan dijalani bersamaan dengan masa hukuman Joshua sebelumnya.

Jaksa menyebut Joshua telah bersekongkol dengan sejumlah aktivis lainnya, termasuk Nathan Law yang kini hidup di pengasingan, untuk melobi negara-negara asing agar menjatuhkan sanksi dan memberlakukan blokade terhadap Beijing.

Menurut keterangan dalam persidangan, aktivitas tersebut berlangsung antara Juli hingga akhir November 2020.

Joshua dan Law merupakan dua pendiri Demosisto, partai politik prodemokrasi yang kini telah bubar.

Pada Kamis, Kepala Eksekutif Hong Kong John Lee menyebut Joshua dan Law sebagai "dua di antara pihak utama yang bertanggung jawab atas tindakan yang merusak kemakmuran dan stabilitas Hong Kong".

Dalam pernyataan yang dikeluarkan setelah putusan pengadilan, Lee mengatakan tindakan keduanya tidak hanya sangat merugikan kedaulatan, keamanan, dan kepentingan pembangunan nasional, tetapi turut berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat serta stabilitas sosial.

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri China menyatakan bahwa Beijing "dengan tegas mendukung Hong Kong dalam menjaga keamanan nasional sesuai hukum".

Kementerian tersebut menyerukan kepada "pihak-pihak terkait" agar "sungguh-sungguh menghormati kedaulatan China dan sistem hukum Hong Kong".

Di sisi lain, Frances Hui, sahabat Joshua sekaligus sesama aktivis yang kini menetap di Amerika Serikat (AS), mengaku sangat terpukul dan marah atas putusan tersebut.

"Vonis hari ini bukan hanya tentang Joshua. Ini merupakan bagian dari tindakan keras politik yang lebih luas, yang berupaya menulis ulang satu bab sejarah Hong Kong dan menghapus kontribusi seluruh generasi yang percaya bahwa mereka dapat menentukan masa depan kota mereka," ujar Hui kepada BBC.

Pemerintah Inggris menyatakan bahwa vonis terhadap Joshua merupakan "contoh nyata bagaimana Undang-Undang Keamanan Nasional digunakan untuk menargetkan individu karena ekspresi dan partisipasi politik mereka".

Dalam pernyataan yang disampaikan kepada BBC, juru bicara pemerintah Inggris menyerukan agar "seluruh proses hukum yang tidak adil" terhadap individu yang didakwa berdasarkan undang-undang tersebut segera dihentikan.

Menurut Konsulat AS di Hong Kong, vonis tersebut menunjukkan bahwa Beijing "bersedia mengambil langkah-langkah luar biasa untuk membungkam mereka yang memperjuangkan kebebasan mendasar" di wilayah China tersebut.

Organisasi hak asasi manusia Human Rights Watch menggambarkan hukuman terhadap Joshua sebagai putusan yang "kejam dan tidak adil".

"Untuk membuat masyarakat Hong Kong tetap tunduk dan mengurangi kemungkinan munculnya kecaman internasional, pemerintah Hong Kong tampaknya menerapkan taktik menumpuk dakwaan terhadap para pemimpin prodemokrasi yang berpengaruh," kata Direktur Human Rights Watch untuk Asia, Elaine Pearson.

Sejauh ini, hukuman terberat berdasarkan Undang-Undang Keamanan Nasional yang kontroversial tersebut dijatuhkan kepada Jimmy Lai, mantan pengusaha media berusia 78 tahun. Ia divonis 20 tahun penjara setelah dinyatakan bersalah atas tuduhan bersekongkol dengan pihak asing.

Joshua lahir pada Oktober 1996 dari pasangan Roger, seorang profesional di bidang teknologi informasi (TI), dan Grace, seorang ibu rumah tangga.

Saat masih kecil, Joshua didiagnosis mengalami disleksia, kondisi yang menyebabkan seseorang mengalami kesulitan membaca dan mengeja. Kondisi tersebut membuatnya kesulitan mengikuti pelajaran di sekolah.

Meski demikian, sejak usia muda ia tidak segan mempertanyakan aturan dan kebiasaan yang menurutnya tidak masuk akal. Ketika duduk di bangku sekolah menengah, Joshua mengajak teman-teman sekelasnya melalui Facebook untuk memprotes mahalnya harga makanan di kantin sekolah.

Pada 2011, ketika berusia 14 tahun, Joshua turut mendirikan Scholarism, kelompok aktivis pelajar prodemokrasi yang kemudian berkembang pesat, baik dari segi jumlah anggota maupun pengaruhnya.

Setahun kemudian, kelompok tersebut menggerakkan lebih dari 100.000 orang untuk memprotes rencana pemerintah Hong Kong menerapkan pendidikan patriotisme wajib di sekolah-sekolah. Gelombang penolakan itu akhirnya memaksa pihak berwenang mundur dari rencana tersebut.

Pada 2014, Joshua menjadi salah satu tokoh utama gerakan pembangkangan sipil yang dikenal sebagai Umbrella Movement atau Gerakan Payung. Gerakan ini merupakan aksi perlawanan tanpa kekerasan terhadap kebijakan pemerintah. Saat itu, wajah Joshua telah menjadi salah satu yang paling dikenal di kalangan aktivis prodemokrasi Hong Kong.

Pada 2016, ia bersama Nathan Law dan Agnes Chow mendirikan Demosisto. Law dan Chow kini berada di luar negeri.

Kendati dikenal luas sebagai tokoh gerakan prodemokrasi, Joshua kerap mengungkapkan ketidaknyamanannya ketika disebut sebagai "pemimpin demonstrasi".

"Kami memiliki banyak orang yang berperan sebagai penggerak dalam gerakan ini, dan saya salah satunya. Alih-alih menggunakan sistem komando dari atas ke bawah, kini kami memiliki pusat koordinasi yang bergerak dari bawah ke atas," kata Joshua kepada Financial Times pada November 2019.

Demosisto dibubarkan pada 2020, tahun ketika Beijing memberlakukan Undang-Undang Keamanan Nasional di Hong Kong.

Law kemudian pindah ke Inggris dan melanjutkan aktivitas advokasinya dari luar negeri.

Sementara itu, Joshua memilih tetap tinggal di Hong Kong dan berupaya mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Namun, pencalonannya ditolak oleh pihak berwenang, yang menyebut penentangannya terhadap Undang-Undang Keamanan Nasional sebagai salah satu alasan keputusan tersebut.

Di tengah aktivitas politiknya, perkara hukum yang menjerat Joshua terus bertambah.

Pada 23 November 2020, ia mengaku bersalah atas sejumlah dakwaan terkait keterlibatannya dalam demonstrasi di luar markas besar Kepolisian Hong Kong pada 2019.

Setelah itu, Joshua menghadapi dakwaan berdasarkan Undang-Undang Keamanan Nasional.

Pada Februari 2021, ketika masih menjalani hukuman penjara, Joshua menjadi satu dari 47 orang yang didakwa atas tuduhan "bersekongkol untuk melakukan subversi".

Kelompok tersebut kemudian dikenal sebagai Hong Kong 47. Hingga kini, perkara itu merupakan kasus dengan jumlah terdakwa terbanyak yang diproses berdasarkan Undang-Undang Keamanan Nasional.

Joshua masih menjalani hukuman 56 bulan penjara atas vonis subversi ketika kembali didakwa atas tuduhan bersekongkol dengan pihak asing berdasarkan undang-undang yang sama pada tahun lalu.

Pada 22 November 2020, sehari sebelum mengaku bersalah atas dakwaan terkait demonstrasi, Joshua menulis sebuah pesan di Instagram yang ditujukan kepada "rakyat Hong Kong".

"Sejujurnya, saya tidak pernah terlalu percaya pada politik Hong Kong, tetapi saya memiliki keyakinan penuh terhadap rakyat Hong Kong," tulis Joshua.

"Bahkan ketika kekuatan politik kini memberikan tantangan menyeluruh terhadap ketangguhan masyarakat sipil kita, saya percaya bahwa rakyat Hong Kong, seperti yang selalu mereka lakukan, akan menemukan jalan untuk melewati semua ini."