Crash Cart Keperluan Cemas Kecemasan Ruang Dalam Penggunaan Peluang Memberi

Liputan6.com, Jakarta - Penyaluran bantuan subsidi upah (BSU) kuartal IV 2026 diharapkan melalui transfer ke rekening bank masyarakat penerima. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan, hal ini sejalan dengan amanat Presiden Prabowo Subianto mengenai program rekening gratif bagi 25,16 juta warga berusia 17 tahun ke atas dari kelompok ekonomi desil 1-4 yang belum memiliki rekening bank.

"Tapi sekarang arahan Presiden (Prabowo Subianto), semua harus punya rekening. Semua diharapkan sudah bisa melalui rekening,” ujar Airlangga, Kamis, (12/11/2026).

Mengutip Antara, aturan mengenai penyaluran BSU telah terbit melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026.

Pekerja atau buruh yang memenuhi persyaratan sebagai penerima BSU 2026 harus merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga Agustus 2026.

Pekerja atau buruh harus menerima upah paling banyak Rp 3,5 juta per bulan. Untuk pekerja atau buruh di daerah yang memiliki Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) lebih dari Rp 3,5 juta, batas upah mengikuti UMK setempat yang dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh.

Sementara itu, bagi daerah yang tidak memiliki UMK, batas upah mengacu pada Upah Minimum Provinsi (UMP) dengan ketentuan pembulatan yang sama.

Upah yang menjadi dasar penentuan penerima merupakan upah terakhir yang dilaporkan pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dan tercatat dalam data kepesertaan. Upah tersebut terdiri atas gaji pokok dan tunjangan tetap.

Adapun pemerintah akan meluncurkan program rekening gratis pada akhir 2026. Saat ini, pemerintah mematangkan regulasi, data penerima, hingga pelaksanaannya.

Program rekening gratis ditargetkan menyasar 25,16 juta warga. Setiap rekening baru nantinya terisi saldo awal sebesar Rp 50.000.

Salah satu program stimulus tersebut menyasar warga negara yang masuk kategori desil 1-4 dan berumur 17 tahun ke atas, dan pemerintah menyiapkan anggaran Rp 1,28 triliun untuk program ini.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memastikan Bantuan Subsidi Upah (BSU) diprioritaskan bagi pekerja dengan penghasilan di bawah Rp 3 juta per bulan. Saat ini, pemerintah tengah merampungkan proses penyaluran bantuan di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sekaligus memutakhirkan data penerima.

Airlangga menyampaikan bahwa seluruh tahapan administrasi dan verifikasi data terus dipacu agar penyaluran BSU dapat terealisasi sesuai jadwal pada November 2026.

“Ya ini masih diproses di Keuangan,” kata Airlangga dalam konferensi pers perkembangan aksesi Indonesia pada OECD di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (9/11/2026).

Airlangga menegaskan, kriteria utama penerima BSU adalah pekerja yang memiliki batas gaji maksimal di bawah Rp 3 juta. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) saat ini sedang menyaring dan menyinkronkan data calon penerima agar bantuan tepat sasaran.

“Pokoknya BSU di bawah Rp 3 juta. Pokoknya semua yang di bawah Rp 3 juta itu akan diberikan BSU. Sekarang datanya masih disiapkan dan diolah di Kemenaker,” ujar Airlangga.

Di samping program bantuan tunai BSU, pemerintah juga menyiapkan skema insentif perpajakan bagi kelompok pekerja kelas menengah melalui fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP). Fasilitas keringanan pajak ini diberikan kepada pekerja dengan tingkat penghasilan hingga Rp 10 juta per bulan.

“Yang PPh DTP, PPh ditanggung pemerintah kan sampai gaji Rp 10 juta,” tambah Airlangga.

Melalui pemetaan tersebut, pemerintah secara tegas memisahkan jaring pengaman ekonomi berdasarkan strata pendapatan pekerja: penyaluran BSU difokuskan untuk menjaga daya beli pekerja berpenghasilan di bawah Rp 3 juta, sedangkan skema PPh 21 DTP menopang kelangsungan konsumsi pekerja hingga batas gaji Rp 10 juta.