Meningkatkan Jangkauan Pemasaran Yang Maklumat Jenama Meningkatkan Pengalaman Perubahan Depan

Liputan6.com, Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan empat marketplace yang ditunjuk sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 telah menyetorkan pajak atas transaksi perdagangan elektronik periode 1–31 Oktober 2026. Namun, DJP belum membeberkan nilai setorannya karena masih menunggu pelaporan resmi.

Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, menjelaskan bahwa marketplace sudah menyetorkan PPh Pasal 22 tersebut pada 15 November, sedangkan batas waktu pelaporannya jatuh pada 20 November 2026.

“Sudah. Setornya tanggal 15, tapi lapornya tanggal 20,” ujar Bimo kepada wartawan di Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Bimo menerangkan, DJP belum bisa menyampaikan rincian angka penerimaan karena data pelaporan masih berpotensi mengalami penyesuaian. Pihaknya ingin memastikan angka yang dipublikasikan ke publik benar-benar akurat.

“Kalau belum dilaporkan kan masih ada penyesuaian-penyesuaian, nanti takutnya datanya geser dan segala macam enggak akurat,” katanya.

Dengan begitu, total realisasi penerimaan PPh Pasal 22 dari empat marketplace tersebut baru dapat diketahui secara pasti setelah DJP merampungkan proses penerimaan dan pencocokan data laporan.

Untuk diketahui, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau Ditjen Pajak menegaskan, pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas penghasilan pedagang dalam negeri melalui marketplace mulai dilaksanakan pada 1 Oktober 2026. Pemungutan tersebut dilakukan oleh empat penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) yang telah ditunjuk oleh Pemerintah melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak pada 24 September 2026.

Empat marketplace tersebut adalah PT Shopee International Indonesia, PT Global Digital Niaga Tbk, PT Tokopedia, dan PT Ecart Webportal Indonesia.

Sebelumnya, pemerintah telah memberikan waktu penyesuaian pelaksanaan pemungutan PPh Pasal 22 melalui marketplace sampai dengan 31 Oktober 2026 dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kondisi ekonomi masyarakat dan kesiapan implementasi kebijakan. Dalam perkembangannya, berdasarkan hasil evaluasi serta kesiapan sistem dan administrasi penyelenggara marketplace, pemerintah menetapkan pelaksanaan pemungutan dimulai pada 1 Oktober 2026.

Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto menuturkan, penyesuaian waktu pelaksanaan tersebut merupakan bagian dari evaluasi pemerintah terhadap implementasi kebijakan, dan tidak mengubah substansi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025.

Bimo menuturkan, Pemerintah sebelumnya telah memberikan waktu penyesuaian dengan mempertimbangkan berbagai aspek. Dalam perkembangannya, berdasarkan hasil evaluasi dan kesiapan implementasi, pemungutan PPh Pasal 22 melalui marketplace mulai dilaksanakan pada 1 Oktober 2026.

"Kami akan terus memastikan pelaksanaannya berjalan dengan baik serta memberikan kepastian dan kemudahan bagi para pedagang," ujar Bimo,” seperti dikutip dari keterangan resmi, Kamis, (1/10/2026).

Bimo menambahkan. ketentuan tersebut bukan merupakan pengenaan jenis pajak baru bagi pedagang. "Kebijakan ini mengatur mekanisme pemungutan atas kewajiban pajakyang sudah ada. Dengan melibatkan marketplace, kami berharap pemenuhan kewajiban perpajakan menjadi lebih mudah, tertib, dan memberikan kepastian bagi para pelaku usaha,” tutur dia.

Berdasarkan PMK-37/2025, marketplace yang telah ditunjuk melakukan pemungutan PPh Pasal 22 sebesar 0,5 persen dari peredaran bruto atau omzet, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

Pemungutan dilakukan melalui mekanisme transaksi pada marketplace. Dengan mekanisme tersebut, administrasi perpajakan diharapkan dapat dilakukan secara lebih sederhana karena pemungutan dilakukan pada saat transaksi berlangsung.

DJP juga menegaskan, pemerintah tetap memberikan kemudahan bagi pelaku usaha kecil. Wajib Pajak orang pribadi dengan omzet sampai dengan Rp 500 juta dalam satu tahun pajak tidak dikenai pemungutan PPh Pasal 22 oleh marketplace sepanjang telah menyampaikan surat pernyataan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Oleh karena itu, DJP mengimbau para pedagang untuk memastikan data perpajakan dan dokumen yang diperlukan telah lengkap dan sesuai. Penyampaian dokumen tersebut dapat dilakukan melalui mekanisme yang disediakan oleh masing-masing marketplace.