Analisis Data Laporan Baik Mencipta Excel Power Mendapatkan Sepenuhnya

Liputan6.com, Jakarta - Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo menyebut Indonesia berpotensi kehilangan penerimaan negara sekitar Rp 1.500 triliun per tahun akibat rendahnya rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB). Hashim menilai, peningkatan penerimaan membutuhkan reformasi perpajakan dan digitalisasi transaksi ekonomi.

Hashim menyebut rasio penerimaan negara Indonesia masih sekitar 12% dari PDB, tertinggal dari Kamboja yang mencapai 18% dan Vietnam sebesar 23%. Selisih enam poin persentase terhadap Kamboja, menurut perhitungannya, setara dengan potensi penerimaan sekitar US$90 miliar atau Rp 1.500 triliun per tahun.

"Menurut perhitungan saya, nilai tersebut setara dengan sekitar Rp 1.500 triliun per tahun, jika menggunakan kurs Rp 16.700 per dolar AS,” ujar Hashim dalam Prasasti Indonesia Policy Forum 2026 di Jakarta, Selasa (13/10/2026).

Hashim mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menargetkan rasio penerimaan negara mencapai 18% dalam dua hingga tiga tahun ke depan. Untuk mencapai sasaran itu, pemerintah perlu mengatasi hambatan birokrasi dan memperbaiki pemungutan pajak, penerimaan negara, serta royalti melalui sistem elektronik.

"Menurut saya, jawabannya adalah kemauan politik,” kata Hashim, merujuk pada perbedaan rasio penerimaan negara Indonesia dan Kamboja.

Hashim juga menyoroti besarnya aktivitas ekonomi yang belum tercatat secara resmi. Ia mengutip perkiraan Bank Dunia, ekonomi abu-abu (gray economy) Indonesia mencapai sekitar 35%–45% dari perekonomian nominal.

Menurut Hashim, digitalisasi transaksi dapat membantu pemerintah menjangkau kegiatan ekonomi yang selama ini berada di luar pencatatan resmi. Pemerintah juga menyiapkan pembukaan rekening bagi sekitar 30% penduduk yang belum memiliki rekening bank melalui Bank Syariah Indonesia dan Bank Rakyat Indonesia, disertai penghapusan biaya pembukaan rekening sebesar Rp 50.000.

Hashim menegaskan, peningkatan penerimaan negara menjadi peluang untuk memperkuat kapasitas fiskal Indonesia. Namun, angka kehilangan potensi Rp 1.500 triliun per tahun tersebut merupakan perhitungan yang disampaikan Hashim, bukan penerimaan yang dipastikan dapat langsung dihimpun pemerintah.

Sebelumnya, Pemerintah berencana menyediakan telepon seluler (HP) dan rekening bank digital bagi masyarakat yang belum memiliki akses perbankan (unbanked).

Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo mengatakan, program ini menyasar sekitar 30 persen penduduk yang belum memiliki rekening. Langkah tersebut sekaligus dilakukan untuk mendorong penyaluran bantuan sosial (bansos) secara digital dan meningkatkan penerimaan negara.

“Setiap warga akan memperoleh akses terhadap telepon seluler dan rekening digital sehingga dana bantuan dapat dikirim langsung ke rekening masing-masing,” ujar Hashim dalam acara Prasasti Indonesia Policy Forum 2026 di Jakarta, Selasa (13/10/2026).

Hashim menyampaikan, pemerintah menugaskan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) untuk memfasilitasi pembukaan rekening masyarakat. Pemerintah juga akan menghapus biaya pembukaan rekening sebesar Rp 50.000 agar masyarakat dapat mengakses layanan perbankan tanpa biaya awal.

“Pemerintah ingin mengubah perekonomian yang bergantung pada transaksi tunai menjadi perekonomian digital,” kata Hashim.

Dia menuturkan, digitalisasi transaksi dapat membantu pemerintah menjangkau aktivitas ekonomi yang selama ini tidak tercatat atau masuk dalam gray economy. Pemerintah berharap langkah tersebut mampu memperluas basis penerimaan negara sekaligus meningkatkan transparansi penyaluran bantuan sosial.

Hashim menyebut rasio penerimaan negara Indonesia saat ini masih berada di kisaran 12 persen. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan Kamboja yang mencapai 18 persen dan Vietnam sebesar 23 persen.

Pemerintah menargetkan rasio penerimaan negara dapat mencapai 18 persen dalam dua hingga tiga tahun ke depan, mengingat potensi aktivitas ekonomi informal diperkirakan mencapai 35 persen hingga 45 persen.

Kendati demikian, Hashim belum merinci jadwal pasti pelaksanaan program, jumlah HP yang akan dibagikan, maupun alokasi anggaran yang disiapkan oleh pemerintah.