Perbandingan Teks Pelbagai Kesalahan Pemahaman Jenis Membandingkan Teks Berjaya Bagaimana Pada

Liputan6.com, Jakarta - Sebanyak 6.032 pengurus RT dan RW di Kota Makassar dilibatkan sebagai agen perlindungan sosial (Perlinsos) untuk membantu pemerintah memperbarui data masyarakat, termasuk mengoreksi data desil penerima bantuan sosial (bansos).

Pelibatan tersebut menjadi bagian dari penerapan sistem Perlinsos Digital yang menjadikan Makassar sebagai salah satu daerah percontohan atau pilot project nasional.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan, sistem tersebut memungkinkan masyarakat mengajukan usul maupun sanggahan terhadap data penerima bansos. Proses koreksi data diklaim dapat dilakukan dalam waktu singkat.

"Dalam pencobaan itu paling 11-12 menit sanggahan sudah bisa dijawab oleh sistem kita," kata Gus Ipul usai sosialisasi Perlinsos Digital di Makassar, Minggu (4/10/2026).

Menurut Gus Ipul, kecepatan tersebut dimungkinkan karena sistem Perlinsos Digital mengintegrasikan berbagai data pemerintah. Dengan begitu, data masyarakat yang masuk dapat langsung diverifikasi untuk menentukan kelayakannya sebagai penerima bantuan.

"Datanya dimasukkan, nanti sistem yang akan menjawab apakah seseorang itu berhak menerima bansos atau tidak. Karena datanya sudah terhubung dengan semua data-data milik pemerintah," katanya.

Masyarakat nantinya tidak hanya dapat mengajukan diri sebagai penerima bansos. Mereka juga dapat mengusulkan orang lain yang dinilai layak menerima bantuan ataupun menyanggah data penerima yang dianggap tidak lagi sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Gus Ipul menegaskan, pembenahan data menjadi dasar utama dalam memperkuat perlindungan sosial. Pemerintah ingin memastikan bantuan diberikan kepada warga yang benar-benar memenuhi kriteria.

"Yang pertama datanya makin akurat karena ada konsolidasi. Yang kedua sasarannya tepat. Dan strategi pengentasan kemiskinannya memutus mata rantai kemiskinan melalui Sekolah Rakyat," ujarnya.

Dalam penerapannya di daerah, pemerintah menggandeng pengurus lingkungan sebagai Agen Perlinsos. Di Makassar terdapat 5.027 ketua RT dan 1.005 ketua RW atau total 6.032 pengurus lingkungan yang diprioritaskan menjadi agen.

Mereka akan membantu masyarakat yang kesulitan mengakses layanan digital, termasuk dalam proses pendataan, pengusulan, maupun penyampaian sanggahan terhadap data penerima bansos.

Pelibatan RT dan RW dinilai penting karena pengurus lingkungan merupakan pihak yang paling dekat dengan kondisi masyarakat. Mereka diharapkan dapat membantu memastikan data warga sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Gus Ipul mengatakan, pemerintah juga membuka kesempatan bagi pemuda, organisasi kemasyarakatan, komunitas perempuan hingga unsur TNI-Polri untuk ikut menjadi bagian dari gerakan tersebut.

"RT RW, pemuda-pemuda, ormas-ormas, semua kita libatkan. Termasuk TNI Polri. Karena kita punya target akhir tahun sudah lebih dari 50 persen. Itu perlu gotong royong," ujarnya.

Pembenahan data tersebut juga berkaitan dengan data desil masyarakat. Pemerintah memberikan ruang kepada warga untuk mengusulkan maupun menyanggah data yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Selain mekanisme usul dan sanggah, pemerintah akan melakukan registrasi ulang penerima bansos dengan memanfaatkan teknologi biometrik atau pengenalan wajah (face recognition).

"Kita ingin yang menerima ini benar-benar yang ada di dalam data itu. Maka dalam registrasi ulang ini mengikutkan biometrik atau face recognition," kata Gus Ipul.

Teknologi tersebut digunakan untuk memastikan identitas penerima bantuan sesuai dengan data kependudukan yang tercatat dalam sistem.

Makassar menjadi salah satu dari 42 kabupaten dan kota yang mulai menerapkan sistem Perlinsos Digital setelah sebelumnya dilakukan uji coba di Banyuwangi, Jawa Timur.

Jika seluruh tahapan berjalan sesuai rencana, penyaluran bansos berbasis sistem Perlinsos Digital ditargetkan mulai diterapkan secara nasional pada 2027.

Gus Ipul menyebut penerapan sistem tersebut di Sulawesi Selatan masih dalam tahap awal. Saat ini baru sekitar 6 persen warga Sulawesi Selatan yang masuk dalam sistem Perlinsos Digital.

"Sampai sekarang baru 6 persen seluruh warga Sulawesi Selatan. Itu pun terbesar dari Makassar," pungkasnya.

Sementara itu, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin atau Appi mengatakan pelibatan RT dan RW menjadi bagian dari Gerakan Peduli Tetangga yang dilaksanakan bersama Kementerian Sosial.

Menurut Appi, kegiatan tersebut berkaitan langsung dengan sistem pendataan Perlinsos sekaligus memperkuat peran pengurus lingkungan sebagai Agen Perlinsos.

"Hari ini kita diberikan kesempatan oleh Kementerian Sosial untuk menyelenggarakan kegiatan Peduli Tetangga. Di mana ini sangat berhubungan dengan sistem pendataan yang dilakukan oleh Kementerian Sosial dan juga bagaimana RT RW terlibat sebagai agen Perlinsos," kata Appi.

Appi mengatakan Makassar dipilih menjadi salah satu daerah percontohan bersama sejumlah kota lainnya untuk menjalankan program Perlinsos.

"Makassar dipilih menjadi salah satu pilot project bersamaan dengan beberapa kota yang lainnya untuk menjalankan program Perlinsos yang ada di Indonesia ini," ujarnya.

Menurut Appi, pelaksanaan program tersebut merupakan bentuk kolaborasi pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dan Pemerintah Kota Makassar.

Kolaborasi tersebut diharapkan dapat memperkuat pendataan masyarakat sekaligus memastikan bantuan sosial dan program perlindungan sosial pemerintah diberikan kepada warga yang benar-benar membutuhkan.

"Tadi sudah dilaksanakan dan langsung dihadiri oleh Menteri Sosial dan bertempat di GOR Sudiang ini. Ini merupakan sebuah bentuk kolaborasi yang terbangun dengan sangat baik antara pemerintah kabupaten kota, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat," pungkasnya.